MODEL BOTTOM-UP DALAM KERJA SAMA SISTER CITY, STUDI KASUS DI BANJARMASIN DAN SAMARINDA

Dalam beberapa jurnal yang disertakan pada referensi, masing-masing memiliki ruangnya tersendiri dalam menyampaikan pemahaman terkait model bottom-up yang telah dirancang untuk kerja sama sister city. Pada jurnal yang berjudul "Model Rancangan Kerja Sama Sister City Kota Kembar Banjarmasin dalam Tata Kelola Lingkungan Lahan Basah (Wetland Governance)" dan "Sister City Cooperation In Wetland Environmental Governance: Case Study In Banjarmasin, South Kalimantan" yang menurut pandangan saya merupakan versi Bahasa Inggris dari judul yang sebelumnya. Yang mana isinya kurang lebih sama. Pemerintah Kota Banjarmasin merancang kerja sama sister city melalui model kerja sama bottom up yang mana akan menitikberatkan pada partisipasi aktif masyarakat (citizen diplomacy) dan kolaborasi masyarakat sebagai aktor transnasional dalam tata kelola lingkungan lahan basah (wetland governance) di Banjarmasin. Penulis dengan lengkap menyertakan penjelasan khusus terkait Banjarmasin sebagai wilayah lahan basah, dengan menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi serta memahami tata kelola lingkungan lahan basah. Pada jurnal ini juga dilengkapi dengan hasil wawancara dengan masyarakat setempat, selain itu juga menyertakan hasil penelitian yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai langkah dalam menjalankan rancangan kerja sama model bottom up.

Model Kerja Sama Sister City di Samarinda dan Kota Banjarmasin

Model kerja sama Sister City adalah bentuk kerja sama bilateral pemerintah daerah satu dengan pemerintah daerah di negara lain untuk mendapat keuntungan bagi daerahnya. Pembentukan kerja sama Sister City menunjukan bahwa setiap pemerintah daerah tidak dapat selalu mengandalkan potensi domestiknya dalam memenuhi kebutuhannya, tetapi dapat dipenuhi melalui kerja sama dengan negara-negara lain. Adapun penerapan Sister City di Samarinda dan Kota Banjarmasin menggunakan model kerja sama Sister City Bottom Up. Model kerja sama ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat (citizen diplomacy) yang diawali dengan identifikasi masalah di setiap wilayah lalu diikuti pemecahan masalah sesuai dengan perspektif masyarakat.

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DALAM KERJA SAMA SISTER CITY TATA KELOLA LINGKUNGAN LAHAN BASAH

Penelitian ini menganalisis kerangka model kerjasama sister city yang akan dilakukan pemerintah kota Banjarmasin dalam tata kelola lingkungan lahan basah . Model desain kerjasama sister city yang akan dilakukan adalah melalui kerjasama model bottom-up. Model kerjasama ini menitikberatkan pada partisipasi aktif masyarakat (citizen diplomacy) dan kolaborasi masyarakat sebagai aktor transnasional dalam pengelolaan lingkungan lahan basah di Banjarmasin.

Lingkungan lahan basah dan kerja sama serta tata kelola lingkungan lahan basah dalam kerja sama sister bottom-up

Model desain kerjasama sister city yang akan dilakukan adalah melalui kerjasama model bottom-up.Model kerjasama ini menitikberatkan pada partisipasi aktif masyarakat (citizen diplomacy) dan kolaborasi masyarakat sebagai aktor transnasional dalam pengelolaan lingkungan lahan basah (wetland governance) di Banjarmasin.

Model Bottom-Up dalam Lingkungan Lahan Basah (Wetland) di Banjarmasin dan Banjir di Samarinda

Model bottom up ini lebih mementingkan pada partisipasi aktif masyarakat setempat (citizen diplomacy), dan kolaborasi masyarakat sebagai aktor transnasional. Perlu dilibatkan seluruh pemangku kepentingan dan direncanakan secara terpadu, menyeluruh, berkelanjutan dan berwawasan sebagai suatu unit pengelolaan. Sama – sama memakai kerjasama sister city Pemkot Banjarmasin akan melaksanakan di lingkungan lahan basah pemerintahan (tata kelola lahan basah). Sedangkan Pemerintah Samarinda merancang model kerjasama sister city yang efektif dan dapat dijadikan sebagai upaya penyelesaian masalah banjir di Kota Samarinda.

Pengelolaan Lahan Basah dan Penanggulangan Banjir dengan Model Kerjasama Sister City di Kota Banjarmasin dan Samarinda.

Model kerjasama sister city bottom-up (strategi atau kebijakan yang digagas dan dilakukan oleh masyarakat), merupakan model kerjasama dalam upaya penanggulangan dan meminimalisir bencana yang menitikberatkan pada partisipasi aktif masyarakat (citizen diplomacy) dan kerjasama masyarakat dalam pengelolaan lingkungan lahan basah (wetland governance) di Banjarmasin dan Samarinda.

REVIEW EMPAT JURNAL SISTER CITY

Potensi daerah yang terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah memunculkan inisiatif dan keinginan pemerintah daerah atau kota utnuk melakukan citizen diplomacy ditingkat global, konsep ini muncul bersamaaan dengan munculnya era globalisasi.

Evaluating Prospective Homestay Families in the U.S. and New Approaches to Further Enrich the Exchange Student’s Opinion of America

Determining the level of effectiveness in exchange programs has become increasingly more important to evaluators. Likewise, bilateral connectivity between the host country’s people & institutions and the exchange student have benefitted from recent recommendations of comprehensive evaluations. However, the homestay family factor of the exchange experience lags in this area. In that regard, exchange programs could improve significantly from a broader and deeper understanding of the homestay experience, as seen from the host’s perspective. In fact, citizen diplomacy is alive and active in the host’s homes. People to people contact in these intimate settings can form attitudes, sentiments, and emotional attachments that should be measured as a mode to improve citizen diplomacy practices. From the aptitude of the host family to their level of community engagement, several elements are key to an ambiance where the exchange student can better adapt, learn, interact, feel, think, express ideas, learn about customs and community, familiarize with the language, and overall enhance their experience, hence their opinion about their host country.

Network Diplomacy: Approaches to the Israeli-Palestinian Conflict

Introduction. The aim of the article is to to analyze the concept of modern network diplomacy as well as to illustrate possible solution approaches to the Israeli-Palestinian conflict through the abovementioned mechanism. Network diplomacy is defined as the multi-level communication, representation, and negotiation of an idea or a set thereof through a set of actors, which may extend beyond traditional, rigid state sponsored institutions and encompass other actors integrated with the idea or parties involved. Methods and materials. The research involved a combination of analytical empirical research containing justification for case selection and qualitative research. The author mostly approaches the topic through liberal paradigm of international relations, accentuating mutual benefits of international cooperation, arguing that flexible formats of diplomacy can be an effective way to help states to interact with each other in an honest manner and support nonviolent solutions to conflicts. Analysis. The analysis is based mainly on case study research, which helped to generate the results. The article will be structured in several parts. The introduction will render an overview of the network diplomacy concept followed by a historic background of the Israeli-Palestinian conflict and its ideological underpinnings, and so inform a set of theories as pertaining to the potency of network diplomacy in the solution process, which will be outlined in the parts following it. These theories will then be evaluated in the context of the overall environment and specific cases – NGOs as a reach out function in water management at the municipal level, academic institutions establishing communication channels independent of the larger political environment, and a short summary of European Union outreach to non-state actors as an illustrative case of state to non-state actor diplomacy. Moreover, the article includes the study of citizen diplomacy, civil society-based approaches, economically driven incentives and other cultural initiatives such as sports-based diplomacy as possible mechanisms. Results. Network diplomacy may feature a multi-pronged approach to diplomacy represented through a mixture of, for example, state actors and nongovernmental organizations (NGOs). Network diplomacy is particularly potent in spreading ideas as it allows engagement of a multitude of actors directly, and is subject to comparatively low transaction costs. Network diplomacy appears to be a promising approach to the solution of the Israeli-Palestinian conflict which is characterized by juxtaposing ideological underpinnings in addition to issues of realpolitik, and a multitude of actors including non-state actors.