scholarly journals Collaborative Governance Dalam Pelayanan Transportasi Publik (Study BRT Trans Semarang)

2020 ◽  
Vol 5 (3) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Agung Nurul Falaq Adi Wibowo
Keyword(s):  
Collaborative Governance ◽  
Trust Building

Salah satu strategi Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi kemacetan adalah dengan membangun sistem Transportasi massal berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kolaborasi yang dilaksanakan terdapat beberapa permasalahan yang berakibat pelayanan Trans Semarang menurun sehingga muncul keluhan-keluhan pengguna jasa. Untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap proses kolaborasi dan untuk mencari faktor-faktor penghambat kolaborasi dalam pelayanan Trans Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses kolaborasi yang dilakukan UPTD Trans Semarang dengan operator-operator dalam pelayanan transportasi publik BRT Trans Semarang di Kota Semarang dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat collaborative governance dalam pelayanan transportasi publik BRT Trans Semarang di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahap Trust building terjadi konflik internal BLU UPTD Trans Semarang,dimana sebagian pihak menolak melaksanakan kebijakan pimpinan. Sedangkan pada tahap Share Understanding terjadi ketidaksesuaian antara keinginan operator dengan kebijakan yang ditetapkan oleh BLU UPTD Trans Semarang. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat kolaborasi dalam pelayanan transportasi publik ini adalah faktor budaya dan faktor institusi. Untuk itu disarankan, pada tahap Trust building untuk melakukan pelatihan-pelatihan, test ulang dan seleksi ulang pada karyawan. Sedangkan pada tahap Share Understanding dilakukan rapat koordinasi untuk menyatukan keinginan operator dan Pemerintah. Kata kunci :Collaborative Governance, Administrasi Publik, Transportasi Publik

scholarly journals Collaborative Governance Antara Pemerintah Desa dengan Warga Desa dalam Pengelolaan Cerobong Sampah dan Bank Sampah di Desa Kramatwatu

ijd-demos ◽  
2020 ◽  
Vol 2 (3) ◽  
Author(s):  
Ranti Meidita Lestari ◽  
Tazkiya Farahnisa
Keyword(s):  
Institutional Design ◽  
Initial Conditions ◽  
Collaborative Governance ◽  
Trust Building ◽  
Facilitative Leadership ◽  
Face To Face ◽  
Intermediate Outcomes ◽  
Governance Process ◽  
Waste Bank ◽  
Collaboration Process

This study aims to analyze the Collaborative Governance process and find out the factors that influence the collaboration process in the chimney and waste bank program in Kramatwatu Village. The research method used is descriptive method with a qualitative approach. The results showed that collaborative governance in the chimney and waste bank program in Kramatwatu Village had been going well, only one process that had not gone well was commitment, seen from the indicators of collaborative governance according to Ansel and Gash, namely face-to-face dialogue (face to face), building trust (trust building), commitment to the process (commitment to process), shared understanding (share understanding), and intermediate outcomes. Judging from the commitment process in Kramatwatu Village, it has not been going well, it is located in RW 01 and also RW 04, which has a responsibility for the chimney that is not responsible so that the waste reduction is not optimal. The factors that influence the collaboration process are initial conditions, facilitative leadership, and institutional design. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Collaborative Governance dan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi proses kolaborasi dalam program cerobong sampah dan bank sampah di Desa Kramatwatu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance dalam program cerobong sampah dan Bank sampah di Desa Kramatwatu sudah berjalan dengan baik, hanya saja salah satu proses yang belum berjalan dengan baik yaitu komitmen, dilihat dari indikator proses collaborative governance menurut Ansel dan Gash, yaitu dialog tatap muka (face to face), membangun kepercayaan (trust building), komitmen terhadap proses (commitment to process), pemahaman bersama (share understanding), dan hasil antara (Intermediate outcomes). Dilihat pada proses komitmen di Desa Kramatwatu belum berjalan dengan baik ini terletak pada RW 01 dan juga RW 04 yang memiliki penanggungjawab atas cerobong sampah yang kurang bertanggungjawab sehingga kurang maksimalnya pengurangan sampah. Adapun faktor yang mempengaruhi proses kolaborasi yaitu kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, dan desain institusioanal.  

The Entangled Twins: Power and Trust in Collaborative Governance

2018 ◽  
Vol 51 (4) ◽  
pp. 607-636 ◽  
Author(s):  
Bing Ran ◽  
Huiting Qi
Keyword(s):  
Conceptual Analysis ◽  
Collaborative Governance ◽  
Power Sharing ◽  
Trust Building ◽  
Power Relationship ◽  
Interorganizational Relations ◽  
Dyadic Relationship ◽  
Power Asymmetry ◽  
Dyadic Relations ◽  
Dynamic Relationships

Power and trust are two important issues of interorganizational relations in collaborative governance. This article develops a critical conceptual analysis of the dyadic relationship between power and trust in the context of collaborative governance. Three dynamic relationships and seven corresponding propositions are proposed regarding the shared sources of power and trust, the effects of power asymmetry and power sharing on trust building, and the influence of trust building on the management of power relationship in collaborative governance. These dyadic relations will help scholars and practitioners to deal with the dynamics brought forth by power and trust in collaboration.

scholarly journals Collaborative Governance dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa Kamiri Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara

2019 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 112
Author(s):  
Dwi Alamsyah ◽  
Nuryanti Mustari ◽  
Rudi Hardi ◽  
Ansyari Mone
Keyword(s):  
Collaborative Governance ◽  
Trust Building ◽  
Shared Understanding ◽  
Face To Face

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Collaborative Governance dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa Kamiri, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Collaborative Governance dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa Kamiri, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara?” Tipe penelitian menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian berdasar pada teori ANSELL dan GASH tentang tahapan-tahapan dalam proses collaborative governance yaitu face to face, trust building, commitment to process, dan shared understanding. Adapun teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses kolaborasi yang diakukan sudah cukup baik dalam mengembangkan wisata edukasi di Desa Kamiri, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Tahapan-tahapan dalam proses collaborative governance (1) face to face dalam mengembangkan wisata edukasi telah melibatkan pemerintah, masyarakat dan pengelola dengan melakukan pertemuan secara langsung dalam bentuk forum musyawarah. (2) Trust building atau membangun kepercayaan dengan adanya sebuah pelatihan pengembangan SDM dan menyediakan tempat sampah dilokasi wisata. (3) Commitment to process atau komitmen terhadap proses kolaborasi dalam mengambangkan wisata edukasi telah melibatkan masyarakat dan pemerintah dalam proses pengembangannya (4) share Understanding untuk menilai sejauh mana proses kolaborasi yang dihasilkan dalam mengembangkan wisata edukasi yaitu terdapat forum pembinaan untuk pengelola, penyediaan kontrol atau pamong wisata untuk membantu dalam pengamanan wisata edukasi dan pengadaan promosi objek wisata.

scholarly journals Transformation of Countervailing Power in Collaborative Governance: A Case Study of the Shi-Hwa Sustainable Development Committee

2014 ◽  
Vol 29 (3) ◽  
pp. 53-77
Author(s):  
Kim Dong Young
Keyword(s):  
Sustainable Development ◽  
Collaborative Governance ◽  
Necessary Condition ◽  
Trust Building ◽  
Power Transformation ◽  
Successful Experiment ◽  
Key Factor ◽  
Development Committee ◽  
Countervailing Power ◽  
Development And Environment

The existence of adversarial countervailing power has been considered a necessary condition to making collaborative governance fair and effective. However, adversarial countervailing power cannot be easily transformed into a collaborative one that is more appropriate for collaborative governance. This article explores a mechanism of power transformation by bridging the theory of trust building and the theory of power in collaborative governance. This article posits that when there is distrust among parties, comprehensive, up-front prenegotiation on the structure of collaboration may set the stage for a small-wins approach to trust building by managing power imbalances. Power transformation may follow this trust-building cycle accordingly. The framework of power transformation is tested with the case of the Shi-Hwa Sustainable Development Committee, a successful experiment of collaborative governance in balancing development and environment in Korea in which adversarial countervailing power was transformed into a collaborative one. The results of this article imply that a key factor in successful collaborative governance is power management.

scholarly journals Stakeholder Collaboration in Traffic Accident Management

2021 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 64-75
Author(s):  
Asri Dorisman ◽  
Adji Suradji Muhammad ◽  
Ramadhani Setiawan
Keyword(s):  
Data Collection ◽  
Traffic Accident ◽  
Traffic Accidents ◽  
Collaborative Governance ◽  
Trust Building ◽  
Stakeholder Collaboration ◽  
Governance Process ◽  
Collection Data ◽  
Collaboration Process ◽  
Collection Methods

This research aims to determine how the collaboration process between stakeholders in response to traffic accidents in Kota Tanjungpinang. In Kota Tanjungpinang accident numbers are still quite high from year to year. In response to traffic accidents in Kota Tanjungpinang some stakeholders such as Polres Tanjungpinang, Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Tanjungpinang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang collaborate. Data collection methods in the form of interviews that are conducted to the informant interested in the implementation of Collaborative governance process. The analysis of data obtained is carried out through data collection, data verification, data presentation, and withdrawal of conclusions. The results obtained from this research are Collaborative governance in response to this traffic accident has fulfilled several factors of 5 factors in collaboration according to the Ansell and Gash Theory (2007), a factor that is fulfilled by collaboration This is (1). Comitment to process in the collaboration of countermeasures traffic accidents see the commitment of each stakeholder and confidence in providing the best service for the countermeasures of traffic accidents. (2). The Trust building in the collaboration in response to the trust building traffic accidents between stakeholders has already run well in carrying out their roles.

scholarly journals Pengaruh Kepercayaan dan Komitmen Antar Aktor Terhadap Proses Kolaborasi Pada Program Pemagangan Nasional di Kabupaten Karawang

2019 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 200-223
Author(s):  
Luki Oka Prastio ◽  
Utang Suwaryo ◽  
Neneng Yani Yuningsih
Keyword(s):  
Collaborative Governance ◽  
Free Rider ◽  
Trust Building ◽  
Se Asia

Penelitian ini dilatarbelakangi tingginya angka pengangguran di Kabupaten Karawang yang mencapai 9,55 persen, berada di atas angka pengangguran nasional, keadaan tersebut berbanding terbalik dengan citra Kabupaten Karawang sebagai daerah dengan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara dan sebagai proyek percontohan Program Pemagangan Nasional. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis collaborative governance antara pemerintah Kabupaten Karawang bersama APINDO, KADIN, dan masyarakat dalam penyelenggaraan Program Pemagangan Nasional. Penelitian ini menggunakan teori collaborative governance dari Ansell dan Gash (2007) yang berfokus pada aspek trust building dan commitment tp process. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya kepercayaan dan komitmen antar aktor dalam penyelenggaraan Program Pemagangan Nasional di Kabupaten Karawang berdampak pada penolakan dari unsur serikat pekerja, yang menganggap pemagangan sebagai media dalam eksploitasi buruh murah, dan kaya celah pelanggaran terhadap komitmen dalam pelaksanannya, di samping memunculkan aktor free rider dalam mengais keuntungan pribadi.Kata Kunci: Membangun kepercayaan, Kolaborasi pemerintahan, Program Pemagangan.

scholarly journals Jejaring Collaborative Governance Pada Program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam Pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Subang

ijd-demos ◽  
2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
Author(s):  
Iwan Henri Kusnadi
Keyword(s):  
Education Program ◽  
Collaborative Governance ◽  
Aids Prevention ◽  
Trust Building ◽  
Face To Face ◽  
Non Governmental Organizations ◽  
Intermediate Outcomes ◽  
Starting Point ◽  
Governance Network ◽  
Hiv Aids

Jaringan Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Komunikasi, Informasi dan Pendidikan (KIE) dalam pencegahan HIV / AIDS adalah pemanfaatan jaringan antara lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang bertujuan untuk menghasilkan nilai publik yang lebih banyak di setiap tingkat sumber daya. Penelitian ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Komunikasi, Informasi dan Pendidikan (KIE) dalam Pencegahan HIV / AIDS di Kabupaten Subang dalam kaitannya dengan teori menurut Anshell dan Gash, yaitu Dialog Tatap Muka, Membangun Kepercayaan, Komitmen untuk Proses, Pemahaman Bersama, dan Hasil Antara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sumber data diperoleh dari informan dan melalui wawancara serta dokumen yang diperoleh dalam bentuk regulasi dan pengolahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Komunikasi, Informasi dan Pendidikan (KIE) dalam Pencegahan HIV / AIDS di Kabupaten Subang belum sesuai dengan teori Anshell dan Gash. Terbukti dari aspek Dialog Tatap Muka, belum sepenuhnya tercapai atau dibangun yang merupakan jantung dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati, saling pengertian, dan komitmen terhadap proses atau elemen-elemen penting dalam langkah awal Kolaboratif Pemerintahan. Kemudian aspek Membangun Kepercayaan belum sepenuhnya ditetapkan yang merupakan titik awal untuk Tata Kelola Kolaboratif. Selain itu, aspek Hasil Antara belum sepenuhnya tercapai dari Tata Kelola Kolaboratif. Hal ini perlu dipertimbangkan agar jaringan Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Komunikasi, Informasi dan Pendidikan (KIE) dalam Pencegahan HIV/ AIDS di Kabupaten Subang menjadi optimal. The collaborative Governance Network in the Communication, Information, and Education Program (IEC) in the prevention of HIV/AIDS is the utilization of networks between government agencies and non-governmental organizations aimed at generating more public value at every level of resources. This study discusses matters relating to Collaborative Governance in the Communication, Information, and Education (IEC) Program in HIV/AIDS Prevention in Subang Regency in relation to theories according to Anshell and Gash, namely Face-to-Face Dialogue, Trust Building, Commitment to the Process, Shared Understanding, and Intermediate Outcomes. This research uses descriptive qualitative research methods, through observation, interviews and documentation studies. Sources of data obtained from informants and through interviews and documents obtained in the form of regulations and data processing. The results showed that the Collaborative Governance network in the Communication, Information, and Education Program (IEC) in HIV/AIDS Prevention in Subang Regency was not yet in accordance with Anshell and Gash's theory. Evident from the aspect of Face-to-Face Dialogue, has not been fully achieved or established which is the heart of the process of building trust, mutual respect, mutual understanding, and commitment to the process or important elements in the initial steps of Collaborative Governance. Then the Trust Building aspect has not been fully established which is the starting point for Collaborative Governance. In addition, aspects of Intermediate Outcomes have not yet been fully achieved from Collaborative Governance. This needs to be considered so that the Collaborative Governance network in the Communication, Information, and Education Program (IEC) in HIV / AIDS Prevention in Subang District is optimal.

Influence of Cross-Cultural Competence on Trust Building for the U.S. Military

2011 ◽  
Author(s):  
Cecily E.E. Mccoy ◽  
Sandra C. Hughes ◽  
Gabriella Severe
Keyword(s):  
Cultural Competence ◽  
Cross Cultural ◽  
Trust Building ◽  
The U.S

Engaging Diaspora in Reconciliation Efforts in Sri Lanka: Lessons Learnt

2020 ◽  
Vol 17 (1) ◽  
pp. 7-16
Author(s):  
Amjad Mohamed-Saleem
Keyword(s):  
Sri Lanka ◽  
Cultural Capital ◽  
Trust Building ◽  
Social And Cultural Capital ◽  
Engagement Strategies ◽  
Post Conflict ◽  
Lessons Learnt ◽  
The World ◽  
Conflict Reconciliation ◽  
National Framework

With nearly three million Sri Lankans living overseas, across the world, there is a significant role that can be played by this constituency in post-conflict reconciliation.  This paper will highlight the lessons learnt from a process facilitated by International Alert (IA) and led by the author, working to engage proactively with the diaspora on post-conflict reconciliation in Sri Lanka.  The paper shows that for any sustainable impact, it is also critical that opportunities are provided to diaspora members representing the different communities of the country to interact and develop horizontal relations, whilst also ensuring positive vertical relations with the state. The foundation of such effective engagement strategies is trust-building. Instilling trust and gaining confidence involves the integration of the diaspora into the national framework for development and reconciliation. This will allow them to share their human, social and cultural capital, as well as to foster economic growth by bridging their countries of residence and origin.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document