IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI LEMBAGA JAMINAN

Objek jaminan fidusia merepresentasikan pentingnya prinsip kepercayaan kreditor kepada debitor. Pada dasarnya, Undang-Undang Fidusia memberikan kreditor hak menjual objek jaminan fidusia apabila debitor cidera janji. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengurangi hak tersebut dengan pemberian syarat adanya kesepakatan cidera janji antara kreditor dan debitor serta kerelaan debitor untuk menyerahkan objek jaminan. Tulisan ini mengkaji pertimbangan dalam Putusan tersebut ditinjau dari hak kebendaan serta implikasinya terhadap pelaksanaan eksekusi fidusia. Metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual digunakan dalam tulisan ini. Pada kesimpulannya, Putusan tersebut bertentangan dengan prinsip hak kebendaan terutama asas droit de suite, droit de preference, dan parate executie. Implikasinya berpotensi berpengaruh terhadap waktu, biaya, dan penambahan beban baru dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan. Sebagai rekomendasi jangka panjang pembentuk undang-undang perlu melakukan perubahan UU Fidusia dengan penegasan kekuatan eksekutorial dalam jaminan fidusia, serta untuk jangka pendek perlu adanya perubahan klausul akta perjanjian dan mengoptimalkan mekanisme gugatan sederhana.

Droit de suite a wyczerpanie prawa

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie zawartej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych instytucji droit de suite – będącej wyrazem szczytnej idei zachowania sprawiedliwego podziału zysków z ewentualnego wzrostu wartości dzieł artystycznych. Droit de suite (prawo ciągłości) zostało implementowane i uregulowane w art. 19-195 pr. aut. Zgodnie z ustawą jest to niezbywalne uprawnienie przysługujące twórcy i jego spadkobiercom do dodatkowego, procentowo naliczanego wynagrodzenia, w przypadku dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu plastycznego lub fotograficznego. W artykule omówione zostały przepisy oraz zasady funkcjonowania prawa droit de suite, a także związane z tym kwestie, dotyczące: charakteru prawnego instytucji droit de suite, odpowiedzialności sprzedawców za nieprzestrzeganie przepisów, zasadności ich stosowania w związku z brakiem możliwości egzekwowania tych praw, korzyści oraz wad związanych z korzystaniem z pośrednictwa OZZ przy sprzedaży dzieł sztuki.

The Legal Principle of Collateral in Fintech Lending

Simple procedures and quick service on fintech lending gives an ease for fulfilling capital needs. Indeed, it does not require any collateral which may constrain debtors to deal with it. However, although this activity brings convenience, efficiency, quickness, and simplicity in lending services, many possible risks such as debtors’ delayed payment or even default which may burden the creditors are likely to follow as well. Without any collateral as assurance, the risks may become much higher on fintech lending as the creditor becomes a concurrent creditor who only has relatively individual rights whose position is equal to the other creditors, no <em>droit de suite</em> principle, and the claim is individual with general assurance.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA TITEL EKSEKUTORIAL YANG SAH

Peristiwa penarikan oleh debt collector melahirkan asumsi publik yang bersifat subjektif dan tendensius, yang memojokkan posisi lembaga pembiayaan (kreditur). Padahal penarikan tersebut selalu diawali dengan somasi 3 (tiga) kali berturut-turut agar debitur segera melunasi prestasinya. Penarikan semacam ini sah dimata hukum, sebab konstruksi pembiayaan konsumen memiliki dua macam jaminan yaitu jaminan utama dan jaminan tambahan (jaminan fidusia). Jaminan yang kedua diperuntukkan sebagai jaminan kebendaan untuk memenuhi pelunasan seluruh hutang debitur. Titel eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap meskipun tidak bersifat condemnatoir. Pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia berkedudukan seperti seseorang yang sudah memegang putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun, pelaksanaannya membutuhkan fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan. Pendaftaran jaminan fidusia sangat penting karena melahirkan hak kebendaan yang memiliki sifat droit de suite, droit de preference, spesialitas dan publisitas.