scholarly journals REFORMASI KELEMBAGAAN DAN KEMANDIRIAN PEREKONOMIAN PEDESAAN

2018 ◽  
Vol 11 (2) ◽  
Author(s):  
M. Ilyas
Keyword(s):  

Dalam tiga empat dekade terakhir terdapat dua peristiwa pergolakan politik berskala besar, yaitu berkaitan dengan pergantian pemerintahan ( dari Orde Lama ke Orde Baru dan dari Orde Baru ke Orde Reformasi ), yang di dalamnya terkandung adanya krisis pangan ( terutama ketersediaannya beras ) yang relatif berat. Dalam keadaan masyarakat di sekitar perkotaan ( Jawa ) dihadapkan pada kesulitan memperoleh bahan pangan ( beras ), maka bayangan jebakan krisis subsistensi ( Scott, 1989 ) bersamaan dengan krisis ekonomi (1998 ) benar-benar menjadi kenyataan. Sejak memasuki dekade 1990-an memanh terasa ada semacam “ kelalaian politik “ untuk mempertahankan spirit berswasembada beras secara nasional, dan kelalaian itu saat ini harus dibayar mahal oleh masyarakat pedesaan dalam bentuk keterbelakangan nya dibidang ekonomi.Untuk mengatasi keterbelakangan ekonomi pedesaan yang sudah menahun ini, diperlukan langkah reformatif atau menurut istilah Kuhn ( 1967 ) disebut revolusi paradigma ( kelembagaan pedesaan ). Langkah yang sifatnya “ tambal sulam “ atau setengah hati justru hanya akan membuang-buang waktu dan memboroskan sumber daya yang ada. Reformasi kelembagaan dalam tulisan ini dapat diartikan sebagai “ to make ( performance of rural economics institutions ) better by putting or stop abuses or malpractices or by introducing better institutions “. Lebih lengkap lagi jika makna reformasi kelembagaan ekonomi ini terkait erat dengan reformasi di bidang kehidupan sosial dan politik pedesaan.

1928 ◽  
Vol 7 (5) ◽  
pp. 346
Author(s):  
Alfred Chatterton
Keyword(s):  

1911 ◽  
Vol a4 (4) ◽  
pp. 345-367
Author(s):  
Philip H. Wicksteed ◽  
Gilbert Slater ◽  
P. Geddes ◽  
S. H. Swinny ◽  
S. H. Swinny ◽  
...  

1921 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 105
Author(s):  
H. C. Filley
Keyword(s):  

2009 ◽  
Vol 44 (2) ◽  
pp. 29-52 ◽  
Author(s):  
Volker Stamm

This article analyses the extent to which the concepts underlying land policies in West Africa that prevail amongst the development organisations most active in this field correspond to the results of the intense debate on the same subject over the last three decades, which has involved almost all branches of the social sciences: ethnology, legal anthropology, sociology, history and rural economics. It is found that the outcomes of these academic analyses are in sharp contrast to the approaches propagated and translated into practice by development agencies, which often start from oversimplified and inadmissibly generalised assumptions, so that one must ask whether the diverging logics of these two disciplines are responsible for this marked difference.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document