PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Penetapan besaran luas RTH ini bisa juga disebut sebagai bagian dari pengembanganRTH kota. Disayangkan, bahwa dalam hal pengelolaan RTH kota perlu konsistensipenerapan sesuai dengan RIK yang telah disepakati bersama agar RTHnya tetap bisaeksis, bahkan kualitas maupun kuantitasnya bisa terus meningkat. Perumusanpermasalahan adalah Bagaimana pengaturan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau diProvinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan danBagaimana upaya pemerintah dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau di ProvinsiKalimantan Barat. Hasil penelitian ini adalah pengaturan pembangunan Ruang TerbukaHijau di Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijaudi Kawasan Perkotaan dan peran pemerintah memberdayakan lahan di setiap desa,kedepannya kita akan memberdayakan lahan di setiap desa dengan membangunruang terbuka hijau. Minimal dalam satu desa itu ada lahan seluas 2 hektare untukruang terbuka hijau.

Fungsi Hukum Nota Kesepahaman Sebagai Perikatan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

The position of the Memorandum of Understanding on Indonesian Civil Law, as a written form of understanding between the parties, is not a law based agreement. In consequences, no sanctions applied for those parties whose denying (the agreement(s), but on moral sanction. However, a Memorandum of Understanding that does not have a compelling legal force can have it sanctions for any parties involved. The strength to binding (parties) of the Memorandum of Understanding according to agreement law in Indonesia is found on Indonesian Civil Code, equate a Memorandum of Understanding with an “agreement”. Article 1338 of Indonesian Civil Code states that every agreement made, legally binding as a law for the parties who made such agreement (Pacta Sunt Servanda), but if the legal elements of the agreement in Article 1320 Indonesia Civil Law are not fulfilled, then the Memorandum of Understanding is anulled and void by law, and has no legal force. Keywords: Memorandum of Understanding, agreement, sanction, Code of Civil Law

PENGGUNAAN KLIP VIDEO DARI YOUTUBE DI DALAM ACARA TELEVISI YANG BERSIFAT KOMERSIAL DIPANDANG DARI UNDANG-UNDANG No. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

The development of technology in cellular phones, cameras, digitalization, and internet create new opportunities in creating art, including cinematograpics creation and in sharing said creation to the public. Using a cellular phone, one can create and edit a film then upload saif film to video sharing platform such as Youtube, Vimeo, Metacafe, Dailymotion, etc. Problems arise when the uploaded films are being used, without the owner’s consent, for a commercial activity, in this case in a commercially TV show which has commercial slot in it. This article will discuss the afromentioned video usage in relation to Law No. 28 Year 2014 Regarding Copyright. The usage of uploaded videos in commercial activity infringes the copyright owner’s exclusive rights and in the process of obtaining the said video disables or circumvents technological protection measures put in place by the platform. Keyword: copyright; video sharing platform; technological protection measures

ANALISIS YURIDIS TENTANG RANCANGAN UNDANG-UNDANG HALUAN PANCASILA

Pancasila, which has become an ideology of the state, is currently facing a polemic with the Draft of the Pancasila Ideology (RUU HIP) proposed by members of the DPR. This polemic arose because the absence of TAP MPRS NUMBER 25 / MPRS / 1966 of 1966 concerning the Disbanding of the Indonesian Communist Party, Statement as a Prohibited Organization in the Entire Territory of the Republic of Indonesia and the Prohibition of Every Activity to Spread Or Develop Communist / Marxist-Leninism and Pancasila Doctrine has been conceived to be squeezed into Trisila and Ekasila. The research method used in this study is normative research. The existence of the Draft Bill of Ideology is considered to change the basis of the state and change the state and national life order of the Indonesian people, therefore the Draft of the Pancasila Ideology Bow course must be rejected.

URGENSI PEMBENTUKAN PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA SERTA KOMPARASI PENGATURAN DI JEPANG DAN KOREA SELATAN

Protection of data privacy is a topic that is currently being discussed a lot. Globally, there are 132 countries that already have exclusive regulation regarding the protection of personal data, including Japan and South Korea. In Indonesia, the Personal Data Protection Bill (RUU PDP) has been included in the National Legislation Program. From the research conducted, it was found that Indonesia does not have any specific regulations regarding the protection of personal data. Furthermore, this paper also discussed the comparison between the personal data protection regulations in Japan and South Korea, so that further research can be made of what matters should be contained in the RUU PDP. The regulations in Japan and South Korea certainly have differences, but they basically contain the same things, such as principles, protection mechanisms, data subject rights, transfers to third countries, and sanctions. Keywords: Protection of Data Privacy; Japan; and South Korea. Abstrak Perlindungan data pribadi merupakan diskursus yang belakangan ini banyak dibicarakan. Secara global, terdapat 132 negara yang sudah memiliki pengaturan khusus mengenai perlindungan data pribadi, termasuk Jepang dan Korea Selatan. Di Indonesia, Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional. Dari penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa Indonesia belum memiliki pengaturan mengenai perlindungan data pribadi secara khusus. Selanjutnya, dibahas pula mengenai komparasi antara peraturan perlindungan data pribadi di Jepang dan Korea Selatan, agar selanjutnya dapat diteliti hal-hal apa saja yang seharusnya dimuat dalam RUU PDP. Pengaturan di Jepang dan Korea Selatan tentunya memiliki perbedaan, tetapi pada dasarnya memuat berapa hal yang sama seperti prinsip, mekanisme perlindungan, hak data subjek, transfer ke negara ketiga, serta sanksi. Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi; Jepang; dan Korea Selatan.

MEMBANGUN KESADARAN HUKUM PADA MASA PANDEMI COVID – 19 MELALUI PENGEMBANGAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

The President of the Republic of Indonesia has established the status of a health emergency in the Presidential Decree 11 of 2020, as well as stated in Presidential Decree 12 of 2020 that non-natural disasters caused by COVID-19 as a national disaster. The consequence is the birth of the role of the government through legal instruments and actions to control the community, so it is important to build legal awareness. In this case teachers have the authority to form a Learning Implementation Plan (RPP) applied to students, then this legal research aims to know the authority of teachers of Pancasila education and citizenship (PPKn) junior high school (SMP) in drafting RPP to build legal awareness during the covid-19 pandemic. The method used is Statute Approach, which is based on the legislation on the authority of teachers and related to the status of health emergencies and non-natural disasters. The results showed that PPKN teachers have the authority to develop RPP that builds legal awareness for students, especially with regard to the control exercised by the government during the pandemic.

IMPLEMENTASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Korupsi merupakan suatu tindak kejahatan yang menjadi suatu hambatan bagi perkembangankehidupan berbangsa dan bernegara. Khususnya dalam upaya menuju proses pembangunan nasional.Korupsi dapat dinyatakan sebagai tindak pidana extra ordinary crime karena berakibat bagiperekonomian yang bersifat masif, maka kejahatan ini harus diberantas dengan suatu sistem aturanperundang-undangan yang terstruktur dan diikuti pula dengan apratur negara khususnya yang berkaitandengan aparat pemerintah di bidang hukum di Indonesia lembaga penegak hukum yang menangani tindak kejahatan tindak pidana orupsi diantaranya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia,Kejaksaan, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kehakiman (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi).Tujuan dari penanganan masalah yang menyangkut permasalahan hukum korupsi adalah untukmelindungnakan anggaran keuangan negara agar tidak disalahgunakan dalam penggunaanya, dalam artibahwa lembaga, organisasi, institusi, kepala daerah yang diberikan kepercayaan oleh negara dengandiberikan suatu anggaran yang direncanakan harus digunakan sesuai dengan alokasi dana yang sudahdisetujui dan ditetapkan oleh pemerintah dengan diserap dalam program-program yang telah ditetapkanserta harus juga dicatat dan dilaporkan serta dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang ada.peraturanperundang-undangan yang telah berlaku diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), tetapi harus lebih di sesuaikan dengan perkembangan zaman dan perkembangan kehidupansuatu bangsa dalam proses pembangunan yang dapat dijadikan dasar hukum yang kuat untukpencegahan dan pemberantasan masalah korupsi dalam hal ini harus ada undang-undang khusus yangmengatur tentang korupsi selain KUHP dengan tujuan sebagai suatu dasar hukum harmonisasi untukmencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitiankepustakaan dengan mengumpulkan sumber-sumber informasi melalui data-data dari berbagai referensiyang kemudian dijadikan sebagai penulisan penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwapemerintah telah memberikan perhatian khusus dalam implementasi pencegahan, pemberantasan,penegakan hukum kejahatan tindak pidana korupsi dengan di terbitkannya produk-produk aturanhukum dalam setiap era pemerintahan.

IMPLEMENTASI PASAL 59 AYAT (2) HURUF J UNDANG -UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BANJAR

Child victims of sexual abuse who have traumatic impacts who serve child victims of violence that are so profound and difficult to cure. Psychological trauma to children who are victims of sexual crimes is difficult to remove from the child's memory, especially if the perpetrator is still and lives not far from the environment of the child, the victim who commits a crime in a crime. The importance of the victim's main concern in discussing crimes caused by the victim often has a very important role in the occurrence of a crime. The method used by compilers in this research is descriptive analysis, namely how to solve problems or answer problems that are tracing the road, classification, analysis, the data displayed with the aim of making a picture of an objective situation. Compilers also use a normative juridical approach, namely legal research that prioritizes researching library materials or what is called secondary data material. Implementation of Article 59 Paragraph (2) Letter J Law Number 35 Year 2014 Amendments to Law Number 23 Year 2002 Regarding Protection in the City of Banjar Has not been implemented optimally because it is still the infrastructure, budget and human resources who are experts in children specifically, therefore The government should add psychologists and psychiatrists to rehabilitate child victims of sexual abuse committed by the presence of the social service and the P2TP2A (Integrated Service Center for Women and Children) to carry out rehabilitation only to provide motivation and visits to families but still not maximally because one is functionally responsible for protection against child victims of sexual crimes crimes. It is hoped that the government can provide maximum rehabilitation for children who are victims of criminal acts because it is an obligation of the government. protection of the community and increasing human resources such as psychology and psychiatrists to provide rehabilitation services for child victims of abuse.

KAJIAN YURIDIS MENGENAI IMPLEMENTASI PENGECUALIAN ASAS MONOGAMI DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA TANGERANG (Studi Kasus: Pengadilan Agama Kota Tangerang)

In the rules of law that govern marriage / marriage, there is a recognized sasas which is one of the important ingredients in that line, namely the sasas of smonogamy. Smonogamy is a principle in the line of marriage / marriage in which a man as a husband is not allowed to have more than 1 (one) wife, so on the other hand, a woman as a legal wife can have 1 (one) husband. However, sdi sasas smonogamy in Law Number 1 s of 1974 s Regarding marriage, it provides an exception regarding the sasas, that is, a man can have more than someone else's system if only it is subject to the consent of the first wife. From this background, a problem is obtained, namely how the attitudes of the spouses of the city of Tangerang regarding the principle of monogamy which can be put aside according to Law Number 1 of 1974 s Regarding marriage, as well as what are the constraints, impacts, mechanisms and solutions for implementing the exclusion of the monogamy principle. This research uses normative research methods. The results of this study are the exception to the principle of monogamy as regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which is a rule that is absorbed from the principles in Islamic Sharia and verified by the state for the implementation of these rules in Indonesia with a mechanism in place. by the state in order to minimize the existence of a polygamy practice that is not covered by positive law in Indonesia, which can result in losses incurred to one of the parties from the existence of this practice. Keywords: Exception, monogamy principle, marriage

EKSISTENSI PAJAK BAGI PEMBANGUNAN NASIONAL

Taxes are mandatory contributions imposed on the public coercively by state without direct reciprocal obtained from the tax payment. The main purpose of such is as state revenue for national development which aims to improve the welfare of its people and is collected based on the principle of justice. This can be observed from 3 perspectives, which is philosophical, juridical, and sociological perspectives. Philosophically, tax collection is fair because it is desired and approved by the public through DPR as the people’s representative who creates law on tax collection. Moreover, the collected taxes are also for national development in order to achieve welfare state. Juridically, the government has made efforys to improve tax regulations to keep up with the times and society since the early days of independence, such as UU KUP that has beed revised several times from 1983 to 2009. In addition, the issued tax regulations also prioritize elements of justice such as PPh which in calculation uses progressive rates and PTKP. Sociologically, public awareness is still lacking. This can be solved by government efforts to create good image of tax by implementing the principles of good governance in order to create social trust and the people themselves want to pay taxes (voluntary tax compliance). Keywords: Tax, National Development, Principle of Justice, Welfare State. Abstrak Pajak merupakan iuran wajib yang dikenakan kepada masyarakat oleh negara yang bersifat memaksa dan tidak ada timbal balik kepada masyarakat secara langsung yang didapatkan dari pembayaran pajak tersebut. Tujuan utama pemungutan pajak yaitu sebagai pendapatan negara guna pembangunan negara yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya dan dipungut berdasarkan asas keadilan. Hal ini dapat dilihat dari 3 perspektif yaitu perspektif filosofis, yuridis, dan sosiologis.Secara filosofis pemungutan pajakadil karena dikehendaki dan disetujui oleh masyarakat melalui DPR sebagai perwakilan rakyat yang menciptakan undang-undang mengenai pemungutan pajak sehingga kedaulatan rakyat tetap diagungkan.Selain itu pajak yang dipungut juga untuk pembangunan nasional agar terciptanya welfare state. Secara yuridis, pemerintah telah berupaya memperbarui peraturan perpajakan untuk mengikuti perkembangan zaman dan masyarakat sejak awal masa kemerdekaan, seperti UU KUP yang telah berubah beberapa kali sejak tahun 1983 sampai terakhir 2009. Selain itu peraturan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah juga mengutamakan unsur keadilan seperti PPh yang dalam perhitungannya menggunakan tarif progresif dan mengenal adanya PTKP.Secara sosiologis, kesadaran membayar pajak di dalam masyarakat masih kurang.Hal ini dapat diatasi dengan upaya pemerintah mewujudkan good image of tax dengan menjalankan prinsip good governance agar terciptanya social trust dan masyarakat dengan sendirinya ingin membayar pajak (voluntary tax compliance). Kata Kunci: Pajak; Pembangunan Negara; Asas Keadilan; Welfare State.