KRITIK WARGA PADA RUU OMNIBUS LAW DALAM PARADIGMA CRITICAL LEGAL STUDIES

Problem hukum termuat dalam draft Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Pemerintah sebagai lembaga eksekutif berintensi menyederhanakan, meringkaskan, dan mengakselarasi adanya hukum yang bisa merangkum semua demi semua kepentingan warga (omnibus law). Kritik dari warga bermunculan pasca draft RUU itu diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat, karena ada beberapa kekeliruan substansial dan teknis. Penelitian ini akan mengkaji draft RUU dari perspektif Critical Legal Study (CLS). Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif analitik. Hasil penelitian ditemukan: (1) ada kekeliruan dalam pemberian nama pada draft Rancangan Undang-Undang Omnibus Law; (2) ada ketidaksesuaian di pasal 170 dari RUU tersebut dengan asas lex superior derogat legi inferior; (3) adanya ignorantia yang berkonsekuensi pada hidup para pekerja terkait dengan pemberian kewenangan penuh kebijakan di tangan para pengusaha. Keterlibatan pemerintah dan adanya pertimbangan dari serikat pekerja menjadi rekomendasi agar ada jaminan bagi para pekerja.Kata-kata kunci: kritik warga, omnibus law, critical legal study, warga sip

Persepsi Hakim Tentang Positivisasi Lembaga Rechtverwerking

Ketika hukum tidak tertulis, moralitas serta etika dipositivikasi dalam bentuk undang-undang, maka akan terjadi pergeseran makna esensial dari hukum tidak tertulis, moralitas ataupun etika tersebut, sebab dengan dipositivisasi nilai moralitas, etika serta hukum tidak tertulis tersebut tidak lagi mengabdikan dirinya kepada nilai, kesadaran dan kepentingan bersama, tetapi mengabdi kepada mereka yang memiliki “kekuasaan" yang lebih kuat. Demikian misalnya lembaga rechtverwerking positivisasi lembaga ini semula dimaksudkan untuk mengatasi kekurangan sistem negatif dalam sistem pendaftaran tanah, namun kemudian dalam perspektif “Critical Legal Study” serta persepsi hakim yang serba positivistik menjadikan lembaga adat tersebut justru mengebiri hak masyarakat adat atas penguasaan tanah adat mereka

Awarded with Economic Growth, from Weak to Strong Patent Legislation: Legal Study with Regard to China

This paper provides a critical legal study on evaluation of patent system in China from the year1980, which is known as the beginning of Chinese modern intellectual property law including patent law till 2016 that China achieved third place in Patent Cooperation Treaty (PCT) internationally for the highest patent applications according to World Intellectual Property Organization (WIPO). Moreover, researcher will go through few important push factors for Chinese patent legislator who developed stronger Patent law to attract more national and international inventors for investing in Chinese market without hesitation of their patent rights being infringed due to weak legislation. In other words, how China realized that being in the era of globalization for improving economic growth, it should consider at least minimum international standards in its own patent legislation. Hence, the method used in this paper will be purely a doctrine method, because the researcher will be conducting the critical legal study on mentioned aspects, which involves collecting of data from primary and secondary sources. The process involved in this research is a collative process. However, still there is room for improvement in current Chinese patent system, which will be discussed in this paper. All in all, the researcher concluded that concept of globalization is undeniable in national as well as the international market in order to have a reasonable economic growth for the same reason China had considered having stronger patent legislation in order to save its position in the market and also to increase its own rate of economic growth. On the other hand, the paper concludes by putting forward suggestions for modifying Chinese patent system.