Efektivitas Pemerintahan dalam Pelayanan Publik dengan SIKDES (Sistem Informasi Konektivitas Desa) (Studi Kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang)

<p class="Default">Abstrak</p><p class="Default">Menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, aparatur negara sebagai pelayan masyarakat yang memberikan pelayanan sebaik-baiknya menuju good governance. Salah satu program prioritas yang bersifat strategis adalah mampu menggunakan atau mengoperasionalkan sebuah aplikasi pelayanan yang cepat dan prima. Sistem berbasis IT untuk desa seperti Program aplikasi IT lainya, salah satunya adalah sistem SIKDES yaitu sistem informasi konektivitas desa. Efektivitas pemerintahan dalam pelayanan publik dengan sistem informasi konektivitas desa (SIKDES) studi kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang memiliki tujuan untuk menjelaskan alasan keberhasilan Desa Sidorejo dalam menerapkan sistem SIKDES, hambatan Desa untuk menerapkan sistem SIKDES dalam pelayanan, peran perangkat desa sangat penting terhadap keberhasilan tersebut dan respon yang dirasakan masyarakat pengguna layanan SIKDES terkait penerapan sistem tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data dalam penelitian ini diperoleh melalui trianggulasi (sumber dan metode), diskusi ahli, dan pencocokan data dengan teori. Analisis data yang digunakan berdasarkan pada model analisis Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian pertama, penerapan SIKDES membawa perubahan pada kinerja pemerintah dan berdampak bagi masyarakat. Adanya sistem SIKDES tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Desa Sidorejo namun juga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan surat menyurat dari kantor Desa karena sudah berbasis teknologi. Kedua, Kendala utama penerapan sistem SIKDES adalah kemampuan sumber daya manusia dalam menggunakan sistem SIKDES dipelayanan kantor desa dalam hal ini adalah perangkat desa sehingga menyebabkan masih terhambatnya proses pelayanan, serta ketidakdisiplinan perangkat desa dalam mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Kecamatan maupun dari Kabupaten.</p>

Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kepastian Pelayanan Publik Di Desa Melalui Standar Pelayanan

<p class="AbstakIndo" align="left"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>As a democratic country, public participation in implementing governance is a must. Law No. 25/2009 about public service is prepared by open, participative, and progressive which it puts public participation as one of the elements in public service. Public involvement started from drafting phase to an enactment which realized on the instrument of public service standards. Drafting a service standard based on the participatory citizen is one of the service provider’s obligation in order to realize certainty in service. Service standard can prevent maladministration action as well as being a public control. This has been further published in the technical regulations. In reality, however, there are service providers have not arranged the instrument of service standard yet. As one of service delivery, the village is obliged to provide excellent public service. The purpose of this writting to know the consistency of legal arrangements with the practice in the field. This article uses normative legal research methods. Legal rules become references in this paper. A theory which is used to analyze is ‘new public service’ that play citizen as a party in service so that involvement becomes an important element.</em></p><strong>Key words<em> : </em></strong><em>Citizen Participation; Public Service; Service Standard</em>

Peran Pemerintah Desa Panggungharjo Bantul Dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa

<p><strong>Abstrak</strong></p><p><strong> </strong></p><p class="Default">Implementasi Undang-Undang Desa secara umum memberikan kesempatan kepada desa untuk melakukan demokratisasi proses kebijakan, konsolidasi sumber daya dan aset, dan penguatan dan pemberdayaan masyarakat dengan memunculkan partisipasi dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Pemerintah desa dalam mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel melalui pengembangan sistem informasi desa. Metode penelitian yang dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Bantul telah menerapkan keterbukaan informasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik desa. Pemerintah Desa mempunyai komitmen untuk mengembangkan sistem informasi desa melalui penyediaan website yang memuat profil desa, program kegiatan, dan laporan penggunaan anggaran. Dalam mewujudkan <em>good goverment</em>, desa Panggungharjo masih memiliki kendala diantaranya keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik dan pengelolaan sistem informasi desa, metode kerja yang implementatif dan teruji, prosedur layanan informasi publik, penyediaan informasi publik sesuai kebutuhan, dan sebagian masyarakat kurang berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan maupun pengawasan penyelengaraan pemerintahan.</p><p> </p><p>Kata Kunci : Peran Pemerintah Desa; <em>Good Governance</em>; Sistem Informasi Desa.</p>

Implementation of Good Village Governance in Village Development

<table width="598" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top" width="598"><p class="AbstakIndo" align="left"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Village development studies always a hot issue to be studied. Especially in current political year (2019). The national village development policies have made significant changes, but there are still some obstacles and challenges in their implementation, starting from the actors of policy until the achievements of the programs implementated in the village. This study aims to understand how the principles of Village Governance can be implemented in the implementation of the Village Fund Allocation Program. By using technical descriptive-qualitative analysis, this study can explain the implementation of the principles of good village governance that have been ongoing. </em><em>The data analysis used in this study is domain analysis. According to Bungin (2007) domain analysis techniques are used to analyze the description of research objects in general or at the surface level, but relatively intact about the object of the research.</em><em> </em><em>After observing, interviewing, and reviewing the literature on the implementation of Village Funds, it can be concluded that all the provisions and policies in implementing the Village Law, especially village finance, can be implemented well for all levels of government. However, in actual shows that there are several indicators of good village governance that have not been implemented properly. The findings include: 1.Village financial governance is still relatively not good; 2.Partisipatory, integrated and harmonized village planning with regional and national planning has not been effective; 3.Abuse of power and authority which results in legal problems tend not to decrease; 4.Quality of service to the community still has not increased.</em></p><p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Keywords</span></em></strong><em>: Good Village Governance; Implementation; Village Development.</em></p><p class="AbstakIndo" align="left"><em> </em></p></td></tr></tbody></table>

Pelayanan Publik di Desa Gunung Batu Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif';">Abstrak</span></strong></p><p><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">Era Milenial ditandai dengan semakin berkembangnya Ilmu dan Teknologi. Perkembangan ilmu dan teknologi ini melahirkan gaya hidup serba cepat. Gaya hidup masyarakat yang serba cepat ini dikarenakan tersambungnya gedget dengan internet yang menghasilkan koneksi di antara masyarakat, sampai pada lintas daerah, negara, bahkan benua. Kemajuan ilmu dan teknologi ini terjadi di seluruh dunia akan tetapi tidak terjadi di daerah-daerah yang tidak memiliki fasilitas jaringan internet terutama daerah-daerah yang di sebut desa. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelayanan Pemerintahan Desa di Era Milenial di Desa Gunung Batu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelayanan pemerintahan desa di era milenial di Desa Gunung Batu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah 1). Pelayanan publik di Desa Gunung Batu hanya berupa pemberian rekomendasi (surat Pengantar); 2). Administrasi desa masih bersifat manual; 3). Keterbatasan sarana dan prasarana; 4). Rendahnya kualitas SDM di Desa Gunung Batu</span></p><p><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">Kata Kunci : Pelayanan; Pemerintahan Desa; Era Milenial</span></p><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><!--[if !supportMisalignedRows]--> </span><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><!--[if !supportMisalignedRows]--> </span><table class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; mso-table-layout-alt: fixed; border: none; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid black;" width="598" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; height: 19.85pt;"><td style="width: 448.2pt; border: none; border-top: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 19.85pt;" valign="top" width="598"><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif';">Abstrak</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif';">Era Milenial ditandai dengan semakin berkembangnya Ilmu dan Teknologi. Perkembangan ilmu dan teknologi ini melahirkan gaya hidup serba cepat. Gaya hidup masyarakat yang serba cepat ini dikarenakan tersambungnya gedget dengan internet yang menghasilkan koneksi di antara masyarakat, sampai pada lintas daerah, negara, bahkan benua. Kemajuan ilmu dan teknologi ini terjadi di seluruh dunia akan tetapi tidak terjadi di daerah-daerah yang tidak memiliki fasilitas jaringan internet terutama daerah-daerah yang di sebut desa. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelayanan Pemerintahan Desa di Era Milenial di Desa Gunung Batu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelayanan pemerintahan desa di era milenial di Desa Gunung Batu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah 1). Pelayanan publik di Desa Gunung Batu hanya berupa pemberian rekomendasi (surat Pengantar); 2). Administrasi desa masih bersifat manual; 3). Keterbatasan sarana dan prasarana; 4). Rendahnya kualitas SDM di Desa Gunung Batu</span></p></td><!--[if !supportMisalignedRows]--><td style="height: 19.85pt; border: none;" width="0" height="26"> </td><!--[endif]--></tr><tr style="mso-yfti-irow: 1; height: 23.65pt;"><td style="width: 448.2pt; border: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 23.65pt;" rowspan="3" valign="top" width="598"><p class="MsoNormal" style="margin-left: 0in; text-align: justify;"><span style="mso-bidi-font-size: 9.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; mso-bidi-font-style: italic;"> </span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 0in; text-align: justify;"><span style="mso-bidi-font-size: 9.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; mso-bidi-font-style: italic;">Kata Kunci : Pelayanan; Pemerintahan Desa; Era Milenial.</span></p></td><!--[if !supportMisalignedRows]--><td style="height: 23.65pt; border: none;" width="0" height="32"> </td><!--[endif]--></tr><tr style="mso-yfti-irow: 2; height: 15.5pt;"><td style="height: 15.5pt; border: none;" width="0" height="21"> </td><!--[endif]--></tr><tr style="mso-yfti-irow: 3; mso-yfti-lastrow: yes; height: 15.5pt;"><td style="height: 15.5pt; border: none;" width="0" height="21"> </td><!--[endif]--></tr></tbody></table>

Penerapan Model Smart Village dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi pada Desa Wisata Boon Pring Sanankerto Turen Kabupaten Malang

<p class="AbstakIndo" align="left"><strong>Abstrak</strong></p><p class="AbstakIndo">Kajian tentang pembangunan desa tengah populer dalam diskursus politik dan pemerintahan. Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang melahirkan adanya kebijakan tentang dana desa dan mengakibatkan peningkatan yang signifikan pada pengembangan inovasi desa. <em>Trend</em> inovasi desa saat ini mencoba mangadopsi model <em>smart village</em> yang merupakan turunan dari <em>smart city</em>. Sebagai sebuah konsep baru, penerapan <em>smart village</em> di Indonesia masih belum maksimal. Masih banyak ditemukan gap antara kajian teoritis dengan praktik dalam penerapan <em>smart village</em>. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba melihat pengembangan <em>smart village</em> di Kabupaten Malang dengan titik fokus pada pengembangan ekowisata berbasis <em>smart village</em> di Desa Sanankerto Kabupaten Malang. Penelitian dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Harapannya melalui penelitian ini mampu menghasilkan sedikitnya tiga temuan utama. Pertama, sejauh mana upaya penerapan <em>smart village</em> diterapkan dalam pengembangan desa wisata berbasis ekowisata. Kedua, peluang dan tantangan penerapan <em>smart village</em>. Ketiga, rekomendasi kepada para stakeholder terkait. </p>Kata Kunci: <em>Smart Village</em>; Desa, Desa Wisata; Kabupaten Malang.

ADMINISTRASI PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DI DESA PURO KABUPATEN SRAGEN

<p><span>Data Perpustakaan Nasional menyebutkan dari sebanyak 70.000 desa dan 9.000 kecamatan di Indonesia, tidak lebih dari setengahnya yang sudah memiliki perpustakaan standar. Di sisi lain, dari sekitar 316 Daerah Tingkat II, baru 70 % yang memiliki perpustakaan standar (Djunaidi, 2007). Berdasarkan fakta ini, maka peneliti tertarik melakukan penelitian terkait administrasi pengelolaan perpustakaan. Lokus penelitian ini dipilih di Desa Puro, Kabupaten Sragen. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan Perpustakaan Desa Puro pernah memperoleh prestasi sebagai Juara II Perpustakaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptive kualitatif, dengan metode wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, secara administrative, ketersediaan kuantitas buku di Perpustakaan Desa Puro sangat kurang. Hal ini tentu menjadi problem yang serius dari pengelola perpustakaan. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Kata kunci : Administrasi, Perpustakaan, Perpustakaan Desa</span></p><p><span> </span></p><p><span> </span></p>

The Role of Technological Innovation in Community Development (a case study on Implementation of Application SIDEKEM on Pemalang District)

<p><span style="font-size: medium;">Government Regulation No. 72 in 2005 about Government Villages implied that the role of national development within the village currently has a vital role. One of the essential elements required of the village is the village information system. One example that has been put into practice is Pemalang District successfully developed application systems information village (SID) that is named SIDEKEM. This innovation was even recognized by the international arena with the award he received <em>Champion Award</em> from the ITU (<em>Information Technology Union</em>) saplings organization UNESCO-UN/PBB) by Regent of Pemalang. SIDEKEM that was originally aimed at facilitating administrative services at the village community, it also managed to move the village economy and changing social paradigm that had long existed. In this example of cases studies of implementation of SIDEKEM in one of the model village is at Penggarit Village. This village is via SIDEKEM successfully introduced the yield potential of growing and creating new jobs opportunity. It is aligned with the theory of <em>community development</em>, a process which is a community effort own are integrated with government authorities to improve the socio-economic conditions and cultural community, integrate the community into the national life and encourage the contribution of the community to a more optimal for national progress (Hayden 1979:175). Surely in practice always find some barriers. But SIDEKEM in all of its limitations has managed to push changes in the community at Penggarit Village. </span></p><p><span style="font-size: medium;"> </span></p><p><span style="font-size: medium;"><strong>Keywords:</strong> Village Community; System Information Village; SIDEKEM; Pemalang District; <em>Community Development</em> </span></p><p><em><span style="font-size: medium;"> </span></em></p>

Jatibaru Raya Road Closure: Jakarta Governor's Incremental Policy in Managing the Tanah Abang Market Area

<p>The policy of closing Jatibaru Raya Road on December 22, 2017, has caused new problems because the road closure has caused public losses. The public policy applied by Governor Anies indicated that he had a strong political contract with the community and one of the powerful figures in Tanah Abang so that the policy benefited the people of Tanah Abang who had been disciplined during the previous governor's term. These issues are very relevant to be studied using qualitative methods with a grounded approach to obtain material and in-depth information. Regarding the road closure policy, the existing policy is seen as a step in the realization of Anies campaign promises to establish 200,000 MSMEs at the time of the DKI Jakarta Pilkada in 2017. The public policy for road closure is basically an incremental policy because there are not many policy programs that have been running and was designed during the previous governor's term. The implementation of this policy has made Governor Anies considered maladministration by the Ombudsman, thus giving rise to recommendations for the position of Anies as governor.</p><p></p><p><strong><em>Keywords: </em></strong><em>Public Policy; Inkremental;<strong> </strong>Maladministration.</em></p>

The Public Service Ethics in Bali in The Bureaucratic Reform Era

<p><strong>Abstract</strong></p><p><span style="font-size: small;"> </span></p><p><em>This article describes the performance of the public servants, namely the bureaucracy in serving the public in Bali. The main problem proposed in this article is how the public servants in Bali in the bureaucratic reform era are and what ethic underlies the running of this service. The data were collected through the interviews, observation, and documentation. Data analysis was done by the public service theory. The results of the study present that the public services in Bali are strongly influenced by Hinduism culture especially the spirit of Sewaka Dharma manifested in the government bureaucrats. The concept of Sewaka Dharma is in line with the values echoed in the bureaucratic reform. It contains the values and concepts related to the service to others and the accountability to God.</em></p><p><span style="font-size: small;"> </span></p><p><em>Keywords: Ethic; Public Servants; Bureaucratic Reform; Bali</em></p><p><span style="font-size: small;"> </span></p>