Efektivitas Kebijakan Luar Negeri Singapura melalui Strategi Pertahanan dalam Menghadapi Isu Terorisme

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan upaya negara Singapura membentuk NSCS (National Security Coordination Singapore) sebagai strategi kebijakan luar negeri yang baru untuk mengantisipasi masalah terorisme. Munculnya terorisme di Singapura didukung dengan perkembangan Al-Qaeda, sebagai sebuah jaringan global, di berbagai belahan dunia dan saling mendukung dengan pertukaran dana, peralatan dan keahlian. Penulis menggunakan teori counterterrorism dalam menganalisis keberadaan terorsime, teori decision making process untuk menganalisis strategi dan efektivitas upaya pengamanan isu terorisme di Sngapura. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang didukung dengan pengumpulan data studi kepustakaan dari sumber buku, literatur, jurnal penelitian, serta dari media berita. Hasil penelitian menunjukkan besarnya peran strategi pertahanan dalam menghadapi isu terorisme. Terbukti dengan pembuatan kebijakan luar negeri melalui pertahanan militer serta menjaga perdamaian dan keamanan dalam ruang lingkup regional serta internasional. Pada akhirnya, negara Singapura berhasil membuktikan efektivitas kebijakan luar negeri Singapura melalui strategi pertahanan total dalam menghadapi isu terorisme.

Implementasi Kebijakan Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Kota Tasikmalaya

Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya membuat regulasi untuk memudahkan para penanam modaldalam berinvestasi. Dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2016tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Perda Investasi). Akan tetapi, dalampelaksanaaannya masih terdapat permasalahan diantaranya komunikasi terkait regulasi ini belumberjalan dengan baik, sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas belum memadai, disposisi yangmasih belum tepat sasaran dan struktur birokasi yang masih membutuhkan penyesuaian. Penelitian inibetujuan untuk melihat implementasi kebijakan berkaitan dengan insentif dan kemudahan penanamanmodal di Kota Tasikmalaya serta faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakanadalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data meliputi:Observasi,wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik snowball sampling.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan, dikarenakanfaktor komunikasi belum tersampaikan secara menyeluruh, sumber daya yang masih kurang secarakualitas dan kuantitas, disposisi staff yang masih belum sesuai dengan keahlian yang dimiliki sertastruktur birokrasi yang belum tepat. Oleh karena itu perlu adanya kesiapan Pemerintah Daerah KotaTasikmalaya untuk memperbaiki komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi demiberjalannya Perda Investasi ini.

Implementasi Prinsip Community Owned Government Melalui Konsep Community Based Tourism (CBT) Dalam Pengelolaan Desa Wisata Pulas Garden Di Desa Sipedang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan umum yang sering terjadi di berbagai desa terkaitpemanfaatan lahan kosong serta partisipasi masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat dapatberdampak terhadap kemajuan suatu pembangunan yang ada di suatu daerah termasuk hierarkipemerintahan terendah yakni desa. Atas inisiasi masyarakat yang tergabung dalam kelompok sadarwisata (Pokdarwis), secara bertahap merealisasikan pembangunan desa wisata dengan nuansa tanamanobat yang memberikan beragam manfaat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodeanalisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis implementasi prinsipCommunity Owned Government melalui implementasi konsep Community Based Tourism (CBT) padaobyek wisata “Pulas Garden”. Metode pengumpulan data yang digunakan melputi observasi,wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi, analisis dan penyimpulan. Dapatdisimpulkan bahwa implementasi yang dilakukan berdampak pada sektor ekonomi, sosial, budaya danlingkungan. Walaupun manfaat yang dirasakan bukan hanya untuk masyarakat namun juga pemerintahdan pihak terkait, setidaknya perubahan yang dirasakan setelah mengimplementasikan konsep tersebutialah terpenuhinya kebutuhan dasar, kemasyarakatan, fasilitas publik dan ekonomi. Implementasiprinsip Community Owned Government telah selaras melalui perwujudan CBT di Desa Sipedang.

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Mengelola Pariwisata Di Era New Normal

Penerapan protokol kesehatan dengan ekstra ketat tidak bisa ditawar untuk menghindari munculnyaklaster penularan baru di sektor pariwisata. Terlebih bisnis pariwisata sangat tergantung padakepercayaan masyarakat serta penanganan Covid-19 oleh pemerintah pusat maupun pemerintahdaerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana strategi pemerintahdaerah kabupaten Karawang dalam mengelola pariwisata di era new normal. Penelitian inimenggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini meperlihatkanbahwa pemerintah daerah kabupaten Karawang belum memiliki strategi dalam mengelola pariwisatadi era new normal. Hal in dikarenakan untuk saat ini pemerintah daerah lebih memfokuskan diri padapencegahan adanya klaster baru di bidang pariwisata.

Koperasi Dan Pemberdayaan Masyarakat (Belajar Dari Koperasi Serba Usaha Melati Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Wonoyoso)

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana upaya yang dilakukan Koperasi Serba UsahaMelati dalam menurunkan angka kemiskinan di desa Wonoyoso, Semarang, Jawa Tengah denganmemberdayakan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitiankualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakanwawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Serba UsahaMelati memberdayakan dengan Pendekatan Penilaian Pedesaan Partisipatif (PRA). Pendekatan PRAyang dilakukan output ke depan tiga langkah utama, yaitu meningkatkan kapasitas masyarakat denganmelaksanakan edukasi dan pelatihan bergulir serta menempatkan pengrajin terampil sebagai pelakuutama. Koperasi ini tidak hanya menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan non perbankantetapi juga menghadirkan dirinya sebagai agen pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pemberdayaanmelalui PRA ini juga memimpin masyarakat yang sebelumnya rentan menjadi berdaya terjaganyakesadaran masyarakat

POPULISM AND LOCAL DEMOCRACY: A WINNING ANALYSIS ON PAIR CANDIDATE OF CELLICA – JIMMY IN KARAWANG REGENT ELECTION 2015

The major victory of the Cellica-Jimmy couples in the elections of the Karawang regency's head of 2015 with 51% of the vote to frustrate the other five candidates is an interesting phenomenon to be examined. The rise of populist politics has seeped into the local political scene by addressing the issues of local leader and immigrants as political campaigns. This study uses qualitative methods with a critical analysis that aims to describe the existing symptoms or reality. The findings in this study confirm that the populist issue and the campaign strategy of the Cellica-Jimmy couple gain the sympathy and support of voters in Karawang. So it is directly proportional to their victory. Keywords: populism, local democracy, karawang regent election 2015

KONTRA PROPAGANDA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME DALAM MENANGGULANGI PERKEMBANGAN RADIKALISME DI INDONESIA

Kajian ini terkait masalah kontra propaganda Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam menanggulangi propaganda penyebaran paham radikal yang saat ini terjadi. Kandungan isi propaganda yang mengarah kepada perkembangan radikalisme sampai saat ini, secara luas dan terus menerus berlangsung baik melalui media sosial maupun media komunikasi lainnya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah langkah dari BNPT (Badan Nasional Penganggulangan Terorisme) melalui teknik kontra propaganda melawan perkembangan radikalisme, terutama yang mengarah kepada aksi terorisme. Teori yang digunakan dalam menganalisis adalah teori perkembangan radikalisme di Indonesia oleh Vedi Hadiz dan teori komunikasi oleh Hafied Cangara. Metodologi penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kontra propaganda yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah memiliki tujuan yang jelas terkait penanggulangan radikalisme di Indonesia. Berbagai sarana prasarana berupa saluran media massa yang ada baik yang bersifat online maupun offline, telah dimanfaatkan oleh pihak BNPT melalui Pusat Media Damai untuk menyebarkan wawasan perdamaian dan kebangsaan. Saran dari penelitian ini untuk dilanjutkan lagi sebagai penelitian lanjutan terkait perkembangan radikalisme di Indonesia. Kata Kunci: Strategi, Kontra Propaganda, Radikalisme, Media Sosial

DESENTRALISASI DALAM INTEGRASI NASIONAL Studi Kasus: Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Di Indonesia Dan Gerakan Pemberontak Moro Di Filipina

Penelitian ini membahas mengenai strategi desentralisasi sebagai upaya untuk mempertahankan integrasi bangsa dengan studi kasus Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Indonesia dan gerakan pemberontak Moro di Filipina. Tujuannya ialah untuk mendeskripsikan bagaimana strategi pemerintah dalam upaya mempertahankan integrasi bangsa. Teori yang digunakan ialah dengan menggunakan konsep integrasi Horizontal Nazaruddin Sjamsuddin yang menyatakan bahwa konflik GAM dan Moro merupakan konflik horizontal berkenaan dengan hubungan territorial antara pusat dan daerah. Sehingga diasumsikan bahwa kebijakan desentralisasi yang diimplementasikan oleh pemerintah dapat mengurangi jumlah ketidakadilan yang dirasakan antara daerah dengan pusat. Terutama untuk desentralisasi asimetris yang dikembangkan atas dua motivasi dasar yaitu, motivasi politik sebagai peredam gejolak pemisah daerah dan pengakuan atas multikulturalisme, dan motivasi ekonomi untuk penguatan kapasitas pemerintahan local.Kata Kunci: Desentralisasi, Integrasi.

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFIRMATIF DI KABUPATEN KARAWANG PERIODE 2009-2014 DAN 2014-2019

Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% bersadarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Hasil penelitian memperhatikan implementasi kebijakan afirmatif di Kabupaten Karawang periode 2009-2014 dan 2014-2019 belum optimal, hal ini terlihat dari hasil pemilihan umum pada peride 2009-2014 perempuan di Kabupaten Karawang hanya memperoleh 12 % kuota, sedangkan dalam periode 2014-2019 memperoleh kuota kursi sebanyak 20 %.Kata kunci: analisis implementasi, kebijakan afirmatif, karawang

SOSIOLOGI PEMERINTAHAN : PENJARAHAN DI KOTA PALU FAKTOR, AKTOR DAN PENANGGULANGAN

Penelitian ini berangkat dari suatu permasalahan penjarahan yang dilatar belakangi oleh bencana alam di Kota Palu. Penelitian ini menggunakan cara kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi. Data diambil dari buku, jurnal, serta laporan pemberitaan yang ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teori Sosiologi Penjarahan dari Dynes dan Quarantelli, yaitu: Faktor Penjarahan, Aktor Penjarahan, dan Penanggulangan Penjarahan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Faktor yang melatar belakangi penjarahan adalah kepanikan masyarakat Kota Palu. Aktor yang melakukan penjarahan merupakan masyarakat yang terdampak serta yang tidak terdampak bencana alam. Penanggulangan Penjarahan dilakukan dengan cara melakukan normalisasi Kota Palu. Kata kunci: Sosilogi Penjarahan, Pemerintah, Kota Palu, Bencana Alam.