Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pembuatan Akta Otentik Pada Kantor Notaris Kabupaten Gowa

This research aims to know and understand clearly the application of the precautionary principle of Notaries in making authentic deeds and the legal consequences of authentic deeds based on false letters and false statements. The research method used is empirical normative legal research, which is a combination of the normative legal approach with the addition of empirical elements. Data analysis in this study used qualitative analysis methods. From the results of the research, it was found that, first, the application of the precautionary principle by the notary in the process of making authentic deeds has been implemented but has not been implemented optimally because there are still often found authentic deeds based on false letters and false statements. Second, the legal consequences of notarial deeds based on false letters and false statements are null and void (nitiegbaarheid). Penelitian Ini bertujuan mengetahui dan memahami secara jelas penerapan prinsip kehati-hatian Notaris terhadap pembuatan akta Otentik dan akibat hukum terhadap akta otentik yang berdasarkan surat palsu dan keterangan palsu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris, yang merupakan penggabungan Antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan unsur-unsur empiris. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Dari Hasil Penelitian ditemukan Bahwa, Pertama, Penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Notaris dalam proses pembuatan akta otentik itu sudah diterapkan tetapi belum dilaksanakan secara optimal karena masih sering dijumpai ada akta otentik yang dibuat berdasarkan surat palsu dan keterangan palsu. Kedua, Akibat hukum terhadap akta notaris yang dibuat berdasarkan surat palsu dan keterangan palsu adalah batal demi hukum (nitiegbaarheid).

Studi Perbandingan Hak-Hak Masyarakat Adat: Hukum Nasional Dan Hukum Internasional

Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Persfektif Hukum Internasional menjadi sebuah masalah yang menarik untuk dikaji secara mendalam, disebabkan masyarakat adat sebagai masyarakat yang termarginalkan di Indonesia berhak untuk mendapatkan pengakuan dan penghormatan sesuai dengan amanah Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian kepustakaan (Library research) menjadi tipe penelitian yang digunakan sebagai upaya lebih jauh untuk mendalami dan memahami sebuah masalah yang mencukupkan pada kajian norma-norma atau doktrin terkait. Hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif penerapan konsep kajian kepustakaan yang disertai dengan pendekatan yuridis normatif hingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan pada akhir dari penelitian. The Rights of Indigenous Peoples in the Perspective of International Law is an interesting problem to be studied in depth, because indigenous peoples as marginalized communities in Indonesia are entitled to get recognition and respect in accordance with the mandate of the Unitary State of the Republic of Indonesia in 1945. Literature research ( Library research) is a type of research that is used as a further effort to explore and understand a problem that is sufficient in the study of norms or related doctrines. The results of this study will be presented in a qualitative descriptive form applying the concept of literature study accompanied by a normative juridical approach so that conclusions can be drawn at the end of the study.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Koperasi Kredit (Credit Union) Bina Usaha (BIMA) Kabupaten Sintang

The purpose of this study was conducted to answer the BIMA Sintang Credit Union management model that conforms or not with the values ​​of Islamic law. The research method used is empirical normative to identify the BIMA Sintang Credit Union management model directly in the field connected with the conception related to cooperative management in Islamic law, then analyzed qualitatively and is descriptive. The results of the study revealed that the institutional credibility supported by the principle of equilibrium and fairness carried out by the Sintang BIMA Credit Union greatly influenced the preferences of Muslim communities in strengthening and managing the economy of the Sintang District community. This has proven to bring enormous benefits to agrarian-style people. Although there is an element of usury, the emergency conditions for the absence of Syariah-based credit unions are the basis of permissibility law for Muslim communities in Sintang District. The advice that needs to be given is that an Islamic credit union institution must be built immediately to support the economic aspects of an agrarian-style society. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menjawab model pengelolaan Credit Union BIMA Sintang yang sudah sesuai atau tidak dengan nilai-nilai hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris guna mengidentifikasi model pengelolaan Credit Union BIMA Sintang secara langsung di lapangan dihubungkan dengan konsepsi terkait pengelolaan koperasi di dalam hukum Islam, kemudian dianalisis secara kualitatif dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kredibilitas kelembagaan yang ditunjang dengan prinsip kesetimbangan dan keadilan yang dilaksanakan oleh Credit Union BIMA Sintang sangat mempengaruhi preferensi masyarakat muslim dalam penguatan dan pengelolaan perekonomian masyarakat Kabupaten Sintang. Hal tersebut terbukti mendatangkan maslahat yang sangat besar kepada masyarakat yang bercorak agraris. Meskipun terdapat unsur riba namun kondisi darurat atas belum adanya credit union berbasis syariah menjadi dasar hukum kebolehan bagi masyarakat muslim di Kabupaten Sintang. Saran yang perlu diberikan adalah perlu segera dibangun lembaga credit union syariah dalam menunjang aspek perekonomian masyarakat yang bercorak agraris.

Implementasi Asas Sederhana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Menjamin Hak Keperdataan

This study aim to analyze the implementation of the simple principle of Complete Systematic Land Registration in guaranteeing civil rights. This research uses the socio-legal research method which is a research approach that is carried out directly from the community as the first source through field research from the relevant institute. Based on the research conducted, it can be concluded that the implementation of the simple principle at the research location has not run optimally because the legal language and technical language in the land registration procedure are difficult to understand by the community, so that it implies that a simple principle has not been created in the Systematic Complete Land Registration. Simple principles in regulations need to be concretized in technical regulations to interpret these simple principles so that there are no more obstacles in land registration procedures so as to guarantee legal certainty and ease in land registration. Penelitian ini bertujuan untuk tentang implementasi asas sederhana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam menjamin hak keperdataan. Penelitian ini menggunakan metode socio-legal research yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan dari instansi terkait. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi asas sederhana di lokasi penelitian belum berjalan secara optimal karena bahasa hukum dan bahasa teknis dalam prosedur pendaftaran tanah sulit dipahami oleh masyarakat, sehingga berimplikasi belum terciptanya asas sederhana dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Asas sederhana dalam peraturan perlu dikonkretkan regulasi teknisnya untuk menafsirkan asas sederhana tersebut agar tidak terjadi lagi hambatan dalam prosedur pendaftaran tanah sehingga menjamin kepastian hukum serta kemudahan dalam pendaftaran tanah.

Tantangan Pemulihan Lingkungan di Masa Pandemi Covid-19: Antara Idealita dan Realita

The research aims at examining the role of the State in the social and economic sustainability of natural resources around mining and the role of the community in enforcing environmental laws. This type of research uses normative legal research. The results of the study suggest that the responsibility of the State in restoring the mining environment must be carried out in the entire process starting from the stages of fulfilling permits, planning, implementing and controlling because the responsibility of business entities has not yet been regulated by the possibility of contaminating ex-mining areas after handover to the government. Post-mining environmental restoration activities only involve the authorities of the government and mining business actors without involving the community as an important element as well as parties directly related to the physical, economic and social environment of the mining environment. Penelitian bertujuan tentang meninjau peran Negara atas keberlanjutan sumber daya alam di sekitar pertambangan secara sosial dan ekonomi dan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum lingkungannya. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian mengemukakan bahwa tanggungjawab Negara dalam pemulihan lingkungan pertambangan harus dilakukan pada seluruh proses mulai dari tahapan pemenuhan perizinan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan karena belum diaturnya tanggungjawab oleh badan usaha terhadap kemungkinan pencemaran bekas lahan tambang setelah penyerahan kepada pemerintah. Kegiatan pemulihan lingkungan pada pascatambang hanya melibatkan kewenangan pemerintah dan pelaku usaha pertambangan tanpa melibatkan masyarakat sebagai unsur penting dan juga pihak yang terkait langsung dengan keberadaan lingkungan fisik, ekonomi maupun sosial lingkungan pertambangan.

Impunitas Dan Penerapan Keadilan Transisi: Suatu Dilema Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu

This research aims to examine efforts to fulfill transitional justice through its four windows. The method used is normative legal research with conceptual and historical approaches. The results showed that the problem of impunity inhibited in all transitional justice windows, starting from the truth window in the absence of the Truth and Reconciliation Commission, the justice window in the form of a justice mechanism that caused friction between the National Human Rights Commission and the Attorney General's Office, the reparation window which until now only Aceh and Palu have real programs for victims and survivors, institutional reform windows that have not reduced the total security approach and the absence of vetting mechanisms. Therefore, a policy reformulation process is needed in the Human Rights Court Law to strengthen the position of the NHRC and immediately discuss the TRC Bill, accelerate reparations and institutional reform programs Penelitan ini bertujuan untuk menelaah upaya pemenuhan keadilan transisi melalui empat jendela. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problem impunitas menghambat di semua jendela keadilan transisi, mulai dari jendela kebenaran berupa ketiadaan KKR, jendela keadilan berupa mekanisme peradilan yang menimbulkan friksi antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung, jendela reparasi yang hingga saat ini baru Aceh dan Palu yang memiliki program yang nyata bagi para korban dan penyintas dan jendela reformasi institusi yang belum mereduksi total pendekatan keamanan serta ketiadaan mekanisme seleksi terhadap rekam jejak anggota militer. Oleh karena itu, dibutuhkan proses reformulasi kebijakan pada UU Pengadilan HAM dan segera membahas RUU KKR, percepatan program reparasi dan reformasi institusi.

Pemetaan Sertipikat Secara Digital (Plotting) dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah

The research aims to determine the implementation of the digital certificate mapping (plotting) policy in providing legal certainty for land rights. The research is empirical legal research. This research was conducted at the Data and Information Center of the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency of Kendari City. The results showed that the implementation of digital certificate mapping (plotting) was carried out by inputting manual data of land certificates (both old certificates and newly issued certificates) into a digital registration map application based on Global Positioning System technology which aims to validate the correctness of certificate data. where the results will show the validity of the land parcel data according to the information in the certificate. In line with the negative land registration publication system with a positive tendency in Indonesia, plotting does not provide absolute legal certainty, but at least plotting can minimize the potential for land disputes that can arise in the future, including double or overlapping certificates Penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemetaan sertifikat secara digital (plotting) dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah. Penelitian adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di Pusat Data dan Informasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemetaan sertipikat secara digital (plotting) dilakukan dengan menginput data manual sertipikat tanah ke dalam dalam aplikasi peta pendaftaran digital yang berbasis teknologi Global Positioning System yang bertujuan memvalidasi kebenaran dari data sertifikat yang mana hasilnya akan menunjukkan validitas data bidang tanah telah sesuai keterangan di sertifikat. Sejalan dengan sistem publikasi pendaftaran tanah negatif bertendensi positif, plotting belum memberikan kepastian hukum secara absolut akan tetapi setidaknya plotting dapat meminimalisir potensi sengketa tanah yang dapat timbul di kemudian hari diantaranya sertipikat ganda atau tumpang-tindih

Peralihan Kredit Kepemilikan Rumah Subsidi Tanpa Persetujuan Pihak Bank

The purpose of this study was to analyze the strength of the deed of subsidized housing ownership credit without the approval of the bank. The type of research is using normative legal research with statutory and conceptual approaches to the method. The results of the research conducted concluded that the power of the subsidized mortgage loan transfer deed made by the subsidized mortgage debtor to a third party (buyer) without the approval of the bank, only binds the subsidized mortgage debtor with a third party (buyer). Meanwhile, the bank is not bound by the transfer. So that the consequence is that the bank does not recognize the transfer of subsidized housing loans made by subsidized mortgage debtors to third parties, and does not eliminate the obligation of subsidized mortgage debtors to pay off their debts to the bank until the agreed period of time, even though the next payment is up to the credit period. ends done by a third party (buyer). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan akta peralihan kredit kepemilikan rumah subsidi tanpa persetujuan pihak bank. Adapun jenis penelitiannya adalah menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa Kekuatan akta peralihan kredit kepemilikan rumah subsidi yang dibuat oleh debitur KPR subsidi kepada pihak ketiga (pembeli) tanpa persetujuan dari pihak bank, hanya mengikat pihak debitur KPR subsidi dengan pihak ketiga (pembeli). Sedangkan bagi pihak bank tidak terikat terkait dengan peralihan tersebut. Sehingga konsekuensinya bank tidak mengakui terjadinya peralihan kredit kepemilikan rumah subsidi yang dibuat oleh debitur KPR subsidi kepada pihak ketiga, dan tidak menghapuskan kewajiban debitur KPR subsidi untuk melunasi hutangnya kepada pihak bank sampai dengan jangka waktu yang telah disepakti, meskipun pembayaran berikutnya sampai dengan jangka waktu kredit berakhir dilakukan oleh pihak ketiga (pembeli).