PROBLEMATIKA PENEGAKAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT BIAYA PENGHIDUPAN ANAK DAN MANTAN ISTRI

Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), maka Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Adanya tindakan Pegawai Negeri Sipil (pria) yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diputuskan oleh hakim dengan tidak memberikan nafkah kepada anak dan mantan istri setiap bulannya sebesar yang telah diputuskan menjadi menarik untuk dibahas mengingat hal tersebut berkaitan erat dengan hajar hidup dari anak dan mantan isterinya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian metode penelitian library research atau penelitian kepustakaan. Mengenai penelitian semacam ini lazimnya juga disebut “Legal Research” atau “Legal Research Instruction”.Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pertama, upaya yang dapat dilakukan Pejabat (Atasan) dari instansi tempat Pegawai Negeri Sipil (pria) bekerja atas tuntutan dari mantan istri guna pemenuhan putusan pengadilan adalah dengan memerintahkan kepada Bendahara instansi untuk melakukan pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil (pria) bersangkutan sesuai dengan putusan pengadilan. Selanjutnya bendahara instansi dapat memberikan pembagian gaji yang menjadi hak mantan istri dan anaknya kepada mantan istri atau yang dikuasakannya secara langsung. Kedua, Suami tidak dapat menolak untuk memberikan pembagian gaji, karena sesuai dengan peraturan yang ada bahwa Pegawai Negeri Sipil (pria) yang menceraikan istrinya wajib melakukan pembagian gaji. Pasal 16 PP Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Bab VIII angka 3 Surat Edaran No.48/SE/1990 secara tegas telah mengatur sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji pasca perceraian berupa salah satu hukuman disiplin berat sebagaimana yang diatur di dalam PP Disiplin PNS.

Integrasi Hukum Positif Dengan Budaya Daerah Dalam Sistem Hukum Indonesia

Tulisan ini berjudul “Integrasi Hukum Positif Dengan Budaya Daerah Dalam Sistem Hukum Indonesia” judul ini diangkat karena peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif harus memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dari judul tersebut, maka permasalahan yang ditarik adalah bagaimana impelementasi integrasi hukum positif dengan budaya daerah dalam sistem hukum Indonesia dapat diiplementasikan. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yang lazimnya disebut “Legal Research” atau “Legal Research Instruction”. Penelitian ini identik penelitan kepustakaan (library research). Penelitian semacam ini, sering juga disebut studi hukum dalam buku (law in books), menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal berdasarkan data sekunder yang terdidri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekudner dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conseptual approach), dalam hubungan ini orientasi penelitian hukum normatif adalah law in books, dengan mengurai doktirn-doktrin hubungan hukum positif dengan budaya daerah. Hasil penelitian ini, menggambarkan bahwa integrasi hukum positif dengan budaya daerah adalah kebutuhan dalam praktikal maupun teoritikal sehingga pengimplementasian hokum positif tidak terbebani dengan nilai-nilai budaya daerah.Rekomendasi, kiranya pekerjaan para legislatif dalam menyusun hukum positif sedapat mungkin memperhatikan budaya daerah agar tidak saling berhadap-hadapan anatara hukum positif dengan budaya daerah.

Gaming (In)formation

Gamification refers to the application of game design principles to non-game contexts, infusing education with curiosity, imagination, and play. Moreover, gameful design enables instructors to reimagine courses that incorporate basic game architecture, story, and aesthetic. Below, theological librarian Chris Rosser demonstrates examples of gamified instruction within curricular and co-curricular contexts. First, Chris describes a research-oriented course that normalizes experience of the Bible as “strange” by framing students’ journey through texts around the Hero’s Journey construct. Second, he discusses a co-curricular escape room-style online module that teaches and assesses information literacy outcomes as students escape from a virtual library. Gameful design in research instruction and theological education opens new horizons for actualizing (in)formation as librarians-as-teachers form and inform those we serve. Readers will be well served by viewing three associated videos: Concept (bit.ly/gamifiedconcept); Curricular (bit.ly/gamifiedcurricular); Co-curricular (bit.ly/gamifiedco-curricular). The videos and adapted slides (bit.ly/gamifiedcontent) greatly enhance comprehensibility of what follows.

Optimizing Resource Utilization Through Offloading of Jobs in Mobile Devices Using Modified LSTM Algorithm

Portable cloud processing has picked up notoriety as of late in light of less force utilization and overhead of cell phones. Versatile cloud registering based wellbeing observing, gaming, learning, and business are picking up significance step by step. This part talks about the unrest of portable cloud processing including its design, points of interest, and applications. Different issues of versatile cloud registering are concentrated with arrangements. Towards the examination of these huge volumes of information, huge information and information investigation have become developing exploration fields, pulling in the consideration of the scholarly community, industry and governments. Scientists, business people, chiefs and issue solvers see ‘large information’ as the apparatus to reform different enterprises and areas, for example, business, medicinal services, retail, research, instruction and open organization. Offloading alludes to a process where information stockpiling, calculations and computations are executed in a remote cloud rather than mobile device. Thusly, the energy consumed by the gadget is expanded just as the troubles of capacity and asset constraints are expelled. Right now, have talked about on offloading with its applications toward vitality effectiveness.

STATUS ANAK DARI PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TANGGAL 17 FEBRUARI 2012 DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Perkawinan yang tidak dicatatkan mengakibatkan banyak anak yang tidak tercatat di catatan sipil. Imbasnya anak tidak memiliki indentitas karena UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan dari negara.. Anak adalah harta dunia yang sekaligus juga merupakan rahmat dan cobaan dari Allah SWT. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian metode penelitian library research atau penelitian kepustakaan. Mengenai penelitian semacam ini lazimnya juga disebut “Legal Research” atau “Legal Research Instruction”. Adapun kesimpulan yang didapatkan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengaburkan ketentuan-ketentuan mengenai anak luar kawin/anak zina, baik yang terdapat di dalam UU No. 1/1974 maupun KHI. Penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya keluarga sebagai dasar yang kuat dari suatu bangsa, karena masih belum adanya ketegasan dari pemerintah selaku pihak yang berwenang apakah akan melegalkan atau melarang pernikahan secara siri atau di bawah tangan. Serta saran yang penulis berikan adalah Anak sebagai generasi bangsa haruslah dilindungi hak-haknya

PERTUMBUHAN DAN CARA KERJA DPR-RI PASCA REFORMASI

Post reformation of the role and function of the House of Representatives of Republik Indonesaian (DPR RI) is returned to its corridor as a legislative institution that runs the legislative function (making laws/constitution), besides running budgeting fungction together with the president, and the oversight function of the implementation of the law and the budget in the administration of government carried out by the executive. Related to the lack of productivity of The House of Representatives (DPR) to carry out the legislative function, The performance evaluation of this legislation is not only seen in terms of the quantity of products made but its quality is also an important factor in assessing legislation products. The identification problems in this research are: What is the Position of the House of Representatives in the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, and What is the Process of the Growth of the Post-Reformation House of Representatives. In this research the library research method will be used or library research. Regarding this kind of research it is usually also called "Legal Research" or "Legal Research Instruction”. The position of The House of Representatives (DPR) after the amendment of the 1945 Constitution four times turned out to further strengthen its existence as the sole legislator. Although in the 1945 Constitution the amendment results also gave the President authority, but the authority he owned was not as big as The House of Representatives (DPR). And the process of the growth of the House of Representatives (DPR) Post-Reformation has strengthened the authority of the legislative instituion, in this case the House of Representatives of Republik Indonesian (DPR-RI) to maximize its role and function as a check and balances institution, after being strengthened, the House of Representatives (DPR) becomes tyrannical over the executive even over the state, because of its power and authority so great.

A Novel Method Improvement of Rapid Miner for the Data Mining Applications

Information mining is a well known mechanical advancement that changes over heaps of information into useful learning, which can help the information owners or clients settle on educated decisions and take sharp developments for their own favorable position. Quick Miner is an information science programming stage created by the organization of a similar name that gives a coordinated situation to information readiness, AI, profound learning, content mining, and prescient investigation. It is utilized for business and business applications just as for research, instruction, preparing, quick prototyping, and application improvement and supports all means of the AI procedure including information readiness, results perception, model approval and advancement.