Gerakan Sosial Islam Jamaah An-Nadzir dalam Merawat Aktivitas Ekonomi Politik

Artikel ini membahas tentang gerakan sosial Islam Jamaah An-Nadzir dalam merawat aktivitas ekonomi politik di Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini secara umum berkesimpulan bahwa gerakan sosial yang dilakukan Jamaah An-Nadzir adalah gerakan kolektif untuk menerapkan syariat Islam, sebagai sebuah hukum untuk ditegakkan, karena kesempurnaan Islam harus diraih dengan totalitas dalam menegakkan syariatnya. Jamaah An-Nadzir membentuk komunitas dan perkampungan sebagai wadah untuk menerapkan hukum Islam dan menarik diri untuk tidak terlibat politik praktis karena dalam pandangan An-Nadzir mencederai aqidah Islam. An-Nadzir tidak termasuk komunitas anti Pancasila tetapi komunitas yang siap bela NKRI dan diberi perlindungan oleh LEMHANAS sebagai komunitas yang siap bela negara. Dalam ekonomi, Jamaah An-Nadzir menerapkan ekonomi berbasis syariah yaitu ekonomi Islam dan tidak terkontaminasi dengan riba. Sebagai penunjang perkembangan ekonomi dan kesejahteraan komunitas, jamaah membangun tujuh departemen yang saling bersinergi dan dinobatkan oleh pemerintah dengan ekonomi desa mandiri.

Pergolakan Etnosentrisme-Politis di Kabupaten Pinrang: Studi Pembentukan Kabupaten Pinrang Utara

Penelitian ini mencoba menggambarkan latar belakang munculnya tuntutan pemekaran Kabupaten Pinrang yang didasari oleh sentimen identitas dan tindakan-tindakan populisme oleh para elit politik lokal yang menginginkan dibentuknya daerah otonomi baru Kabupaten Pinrang Utara. Uraian sejarah Kabupaten Pinrang yang diwarnai perebutan hegemoni antar Suku Bugis dan Pattinjo hingga dinamika politik yang mengitarinya akan turut kami paparkan. Peneliti memilih metode penelitian kualitatif berbasis deskriptif guna memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai proses pembentukan Kabupaten Pinrang Utara. Temuan-temuan kami diakhir mengenai penelitian ini menunjukkan isu identitas berbasis etnis mulai direduksi dan bermetamorfosis menjadi isu ketimpangan sosial.

Hubungan Kekuasaan antara Lembaga Adat dan Pemerintah Desa di Sulawesi Barat

Penelitian ini mengkaji tentang hubungan kekuasaan antara lembaga adat dan pemerintah desa dengan maksud untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan tujuan mengoptimalkan pelayanan, pengelolaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teori kekuasaan,teori relasi sosial dan teori peran sosial untuk melihat relasi kekuasaan kedua entitas tersebut. Secara umum, penelitian mengungkapkan bahwa terdapat dua bentuk hubungan kekuasaan lembaga adat dan pemerintah di Desa Tubo yaitu; Pertama, hubungan simbiosis komensalisme yaitu dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kedua,hubungan konflik yaitu menginginkan adanya bantuan pemerintah dalam hal identitas adat (berupa baju adat).

Gerakan dan Diskriminasi Sosial Kelompok Minoritas Islam Syiah di Makassar

Studi ini mengkaji tentang Gerakan Diskiriminasi Sosial Minoritas Islam Syiah di Makassar. Jenis penelitian ini mengunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Informan pada penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki pemahaman tentang gerakan Syiah, metode penelitian ini menggunakan teknik sampel snowball (bola salju). Adapun teori yang digunakan adalah teori minoritas dan Survival Startegy. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwah diskriminasi kelompok Syiah berawal dari stigma masyarakat yang ditanam oleh kelompok-kelompok Wahabi yang dimana kelompok ini tidak lepas dari pengaruh politik global yaitu Amerika, Israil dan Arab Saudi. Bentuk diskriminasi kelompok minoritas Syiah di Makassar yaitu persekusi kegiatan Hari Asyurah, pemasangan spanduk disetiap sudut kota makassar tentang mewaspadai kelompok Syiah, dan terbitnya surat edaran fiktif tentang waspada kelompok Syiah di Makassar. Pola gerakan kelompok Syiah agar tetap eksis di Masyarakat yaitu mengadakan halaqa-halaqa atau kajian-kajian filsafat yang hanya diminati oleh mahasiswa-mahasiswa yang memiliki nalar kritis. Pola gerakan secara khusus yang dilakukan oleh kelompok Syiah dengan menggunakan pendekatan kultural atau konsep taqiyah.

Pro Kontra Wacana Pembebasan Narapidana Korupsi di Tengah Pandemi COVID-19

Banyak kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pencegahan penularan virus corona penyebab COVID-19 (coronavirus disease). Salah satunya adalah keputusan membebaskan narapidana yang digagas oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Menteri Menkumham juga berencana untuk membebaskan narapidana tindak pidana korupsi dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat. Rencana ini menimbulkan banyak respon dari masyarakat dan lembaga terkait. Dengan latar belakang inilah artikel ini berusaha mengkaji respon (feedback) dari masyarakat mengenai rencana pembebasan narapidana korupsi dengan menggunakan teori sistem politik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan data studi kasus. Dari penelitian didapati bahwa alasan rencana pembebasan narapidana korupsi adalah untuk menegakkan Hak Asasi Manusia. Namun, masyarakat memberikan respon penolakan dan tuntutan untuk tidak membebaskan narapidana korupsi karena melanggar HAM masyarakat yang telah dirugikan. Hasil penelitian ini memberikan gambaran jika keputusan berupa output sistem politik akan dipertentangkan bila tidak sesuai kepentingan masyarakat.

Pandemi Covid-19: Flattening The Curve, Kebijakan dan Peraturan

Kurva epidemologi (epidemic curve) yang menjadi parameter untuk menangani wabah virus corona, yaitu dengan melandaikan kurva penyebaran (flatten the curve) dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah kesembuhan pada pasien dan pemberlakukan kebijakan dan peraturan dalam upaya membatasi jarak antar manusia. Kebijakan dan peraturan yang saat ini berlaku di Indonesia dinilai perlu diberi gagasan baru yang inovatif, jelas, dan konsisten. Melalui Flattening the Curve (FtC), dapat menjadi alternatif solusi program yang tepat dalam menangangi pandemi dengan tujuan untuk melandaikan kurva penyebaran. Program yang berisi dua substansi kebijakan, yaitu: healthy policy, program dalam rangka meningkatkan jumlah kesembuhan pasien yang terdiri atas deteksi virus berskala besar. Psychological service, pemberian layanan check up, dan expert role. Program kedua berupa pembuatan kebijakan dan peraturan (legal action) yang jelas dan konsisten untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat yang memperhatikan unsur-unsur kejelasan (legal substance), ketegasan (legal structure), dan peran masyarakat dalam wujud budaya hukum (legal culture). Dengan demikian, melalui program ini upaya pemerintah dalam melandaikan kurva penyebaran (flatten the curve) dapat berjalan dengan baik.

Ancaman Berita Bohong di Tengah Pandemi Covid-19

Di era digital seperti ini, masyarakat bebas memiliki akun pribadi yang menjadi wadah untuk mennyalurkan aspirasi mereka baik melalui lisan, media cetak, maupun media elektronik/online. Namun jika penggunaannya tidak terkontrol akan memberi dampak negatif bagi masyarakat. Artikel ini setidaknya menyebutkan dua faktor penyebab merebaknya berita bohong atau hoax, yaitu sikap seseorang terhadap kelompok, produk dan kebijakan. Kedua terkait terbatasnya pengetahuan penyebar dan penerima.

Kontribusi Partai Politik di Tengah Pandemi Covid-19 di Kabupaten Gowa

Tulisan ini mencoba mencari fakta dan pendapat masyarakat tentang peran partai politik di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa di tengah pandemi Covid-19. Secara garis besar, tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui peran partai politik dalam membantu penanganan Covid-19 dan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang peran partai dalam membantu penanggulangan Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menggambarkan sejauhmana partai politik berkontribusi dalam penanganan pandemi Covid-19 di Tompobulu. Kesimpulan tulisan ini adalah bahwa beberapa partai politik berkontribusi dengan cara membagi Alat Pelindung Diri (APD) ke Puskesma Tompobulu, namun demikian masyarakat menginginkan kontribusi yang lebih.