Den kloge godsforvalter (Luk 16,1-8a)

The parable of the prudent manager in Luke 16:1–8a constitutes an exegetical puzzle. The present article understands the parable in light of early Jewish covenantal nomism (E.P. Sanders). The parable is not a theological replica of “The Prodigal Son” (pace J.R. Donahue) but a sequel to that story. Whereas “The Prodigal Son” tells a story to outsiders of getting in, “The Prudent Manager” narrates to insiders a story about staying in. The manager first foolishly squanders his master’s possessions (v. 1b–3); but in the face of crisis, he acts generously in the interest ofothers (vv. 4–7) and is praised for being prudent (v. 8a). The manager thus personifies “the faithful and prudent manager” mentioned in Luke 12:43. He is an example for disciples to follow. Occasioned by the 75th anniversary of academic theology at Aarhus University, the article begins with a review of 20th century dialectical-theological applications of the parable in the works of Professors K.E. Løgstrup, Regin Prenter, P.G. Lindhardt, and Johannes Sløk.

Getting In and Staying In: Another Look at 4QMMT and Galatians

E. P. Sanders criticized the previous New Testament scholarship’s stereotypical portrait of Second Temple Judaism as a legalistic religion, proposing that it can be typically described in what he calls ‘covenantal nomism’, that is, one ‘gets in’ the covenant by God’s gracious election and ‘stays in’ the covenant by obedience to the law. However, this does not describe the Qumran sectarian group who required the works of the law and their particular halakhoth not only to ‘stay in’ but also to ‘get in’ the sectarian covenant. Comparison between 4QMMT and Galatians, and a mirror reading of Galatians suggest that Paul’s opponents persuaded the Galatians to do the works of the law not only to ‘stay in’ but also to ‘get in’ the true covenant of God, to become full members of God’s covenant people, for one is justified by the works of the law, in addition to faith in Christ.

The kingdom of God: Utopian or existential?

The kingdom of God was a central theme in Jesus’ vision. Was it meant to be understood as utopian as Mary Ann Beavis views it, or existential? In 1st century CE Palestine, kingdom of God was a political term meaning theocracy suggesting God’s patronage. Jesus used the term metaphorically to construct a new symbolic universe to legitimate a radical new way of living with God in opposition to the temple ideology of exclusivist covenantal nomism. The analogies of father and king served as the root metaphors for this symbolic universe. They are existential root metaphors underpinning the contextual symbolic universe of God’s patronage in reaction to the collapse of the patronage system which left peasants destitute. Jesus’ paradoxical use of the metaphor kingdom of God had a therapeutic value and gave the concept new meaning. The initial motivation for proclaiming God’s patronage originated in Jesus’ primary identity formation by Mary as single parent and was reinforced in his secondary identity formation by John the Baptist. From these results can be concluded that kingdom of God was not meant to be understood as utopian, but existential. In order to clarify the meaning of kingdom of God and God’s patronage for the 21st century, emythologisation and deconstruction can be helpful especially by highlighting the existential meaning of the kingdom of God.

Soteriologi Yudaisme Bait Allah Kedua

Diskusi mengenai soteriologi Yudaisme Bait Allah Kedua (selanjutnya akan disingkat Yudaisme BAK) telah menjadi perdebatan “terpanas” bagi para pakar PB dalam 2-4 dekade ini. Sejak era Reformasi, para pakar PB memandang Yudaisme BAK sebagai agama legalis. Tokoh yang dinilai paling berpengaruh dalam membawa pandangan tersebut adalah Martin Luther dan Rudolf Bultmann. Akan tetapi, sejak E. P. Sanders (1977) menulis buku Paul and Palestinian Judaism, perdebatan mengenai soteriologi Yudaisme BAK mulai menjadi “panas.” Sanders mengatakan Yudaisme BAK bukan agama legalis, sebab mereka tidak pernah menganggap ketaatan pada Taurat dapat membeli keselamatan, ketaatan pada Taurat adalah syarat untuk tetap berada dalam ikatan perjanjian dengan Tuhan. Pandangan Sanders dibenarkan oleh N. T. Wright (1978). James D. G. Dunn (1982) juga meneguhkan pandangan Sanders mengenai Yudaisme BAK dan ia menegaskan juga bahwa pergumulan Paulus dengan Yudaisme BAK harus dilihat dalam konteks sosial dan historis Paulus dan bukan dalam “kaca mata” pergumulan Luther. Disertasi Raisanen (diterbitkan tahun 1983) juga meneguhkan pandangan Sanders, tetapi ia menambahkan bahwa Paulus dalam surat-suratnya sedang menyerang suatu konsep pembenaran melalui perbuatan, namun soteriologi tersebut bukan soteriologi Yudaisme BAK, namun soteriologi yang merupakan bayangan pergumulan Paulus sendiri. Pandangan Sanders kemudian mendapat perlawanan dari Hans Hubner (1984), ia mengatakan dalam Galatia, Paulus jelas-jelas menentang soteriologi Yudaisme BAK. Disertasi Francis Watson (diterbitkan tahun 1986) juga meneguhkan pandangan Sanders mengenai “covenantal nomism,” namun ia melihat polemik Paulus tertuju pada konsep yang salah mengenai hubungan Yahudi-Yunani. Llyod Gaston (1987) memandang soteriologi Yudaisme BAK sama dengan Sanders, namun ia melihat persoalan utama Paulus adalah sikap Yudaisme BAK terhadap orang-orang bukan Yahudi. Pandangan Sanders, kemudian mendapatkan perlawanan dari Stephen Westerholm (1988). Westerholm mengatakan Luther dan para reformator tidak salah, Yudaisme BAK adalah agama legalis sebab soteriologi mereka berasal dari tradisi deuteronomistik yang memang legalis. Akan tetapi, disertasi John M. G Barclay (diterbitkan 1988) kembali meneguhkan Sanders, ia berkata Paulus tidak pernah mengatakan bahwa Yudaisme BAK adalah agama legalis, persoalan utama Paulus adalah ia melihat Yudaisme BAK tidak percaya pada Yesus. Disertasi Walter Hansen (diterbitkan tahun 1989) kembali meneguhkan pandangan Sanders, ia mengatakan, Yudaisme BAK tidaklah legalis dan Paulus tidak sedang menyerang Yudaisme BAK, namun ia sedang menyerang Kristen Yahudi. Disertasi Don Garlington yang dibimbing oleh James D. G. Dunn (diterbitkan tahun 1991), juga meneguhkan pandangan Sanders, Garlington mengatakan ketaatan pada Taurat tidak pernah dimaksudkan untuk membeli keselamatan, namun sebagai konsekuensi seseorang yang telah berada dalam keselamatan. William S. Campbell (1991) meneguhkan pandangan Sanders bahwa persoalan utama Yudaisme BAK di mata Paulus adalah mereka tidak percaya kepada injil. Perlawanan yang keras kemudian diberikan dalam disertasi Timo Laato (diterbitkan tahun 1995), ia memandang aspek kehendak bebas adalah dominan dalam soteriologi Yudaisme BAK, mereka memandang keberadaan seseorang dalam ikatan perjajian dengan Tuhan ditentukan oleh pilihan manusia sendiri. Colin G. Kruse (1997) menyatakan dukungannya atas pandangan Sanders mengenai soteriologi Yudaisme BAK, ia memandang Paulus sedang melawan sebagian kalangan Yahudi yang memandang ketaatan pada Taurat dapat membenarkan mereka. Terence L. Donaldson (1997) mendukung gagasan Sanders, ia melihat persoalan utama Paulus adalah hubungan Yunani dan Yahudi, perubahan sikap Paulus terhadap orang-orang bukan Yahudi, terjadi saat Paulus mengalami pertemuan dengan Kristus di Damsyik. Timo Eskola (1998) melawan pandangan Sanders, ia menemukan bahwa ketidaktaatan pada Taurat akan membuat Israel dibinasakan, oleh sebab itulah Yudaisme BAK (menurut Eskola) adalah “synergism.” Disertasi Kent L. Yinger (1999) menentang Sanders, ia menemukan, dilihat dari aspek penghakiman akhir, Yudaisme BAK tetap memandang ketaatan pada Taurat adalah syarat keselamatan. Carson dan kawan-kawan (2001), juga memberikan perlawanan sengit bagi Sanders, mereka mengatakan Yudaisme BAK meyakini bahwa ketaatan pada hukum adalah syarat untuk tetap berada dalam keselamatan dan dilihat dari konsep tersebut, Yudaisme BAK tetaplah legalis. Andrew Das (2001) melihat dalam konteks keselamatan, Yudaisme BAK menuntut kesempurnaan dalam mentaati Taurat, Yudaisme BAK memandang ketaatan yang sempurna pada Taurat adalah syarat anugerah Allah dan ia juga membuktikan bahwa Paulus sama sekali bukan penganut “covenantal nomism.” Disertasi Simon Gathercole (diterbitkan tahun 2002) meneguhkan pandangan Yinger dan melawan Sanders, ia menegaskan (dalam konteks penghakiman) aspek ketaatan pada Taurat adalah ukuran untuk keselamatan. Chris VanLandingham (2006) menulis hal yang sama dengan Gathercole, namun ia memberikan penekanan yang berbeda, ia melihat konsep penghakiman berdasarkan perbuatan memang dinyatakan dengan kuat dalam Yudaisme BAK, namun hal yang sama juga dinyatakan dalam surat-surat Paulus. Michael F. Bird (2007) menyatakan bahwa Yudaisme BAK memang tidak selegalis yang dituduhkan sebelumnya, namun konsep ketaatan yang menentukan keselamatan memang ada dalam soteriologi mereka, selain itu, Bird (secara tidak langsung) menyanggah pandangan Gathercole dan VanLandingham mengenai konsep “judgment by work” dalam Yudaisme BAK yang dianggap sama dengan yang terdapat dalam PB. James D. G. Dunn (2008) dalam bukunya New Perspective on Paul, ia seorang diri merespons semua kritik yang dilontarkan lawan-lawan “New Perspective.” Jadi, perdebatan mengenai soteriologi Yudaisme BAK belum berakhir. Para pakar PB tidak sepakat dalam menjawab pertanyaan apakah Yudaisme BAK adalah agama yang legalis ataukah tidak. Dalam artikel ini, penulis akan memperlihatkan aspek-aspek yang menjadi perdebatan antara Sanders (dan pengikutnya) dan pakar-pakar yang menjadi lawan-lawannya, tujuannya adalah pembaca dapat melihat kelemahan dari perdebatan yang telah berlangsung sehingga dapat mencari dan meneliti aspek lain/berbeda yang dikontribusikan untuk menjawab perdebatan soteriologi Yudaisme BAK.

4QMMT and Paradigms of Second Temple Jewish Nomism

The article reconsiders 4QMMT's perspective on Torah and justification in view of the recent debate about paradigms of covenantal nomism (E. P. Sanders) and of justification and variegated nomism (D. A. Carson, P. T. O'Brien, M. A. Seifrid). The hortatory part, in particular 4QMMT C 23–32, takes into account divine grace through forgiveness and search for the Torah as normative direction. Human works and divine justification are thereby not conflated in MMT's understanding of Torah. e notion of covenant theology reflected in 4QMMT comes closer to that of the Damascus Document than to the more polarized notion of covenant in the Community Rule.

A socio-cultural model of Judean ethnicity: A proposal

This article focuses on the matter of Judean (“Jewish”) ethnic identity during the first century CE. New Testament scholarship lacks an overall interpretive framework by which Judean identity can be understood. Appreciation of what informed the entire process of Judean ethnic identity formation in the first century, or at any period for that matter, is lacking. This lack of interpretive framework is rather acute in scholarship on the historical Jesus, where the issue of Judeanness (“Jewishness”) is most strongly debated. A Socio-Cultural Model of Judean Ethnicity is developed, as being a synthesis of (1) Sanders’ notion of covenantal nomism, but reappropriated to serve as an ethnic descriptor, (2) Berger and Luckmann’s theories on the sociology of knowledge, (3) Dunn’s “four pillars of Second Temple ‘Judaism’” and his “new perspec-tive” on Paul, (4) cultural anthropology in the form of modern ethnicity theory, and lastly, (5) Duling’s Socio-Cultural Model of Ethnicity. The proposed model is termed covenantal nomism. It is a pictorial representation of the Judean “symbolic universe” which, as an ethnic identity, is proposed to be essentially primordialist.