ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUM BULOG SELAMA PENUGASAN PUBLIC SERVICE OBLIGATION TAHUN 2015—2018

Tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis kinerja keuangan Perum BULOG selama menerima penugasan PSO pada tahun 2015—2018 melalui tinjauan terhadap laporan keuangan dan analisis rasio yang diproksikan dengan rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan yang dilengkapi dengan penelitian lapangan melalui proses wawancara. Metode analisis data menggunakan metode kombinasi untuk menyimpulkan data berupa angka menjadi analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penurunan kinerja penjualan dan peningkatan beban keuangan perusahaan. Rasio likuiditas dan solvabilitas berada dalam kondisi baik, rasio aktivitas mengalami fluktuasi, dan adanya trend penurunan pada rasio profitabilitas. Saran dari penelitian ini adalah Perum BULOG perlu melakukan kontrol pada persediaan, liabilitas jangka pendek, dan optimalisasi segmen komersial.

ANALISIS ISI PEMBERITAAN COVID-19 PADA ANTARANEWS.COM

Era internet digambarkan oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (2012) sebagai era banjir informasi, sehingga masyarakat kebingungan mencari informasi akurat. Dalam konteks sekarang ini, pernyataan tersebut menjadi relevan karena Indonesia sedang menghadapi wabah virus COVID-19. Liputan wabah COVID-19 merupakan breaking news sepanjang hari sejak awal Maret 2020. Masyarakat sulit membedakan berita-berita, mana yang akurat dan mana hoax yang dirilis media, termasuk media online/siber. Catatan Dewan Pers April 2020 menunjukkan bahwa banyak pemberitaan COVID-19 bersifat sensasional sehingga menimbulkan kepanikan dan ketakutan pada masyarakat karena media terus menerus mengeksploitasi penderitaan pasien korona. Objectives: untuk menggambarkan kualitas pemberitaan wabah COVID-19 yang dirilis antaranews.com LKBN ANTARA, sebagai satu-satunya kantor berita BUMN di Indonesia sejak 2007, dengan kewajiban menyebarkan kepentingan pemerintah (PSO – public service obligation), dan juga dijual ke berbagai media. Methods: menggunakan analisis isi deskriptif dengan tujuh elemen kualitas berita Lacy&Rosenstiel (2015) dan McQuail (2005) yakni presentation quality, trustworthiness, diversity, depth and breadth information, comprehensive, public affairs, objectivity, dengan unit analisis 50 item berita COVID-19 di DKI Jakarta. Implication: apa pun posisi wartawan, di perusahaan pers atau di BUMN, maka secara professional perlu menyajikan berita berkualitas sesuai fungsi sosial media massa yang menjadi hak publik.Kata Kunci: kualitas berita; media online;objektivitas

Analysis of the Net Metering Schemes for PV Self-Consumption in Denmark

The current Danish regulatory framework BEK 999/2016 for hourly net settled new PV facilities is analysed in detail, evaluating the technical and economic differences between the several envisioned schemes. In addition to the saved cost of the self-consumed energy, the transmission system operator (TSO) tariffs and the public service obligation (PSO) tax are avoided for the self-consumed energy. Advantages regarding the electricity tax and VAT can also be obtained but according to a more varied casuistry, with a particular incentivizing effect for the residential customers. The installation-connected type group 2 is found the cheaper scheme and the billing concepts responsible for its minor cost are identified. This analysis is expected to contribute to discerning the different economic outcomes of the various schemes, helping to take informed investment decisions. Transcending the local value, some common characteristics of this complex framework that can also be found in other regulations may ease the comprehension of the leverage points and the policy instruments for modulating the economic results of the facilities and in this way also their path of deployment.

Peran Informasi Risiko, Informasi Modal Manusia, dan Keputusan Manajemen Mempengaruhi Kinerja Unit Bisnis

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diberi tugas untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat atau public service obligation (PSO) yang berorientasi sosial dan memperoleh laba, yang kinerjanya perlu ditingkatkan. Informasi Risiko yang akurat, lengkap, dan pada waktu yang tepat, akan memberikan sinyal awal untuk mengkritisi minimal 2 (dua) aspek yang mempengaruhi masa depan BUMN terkait dengan kebolehjadian terjadinya risiko dan dampak yang diakibatkannya, sedangkan Informasi Modal manusia sebagai aset Perusahaan untuk membangun kapabilitas dan sikap tenaga kerja, penguatan organisasi, yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan BUMN. Hasil penelitian dengan metoda descriptive statistic menunjukkan bahwa Informasi Risiko belum mencukupi dalam memberikan pengaruh nilai tambah bagi Perusahaan pada level Unit Bisnis; Informasi Modal Manusia belum diterapkan sesuai harapan Unit Bisnis; Keputusan Manajemen belum dilaksanakan secara tepat; dan Kinerja Unit Bisnis belum tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Hasil penelitian dengan metoda multivariate statistic menunjukkan bahwa Informasi Modal Manusia lebih berpengaruh daripada Informasi Risiko dalam mempengaruhi Keputusan Manajemen; Keputusan Manajemen lebih berpengaruh daripada Informasi Modal Manusia dan Informasi Risiko dalam mempengaruhi Kinerja Unit Bisnis; uji variabel intervening pengaruh Informasi Risiko melalui Keputusan Manajemen berpengaruh signifikan pada Kinerja Unit Bisnis; dan Informasi Modal Manusia melalui Keputusan Manajemen berpengaruh signifikan pada Kinerja Unit Bisnis. Pencapaian Kinerja Unit Bisnis paling signifikan dipengaruhi oleh Informasi Modal Manusia melalui Keputusan Manajemen sebagai prioritas utama untuk ditindaklanjuti.

Contractual Liability dalam Perjanjian Keagenan Gas Elpiji Non-Public Service Obligation

Pertamina selaku produsen (prinsipal) menjual produk kepada konsumen melalui agen menyebabkan Pertamina tidak berhubungan langsung dengan konsumen, maka tidak ada contractual liability antara produsen dan konsumen. Rumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana hubungan hukum antara prinsipal dan agen berdasarkan perjanjian keagenan gas Elpiji Non-PSO?; 2) Bagaimanakah contractual liability berdasarkan perjanjian keagenan gas Elpiji Non-PSO?. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan disajikan dalam bentuk interpretasi hukum. Perjanjian keagenan antara prinsipal dan agen tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata dan KUHD, namun asas kebebasan berkontrak membolehkan adanya Perjanjian Keagenan. Perjanjian Keagenan yang dibuat antara Pertamina dan Agen Gas LPG Non-PSO menimbulkan hubungan hukum yang tercermin dalam hak dan kewajiban masing-masing pihak yang apabila tidak dipenuhi merupakan wanprestasi. Contractual liability merupakan pertanggungjawaban hukum dalam perjanjian. Pertamina memberikan sanksi bertahap kepada agen gas LPG. Agen Gas LPG tidak diperbolehkan merubah harga jual dan pengurangan isi tabung kepada konsumen, sehingga apabila terjadi gugatan konsumen maka Pertamina dibebaskan dari tuntutan pihak ketiga. Ranah perkara perdata apabila setiap perbuatan subjek hukum bertentangan dengan subjek hukum lainnya, sementara itu perkara tersebut dapat dipidanakan apabila perbuatan subjek hukum bertentangan dengan hal-hal yang merupakan objek hukum.

Introspecting the Office of the Special Prosecutor's Act and Ghana's Constitutional Framework on Anti-Corruption

There exists broad consensus that the reality and persistence of corruption under the 1992 Ghanaian Constitution undermines the ongoing attempt at democratic consolidation and responsible governance. From the standpoint of constitutional trusteeship, corruption has been said to undermine regime legitimacy and the overall public service obligation incumbent on political actors. However, past attempts at fighting the menace through the mechanism of law reform have floundered. The recent passage of the Office of the Special Prosecutor's Act 2018 (Act 663) represents yet another statement of intent to reinforce the accountability framework of the constitution and presents opportunities for fresh but nuanced reflections on the impact of the Constitution and legal rules on the prevention and suppression of corruption in Ghana. This article reviews the passage of the new law within the context of the political economy of the Rule of Law (ROL) and anti-corruption initiatives in Ghana. In this vein, the author makes the broad claim that while advocates of the ROL might race to appropriate any glory for its passage and future effectiveness, the reality cannot be denied that legally exogenous factors arguably constitute the main levers of change in the fight against corruption in Ghana. Accordingly, the success of this law depends on a host of contextual systemic and other variables impacting its operation.

Evaluation System for the Implementation of Public Passenger Transport as a Public Service Obligation

The research in this article relates to an evaluation system for the implementation of lines in a public passenger transport system as a public service obligation. The purpose of this research is to present the methodology for the performance evaluation of a public passenger transport system that serves the public transport authority as a tool for making further decisions. The procedures first refer to the experimental determination of the criteria and then perform the first evaluation in the form of the value of the objective function. This is followed by multi-stage linear regression and optimization procedures that give the relation between the dependent variable ( Y ) and the independent variables ( X , ) that is, the criteria. Optimization is carried out in the coefficients ( β ), which are excluded from the optimization procedures in the case of the calculated statistical degree of insignificance. This research also shows procedures for changing the mathematical form of the criteria records and determining the impact on the final result of optimizations.

Tinjauan Atas Kebijakan Subsidi Public Service Obligation (PSO) Pada PT. PELNI

As an archipelago state, sea transport services play an important role to connect the Indonesian region from the center and big islands to the remote islands and border area. The importance of sea transport caused the vital role of PT. Pelni as government agent in providing services to the community. As the embodiment of public service, government provide subsidy of public service obligation to PT. Pelni in order to support the operational costs and ease the burden on the community with an affordable tariff determination. This paper explores the problems that occur in line with the PSO subsidy policy for the PT. Pelni. This paper recommends that the PSO subsidy to PT. Pelni given based on the realization of the current year. Another recommendation is the importance of maintaining consistency in the determination of the amount of subsidy based on a predetermined calculation mechanism.Keywords: PT. Pelni, PSO Subsidy, Sea Transportation

Analisis Kebijakan Subsidi (Public Service Obligation) Angkutan Laut Kelas Ekonomi 2014 & 2015

PSO PT Pelni mulai diberikan oleh pemerintah tahun 2003. Awalnya anggaran yang disediakan sekitar Rp80 miliar dan dalam satu dasawarsa meningkat menjadi Rp726,5 miliar. Dalam pelaksanaan PSO, PT Pelni sering melebihi anggaran yang disediakan APBN. Hal ini dibuktikan dengan hasil pemeriksaan BPK yang menunjukkan bahwa PT Pelni dalam melakukan penugasan justru melebihi pagu besaran PSO yang ditetapkan dalam APBN. Penyebabnya adalah (i) penyusunan biaya pokok penyediaan PSO belum sesuai dengan kondisi perekonomian, dan (ii) aturan yang membatasi bahwa bila ada kekurangan pembayaran akibat pelaksanaan PSO tidak dapat ditagihkan ke APBN. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah menganalisis komponen biaya dan memformulasikan biaya pokok penyediaan (BPP) PSO Pelni kelas ekonomi. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penyusunan biaya pokok direflesikan dengan Subsidi diperoleh dari selisih tarif yang ditetapkan pemerintah dengan tarif yang diusulkan PT Pelni. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyusunan biaya yang realistis dan mendekati aspek keekonomian mulai terlihat dalam APBN 2015 bahwa alokasi PSO Pelni sebesar Rp1,60 triliun. Untuk itu, dimasa mendatang, Pemerintah perlu merevisi Peraturan Menteri Perhubungan (PM) nomor 57 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 173 tahun 2013 agar parameter dan indikator penentu biaya-biaya kategori PSO dapat disusun dengan transparan dan akuntabel serta menghindari multi interpretasi dari semua pihak.