Analisis Pengaruh PDB Iran, Kurs Dolar AS dan Inflasi Indonesia terhadap Nilai Ekspor Indonesia ke Iran Periode 2006.1-2017.4

Selama tahun 2003-2017, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan nilai ekspor, salah satunya dengan membuka pasar alternatif seluas-luasnya. Hal itu untuk meminimalisir resiko di tengah ketidakpastian global. Iran menjadi salah satu opsi pasar alternatif yang dapat dipilih Indonesia untuk meningkatkan ekspornya, jika berkaca pada jalannya ekspor Indonesia ke Iran selama tahun 2003-2017. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Dalam melihat pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) Iran, kurs dolar Amerika Serikat (AS), dan inflasi Indonesia terhadap nilai ekspor Indonesia ke Iran secara triwulanan selama kurun waktu 2006.1-2017.4, penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda Ordinary Least Square (OLS) karena data dalam bentuk time series. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDB Iran, kurs dolar AS, dan inflasi Indonesia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor Indonesia ke Iran. PDB Iran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan, sementara kurs dolar AS berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan inflasi Indonesia tidak berpengaruh.

Fenomena K-Pop di Arab Saudi

Arab Saudi sering dipandang sebagai negara yang sangat konservatif karena kuatnya pengaruh ideologi Wahabisme dalam pemerintahan, sebuah ideologi yang cenderung dipersepsikan sebagai paham yang anti modernitas. Peran ulama juga selama ini dinilai sangat kuat dalam menentukan kebijakan negara. Akan tetapi, sejak tahun 2016, terjadi perubahan sosial yang besar berupa kebebasan dan kelonggaran yang diberikan negara di berbagai sektor, terutama di sektor sosial, di antaranya: perempuan diperbolehkan memasuki stadion olahraga, menyetir, bepergian tanpa wali. Perubahan ini termasuk pula memberi kelonggaran hiburan seperti konser musik, termasuk yang cukup mengejutkan adalah masuknya fenomena K-Pop di Saudi. Kebijakan ini menciptakan perdebatan di antara berbagai kelompok, terutama di kalangan para ulama Wahhabi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang muncul dari proses reformasi sosial di Arab Saudi terhadap otoritas keagamaan di negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi literatur. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori otoritas keagamaan dan kaitannya dengan komunikasi digital yang dikemukakan oleh Cheong (2011). Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi sosial di Arab Saudi memengaruhi dinamika otoritas keagamaan dan terjadi pergeseran otoritas dari otoritas tradisional, seperti ulama, menjadi otoritas sipil.

Pro-Kontra Normalisasi Hubungan Diplomatik Israel-Sudan

Pada tahun 2020, empat negara Arab melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, yakni Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko. Sudan selama ini dikenal sebagai negara pengusung paham Pan-Islamisme garis keras selama masa pemerintahan Omar Al-Bashir, sehingga normalisasi hubungan dengan Israel ini sangat mengejutkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan di balik persetujuan Sudan terhadap tawaran normalisasi dari Amerika Serikat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis untuk melacak penyebab terjadinya normalisasi serta memanfaatkan konsep “kepentingan nasional” dalam kebijakan luar negeri. Penelitian ini menemukan bahwa kesediaan Sudan untuk menormalisasi hubungannya dengan Israel adalah bagian dari upaya negara itu untuk keluar dari daftar State-Supported Terrorism versi Amerika Serikat. Status tersebut selama ini dianggap oleh pemerintah Sudan sebagai ancaman terhadap kepentingan nasional mereka, terutama di bidang ekonomi.

Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Iran Menyepakati JCPOA pada Masa Pemerintahan Hassan Rouhani

Pada akhir 2013, Iran menyepakati kesepakatan bersama P5+1 yang menjadi cikal bakal Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang ditandatangani pada 14 Juli 2015. Keputusan ini diambil Iran dengan tujuan agar dunia internasional memberikan pengakuan terhadap program nuklirnya dan mencabut sanksi terhadap negara tersebut. Sebelumnya, sejak tahun 2003 hingga 2012, Iran selalu menolak berunding dengan Barat. Fenomena ini memunculkan pertanyaan penelitian yang dibahas dalam artikel ini, yaitu apa penyebab perubahan kebijakan Iran terkait proyek nuklirnya. Penelitian dilakukan melalui studi pustaka dengan memanfaatkan dokumen-dokumen resmi dan pemberitaan media massa. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori pengambilan kebijakan luar negeri yang dijabarkan Snyder, et. al. Hasil yang didapatkan adalah perubahan ini dipengaruhi oleh faktor internal, terutama dinamika politik dan ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Hasan Rouhani. Faktor eksternal juga menjadi pendorong bagi Iran untuk mengubah kebijakannya, antara lain perubahan kebijakan yang dilakukan Obama pada periode kedua kepemimpinannya yang mendapat dukungan Uni Eropa, Rusia, dan China.

Politik Konfesionalisme Lebanon

Artikel ini membahas tentang politik konfesionalisme yang telah menjadi sebuah pilihan politik atas keberagaman agama masyarakat Lebanon. Politik konfesionalisme adalah sistem pemerintahan yang secara proporsional mengalokasikan kekuasaan politik berdasarkan agama. Keberagaman agama yang ada di Lebanon tidak terlepas dari perjalanan sejarah yang kompleks, yang kemudian berdampak kepada perubahan sosial di Lebanon. Keberagaman tersebut kerap menimbulkan berbagai masalah di Lebanon, bahkan termasuk konflik bersenjata. Konflik bersenjata terbesar di Lebanon terjadi pada periode tahun 1975-1990. Perang ini sangat dipengaruhi oleh agama karena masing-masing aktor membawa identitas agama mereka dalam berperang. Artikel ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan mengeksplanasi perubahan sosial yang terjadi sampai akhirnya rakyat Lebanon menyepakati politik konfesionalisme sebagai solusi untuk menghadirkan stabilitas sosial politik di negara tersebut.

Faktor Domestik Yang Memengaruhi Kebijakan Luar Negeri Iran Terhadap Arab Saudi Pascaeksekusi Mati Nimr Al-Nimr

Artikel ini menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan luar negeri Iran terhadap Arab Saudi pascaeksekusi mati Nimr al-Nimr pada tahun 2016. Nimr al-Nimr adalah ulama Syiah yang dihormati di Timur Tengah. Iran sebagai negara dengan populasi penganut mazhab Syiah terbesar di dunia bereaksi keras atas tindakan Arab Saudi tersebut sehingga hubungan kedua negara memburuk, bahkan berujung pada pemutusan hubungan diplomatik. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah faktor-faktor domestik apakah yang memengaruhi kebijakan tersebut? Dalam riset ini, periset menggunakan metode riset kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara pada sejumlah pakar Timur Tengah dan menelaah literatur, dokumen, dan media massa. Dalam menganalisis, periset menggunakan teori dari Mintz dan DeRouen mengenai tiga faktor domestik yang memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara, yakni kepentingan ekonomi, peran opini publik, dan siklus elektoral. Hasil riset ini adalah kebijakan luar negeri yang diambil Iran pascaeksekusi mati Nimr Al Nimr sangat terkait dengan kepentingan ekonomi, terutama terkait pelaksanaan ibadah haji; sejalan dengan opini masyarakat Iran yang sangat menghormati Nimr Al Nimr; dan pertimbangan siklus elektoral, dimana kebijakan yang diambil Rouhani berpengaruh pada kemenangannya dalam pemilu tahun 2017.

Pelanggaran Hukum Internasional dalam Konflik Yaman Tahun 2015-2019 dan Akibatnya terhadap Situasi Krisis Kemanusiaan

Artikel ini bertujuan meninjau pelanggaran hukum internasional terkait tindakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik Yaman tahun 2015-2019 dan akibatnya terhadap situasi krisis kemanusiaan. Peninjauan dilakukan dengan merujuk pada situasi konflik bersenjata non-internasional dan acuan Hukum Humaniter Internasional, Statuta Roma, serta Hukum HAM Internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer yang berasal dari wawancara dan data sekunder yang berasal dari studi literatur melalui buku, jurnal, dan website resmi terkait. Hasil yang didapatkan menunjukkan banyaknya insiden kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam konflik, di antaranya penyerangan terhadap penduduk sipil dan blokade pasokan bantuan kemanusiaan. Berbagai insiden ini merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan memunculkan krisis kemanusiaan di Yaman.

Perbedaan Persepsi Turki dan North Atlantic Treaty Organization Terhadap Ancaman Terorisme

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan sikap dan kebijakan yang diambil Turki dalam menghadapi Unit Perlindungan Rakyat (YPG); sebuah organisasi milisi Kurdi di Suriah, yang dipandang sebagai ancaman terorisme bagi Turki, namun tidak demikian bagi NATO. Minimnya literatur yang menggambarkan dinamika hubungan Turki-NATO dari sisi persepsi ancaman, khususnya yang berkaitan erat dengan ancaman YPG, menjadi celah yang akan diisi oleh peneliti dalam tulisan ini. Tulisan ini memiliki argumen bahwa Turki telah mengambil tindakan dan sikap yang cenderung melanggar batasan norma dan nilai dalam aliansi NATO. Turki memainkan perannya secara unilateral dalam menghadapi YPG. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja analisis Oposisi dalam Aliansi dari Oya Dursun Ozkanca yang memperlihatkan tiga proses Oposisi dalam Aliansi dan menggambarkan kapan alat-alat kenegaraan tertentu digunakan dalam aliansi dan untuk tujuan apa. Artikel ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan empiris dan konseptual literatur ilmiah tentang Oposisi dalam Aliansi dengan menggunakan studi kasus kebijakan luar negeri Turki.

Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel

Uni Emirat Arab (UEA) dan Israel telah menandatangani kesepakatan normalisasi hubungan dalam sebuah perjanjian yang disebut Abraham Accord pada 15 September 2020. Hal tersebut menandakan bahwa sebelumnya kedua negara telah memiliki hubungan yang cukup baik dan memiliki jalinan rangkaian kerja sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa kepentingan UEA terhadap Israel dan bagaimana respons negara-negara Muslim lainnya terkait kesepakatan tersebut, yang tentu saja akan berdampak terhadap solidaritas mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif realisme yang meliputi konsep kepentingan nasional, teori balance of power, dan konsep normalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UEA memiliki kepentingan untuk memperluas kerja samanya dengan Israel di berbagai bidang, khususnya dalam bidang politik, ekonomi, dan keamanan. UEA membuat kebijakan ini karena merasa terancam oleh Iran dan karena adanya pandemi COVID-19. Kebijakan ini menuai respons positif dari Mesir, Yordania, Bahrain, dan Sudan; dan tanggapan negatif dari Oman, Iran, Turki, dan Qatar. Khusus bagi Palestina sendiri, hal ini menjadi sebuah pukulan berat bagi perjuangan kedaulatan negaranya.

Konfrontasi Iran-Amerika Serikat di Selat Hormuz dan Dampaknya bagi Distribusi Penjualan Minyak Dunia

Tulisan ini akan membahas tentang mengapa konfrontasi Iran dan Amerika Serikat (AS) di Selat Hormuz bisa terjadi. Setelah menarik diri dari perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), AS secara sepihak mengembalikan sanksi kepada Iran dan membuat hubungan kedua negara kembali memanas. Iran kemudian merespons dengan menggertak akan menutup Selat Hormuz. Hal ini membuat negara-negara yang memiliki kepentingan untuk membeli minyak dari Timur Tengah merasa terancam. AS sebagai pihak yang merasa sangat dirugikan dengan ancaman tersebut melakukan sejumlah manuver dengan melakukan konfrontasi militer di Selat Hormuz. Tindakan ini menyebabkan lalu lintas minyak yang melalui selat tersebut menjadi terganggu, dan distribusi minyak dunia pun turut terpengaruh. Dengan menggunakan metode kualitatif dan mengimplementasikan teori Strategi Kebijakan Luar Negeri dari Lovell, penulis menemukan bahwa Iran dan AS menggunakan pendekatan Confrontation Strategy dalam kebijakan luar negerinya, yang mengutamakan usaha mencapai kepentingan nasional yang saling berlawanan. Sebagai akibatnya, diprediksi bahwa konfrontasi di Selat Hormuz akan terus terjadi selama kedua pihak masih bertahan dalam posisinya masing-masing.