scholarly journals Assistance of human development cadres in making proposals for convergence prevention of stunting activities

2021 ◽  
Vol 6 (5) ◽  
pp. 707-712
Author(s):  
Kadar Ramadhan ◽  
Fransisca Noya ◽  
Aminuddin Aminuddin ◽  
Setiawan Setiawan

The high prevalence of stunting has prompted the government to take preventive measures. One of them is the priority program for convergence to prevent stunting in villages through the Ministry of Village Regulation, Development of Disadvantaged Areas and Transmigration Number 11 of 2019 concerning Priority for the Use of Village Funds 2020. This regulation was followed up by the formation of a Human Development Cadre (KPM) to carry out convergence activities for preventing stunting with 1 cadre of 1 village. The problem that occurs is the lack of provision for convergence activities for KPM. This community service activity aims to provide assistance to KPM in making proposals for convergence activities. This activity was carried out in Poso Pesisir District, Poso Regency in February 2020. The target audience was 13 KPM people and 13 village midwives. In this KPM mentoring activity, village cadres and midwives succeeded in making proposals for convergence activities to prevent stunting in the village. It is hoped that the village government will follow up the proposals for convergence activities to prevent stunting into village meetings and it is agreed to be budgeted for 2021.

Author(s):  
Syamsurizaldi Syamsurizaldi ◽  
Oktariza Putri A ◽  
Ananda Syafitri ◽  
Rihadatul Aisy ◽  
Shelina Aulia Nasyrah ◽  
...  

Pademi global Covid-19 telah menyebar ke banyak Negara dan benua, termasuk Indonesia. Salah satu Provinsi yang menerapkan PSBB dalam mengurangi dampak penyebaran Covid-19 adalah Provinsi Sumatera Barat. Dalam penangaanannya tidak hanya bisa dilakukan oleh Pemerintah sendirian dan mesti melibatkan berbagai element masyarakat untuk berpartisipasi di lingkungan masing-masing. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberdayakan masyarakat melalui partisipasi komunitas peduli warga terdampak Covid-19 di Nagari Pulakek Koto baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.  Metode pelaksanaan kegiatan meliputi sosialisasi, edukasi dan pengumpulan serta penyerahan donasi kepada warga terdampak. Hasil kegiatan yaitu terlaksananya persiapan pelaksanaan kegiatan yaitu pertemuan dengan wali nagari, relawan desa dan perwakilan komunitas peduli. Pengumpulan donasi yang berasal dari warga peduli sebanyak  Rp. 6.000.000.- dan penyerahan paket sembako kepada warga terdampak  sebanyak 60 paket sembako kepada 60 kepala keluarga terdampak yaitu 56 KK dari warga sekitar komplek perumahan bukit pematang permai Jorong Mantirai Indah dan 4 KK berasal dari luar Jorong Mantirai Indah namun sehari-sehari bekerja di keluarga yang tinggal di Perumahan Bukit Pematang Permai. Bantuan diserahkan seminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri 1441 H sehingga terasa sangat bermanfaat bagi warga terdampak.  Disamping penerahan donasi juga dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada warga terdampak tentang pentingnya mematuhi protocol kesehatan.       Kata kunci: Partsipasi, Peduli Warga Terdampak, Covid-19  ABSTRACT The Covid-19 global academy has spread to many countries and continents, including Indonesia. One of the provinces that have implemented the PSBB in reducing the impact of the spread of Covid-19 is West Sumatra Province. The handling is not only done by the Government alone and must involve various elements of society to participate in their respective environments. This community service activity aims to empower the community through community participation in caring for residents affected by Covid-19 in Nagari Pulakek Koto baru, Sungai Pagu District, South Solok Regency. Methods of implementing activities include socialization, education and collection and delivery of donations to affected residents. The result of the activity is the implementation of preparations for the implementation of activities, namely meetings with the village guardian, village volunteers and representatives of the caring community. The collection of donations from caring residents is Rp. 6,000,000.- and the handover of 60 basic food packages to the affected residents to 60 affected families, namely 56 families from residents around the Jorong Mantirai Indah Pematang hill housing complex and 4 families from outside Jorong Mantirai Indah but working daily in family who live in Bukit Pematang Permai Housing. The aid was handed over a week before Idul Fitri 1441 H, so it was very beneficial for the affected residents. Apart from distributing donations, education and outreach was also carried out to affected residents about the importance of complying with health protocols. Keywords: Participation, Care for Affected Citizens, Covid-19


2016 ◽  
Vol 19 (2) ◽  
pp. 323
Author(s):  
Ari Kuncara Widagdo ◽  
Agus Widodo ◽  
Muhammad Ismail

<p align="center"><strong><em>ABSTRACT</em></strong></p><p><em>In 2014, the government and parliament passed Law No. 6 of 2014 stipulates the rights and obligations of the village. A key point in the Act is allocation large enough of the village fund for each village across Indonesia. As a follow up of the Act, the government has also issued Regulation of the Minister of the Home Affair No. 113/2015 on the Financial Management of the Village which serves as a guide for the government in the villages to manage their of village fund. Legalization of this Act rise polemic in community. Some argue that the village funds that will be allocated to the village would pose a potential corruption of village officials. Therefore, this community service aims to find a variety of problems related to  management of the village fund and to provide guidance of village fund management. The community service is done in the village and the village Giriroto Kismoyoso Ngemplak District of Boyolali. In the early stages of community service, a team do an observation and direct discussions with the Village Head of Kismoyoso and Giriroto. It aims to gain a deeper knowledge of the issues related to the management of funds of village. The observation and discussion shows that the main problem that arises is the lack of knowledge of the village head in both villages to the technical implementing financial management of villages based on Regulation No. 113/2015. It is coupled with a lack of facilitators from Boyolali district to assist in both villages. The team considers that implementation of the financial reporting using computerized system | is a solution to overcome these obstacles. With the computerized system, village fund reporting will be done quickly and the finacial statements will also be more reliable than reporting manually. Therefore, the team filed the application computerized reporting by using the reporting software that generates the village fund financial statements as set out in Regulation No. 113/2015.</em></p><p align="center"><strong> </strong></p><p align="center"><strong>SARIPATI</strong></p>Pada tahun 2014, pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang hak dan kewajiban desa. Hal pokok dalam UU adalah adanya alokasi dana desa yang cukup besar untuk setiap desa. Pengesahan UU ini menimbulkan polemik dimasyarakat. Beberapa pihak menyambut gembira terbitnya UU tersebut karena adanya dana desa akan menjadikan desa sebagai pusat pembangunan. Sebaliknya, beberapa pihak berpendapat bahwa dana desa yang akan dialokasikan kepada desa akan menimbulkan potensi korupsi yang dilakukan aparat desa. Sebagai tindak lanjut UU tersebut, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113/2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjadi panduan bagi pemerintah desa dalam penata kelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk  mengetahui berbagai permasalahan yang dialami desa terkait pengelolaan dana desa dan memberikan bimbingan dan pelatihan pengelolaan dana desa. Pengabdian di lakukan di Desa Kismoyoso dan Desa Giriroto Kecamatan Ngemplak Boyolali. Pada tahap awal pengabdian dilakukan observasi dan diskusi secara langsung dengan Kepala Desa Kismoyoso dan  Giriroto. Hal ini  bertujuan untuk memahami lebih dalam permasalahan kedua desa terkait pengelolaan dana desa. Hasil observasi dan diskusi menunjukkan bahwa permasalahan utama yang timbul adalah rendahnya pengetahuan dari kepala desa di kedua desa tersebut berserta pelaksana teknis terkait pengelolaan keuangannya desa berdasarkan Permendagri No. 113/2015. Hal itu ditambah lagi dengan belum adanya tenaga pendamping dari Kabupaten Boyolali yang diturunkan untuk mendampingi di kedua desa tersebut. Tim pengabdian menganggap pelaporan keuangan dana desa secara komputer merupakan solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Permendagri No. 113/2015 hanya mengatur  format-format pelaporan secara manual dan tidak mensyaratkan adanya komputerisasi dalam pelaporannya. Disisi lain,  teknologi informasi komputer (TIK) telah semakin banyak digunakan karena biaya hardware dan software sudah cukup murah. Selain itu, sistem terkomputerisasi memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan sistem manual. Pelaporan dana desa mampu dilakukan dengan cepat dan output laporan keuangannnya juga akan lebih handal dibanding dengan pelaporan secara manual.  Oleh karena itu, tim pengabdian mengajukan penerapan pelaporan berkomputer dengan menggunakansoftware pelaporan dana desa yang menghasilkan laporan keuangan seperti yang diatur dalam Permendagri No. 113/2015. Proses pencatatan dan output laporan dari software ini dikembangkan mengacu pada Permendagri No. 113/2015 yang menjadi pedoman pengelolaan keuangan desa uantuk seluruh desa di Indonesia.


2020 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Shanti Veronica Br Siahaan ◽  
Benedhikta Kikky Vuspitasari

This research is motivated by a government program about accelerating village independence through the implementation of the BUMDes program activities that have not been running since 2017 in Suka Maju village, Sungai Betung District, Bengkayang Regency, West Kalimantan. The purpose of this research is to find out the causes of bottlenecks in the BUMDes program and to provide input for the village government in carrying out the next BUMDes program. This research uses descriptive qualitative research techniques conducted by direct observation, in-depth interviews, and documentation in which the research participants, namely the Village Head, the Village Head Officer, and the core management of BUMDes were selected by purposefull sampling. Testing the correctness of the data using triangulation techniques. The results showed that the non-progress of BUMDes activities that had been launched since the formation of BUMDes management in 2017 was due to human resource issues where the inadequate capacity of understanding and knowledge about BUMDes owned by the Village Head and BUMDes administrators made this program not yet a priority program for the government. Suka Maju village and also a lack of commitment to implementing the BUMDes program so that it has not been able to drive the village economy as expected.


DEVOSI ◽  
2021 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 1-5
Author(s):  
Trio Atang Pradana ◽  
Setyo Supratno

The development of the website at this time has grown so fast due to the development of the internet infrastructure which is quite rapid. This has resulted in many industry players, educational institutions, health institutions and others using websites and other online-based applications as business and information delivery. The village government does not want to be left behind in providing excellent service to its citizens by providing information on the media website. The community service carried out introduced Balongsari Village as a tourist village with the target of promoting economic, social and cultural activities. The method used is in the form of counseling and website creation training. The continuity of this community service activity is in the form of a website created that is followed up by being managed by the local government to be used as a promotional media.


2021 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 32-42
Author(s):  
Adam Adam ◽  
Nina Siti Salmaniah Siregar ◽  
Armansyah Matondang ◽  
Nina Angelia ◽  
Yurial Arief Lubis

Community service activities are one of the activities that aim to assist the government in improving Good Government. Community participation is still very low in implementing the principles of good government. Yet society is a very important part of these principles. Because the role of the community is still very low, community service is held in the form of counseling and socialization about the importance of community participation in improving good government. To realize a civil society, good governance is needed, both at the center and at the local level so that they can work well together so that the goals desired by the community are carried out, and this is not the task of the central government alone but the government under it starting from the village government and local government. that is what we know as the implications of village autonomy. The village community is expected to become a useful community, especially in the process of administering government (at the village level in particular). Because the participation of the village community is a real embodiment of Good governance. This kind of society will be solid and actively participate in determining various government policies. In addition, this kind of society will also carry out an effective supervisory function in the implementation of government administration. If the community is not yet effective in front of the government and there are still many social problems in it such as conflict and group anarchism, it is very unlikely that Good governance can be implemented.


Author(s):  
Desi Oktariana

In Indonesia, maternal mortality is still an important problem that requires comprehensive treatment and follow-up. Maternal Mortality Rate (MMR) is still high and has not reached the target set by the government. Maternal mortality can be prevented through Antenatal Care (ANC) services. ANC visit, for example, is influenced by the knowledge and attitudes of pregnant women. Unfortunately, there are still pregnant women who don't know about the importance of ANC, so they don't make ANC visits. This community service activity is carried out to provide education, in the form of counseling, for pregnant women about Antenatal Care (ANC), with the aim of increasing awareness of pregnant women to maintain health during pregnancy and increase the participation of pregnant women in ANC visits.


2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 70-74
Author(s):  
Noviati Noviati ◽  
Sitti Marya Ulva

The village is located in a coastal area so that residents do not have proper sanitation facilities. Many people use slung toilets that do not have a septic tank and can pollute water sources. The purpose of holding this community service activity is to increase knowledge and change the behavior of Bajo Indah villagers about disposing of feces not in place which can damage aesthetics and can be a source of disease. The activities carried out were socialization using the lecture method, as well as building a communal septic tank as a model for local villagers. Results obtained from this community service activity are that the residents have recognized the importance of disposing of feces properly. The residents were also very enthusiastic in constructing 1 unit of the communal septic tank as a pilot for 3 houses, and the location for the construction was done in Hamlet I, Bajo Indah Village. It is hoped that the village apparatus and the local government will provide alternatives in the follow-up to the construction of communal septic tanks to reduce the economic burden on the residents, and each resident can have a toilet that meets health requirements.


2021 ◽  
pp. 108-114
Author(s):  
Joko Tri Atmojo ◽  
Ndaru Syukma Putra ◽  
Ahmad Syauqi Mubarok ◽  
Asruria Sani Fajriah ◽  
Aris Widiyanto

Background: Uric acid is a disease that arises from excessive blood uric acid levels, which causes excessive blood uric acid levels, which is the production of more uric acid in the body from its disposal. There are several causes of gout, including changes in diet, consumption of drugs, and alcohol consumption. The purpose of implementing this community service activity is to provide education to the community in Bercak Village and to check uric acid levels. Methods: Based on the team's observations on several residents in Bercak Village, it was found that most residents did not have sufficient knowledge about gout and did not carry out routine health checks. In order to increase awareness and understanding of residents about health care efforts, especially preventing gout, the team coordinated with the urban village to carry out community service activities in Bercak Village, Wonosamudro, Boyolali. Results: The target in implementing this program is all residents in the Bercak Village, Wonosamudro, Boyolali. Community service activities were carried out on March 13, 2021, attended by the village head and also village officials and babinsa. Conclusion: After carrying out the activity, it is hoped that the community can follow up on the results of the examination and improve the behavior of efforts to prevent gout.


Author(s):  
Pahmi Amri

Village government is the administration of government affairs and the interests of local communities in the NKRI government system (Law Number 6 of 2014 concerning Villages Article 1 Paragraph (2)). The village head as the organizer of the village government is directly elected by the community through the election of the village head (Law Number 6 of 2014 Article 34 paragraph 1). The village head in village administration is assisted by village officials, namely the village secretary and other village officials. "BPD is located as an element of village administration, functions to determine village regulations with the village head, to accommodate and channel the aspirations of the community". In this case the problems that occur are about Village Wealth Management Procedures, which are more focused on village financial management. The problems that often occur in Sungai Pinang Village, Pujud District, Rokan Hilir Regency are; 1) The many original assets of Sungai Pinang Village can be used as a source of original village income to improve development and the standard of living of the community, especially in Sungai Pinang Village. 2) The many residents of Sungai Pinang Village community who do not yet know about the procedures for managing village wealth. Referring to the above problem, the formulation of the problem in this service is how to increase the capacity of the village government in financial management of Sungai Pinang Village, Pujud River District, Rokan Hilir Regency. The purpose of this service is so that the Device and Community of Sungai Pinang Village, Pujud District, Rokan Hilir Regency can find out and improve the capacity of the village government in managing village finances. The benefits of this service are for lecturers for lecturers, the increase of students' knowledge and knowledge about the Government's Capacity Building in Village Financial Management Sungai Pinang Village, Pujud Rokan Hilir District, For Higher Education, the achievement of darma chess from universities in Riau Islamic University. one of them is community service. For the Community, so that the community can know clearly about Capacity Building of Village Governments in Village Financial Management. The target of community service is to increase awareness of the village government and the community the importance of understanding the Capacity Building of Village Governments in Village Financial Management to realize the Target Development. The location of this community service activity is Sungai Pinang Village, Pujud District, Rokan Hilir Regency. This village is approximately 7 hours drive from the city of Pekanbaru. The timing of this activity is carried out on Saturdays. December 28, 2018 at 09.00 WIB until Completed. The method of implementation is carried out with assistance and question and answer with the community and village officials. Furthermore, the Dedication Team will conduct a direct review of the documents that are in the Village archive to see the shortcomings. The material presented in this service is Law no. 6 of 2014 and supporting material.  


2021 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 153-162
Author(s):  
Nihayatu Aslamatis Solekah

Abstrak: Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Desa Bokor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Kondisi obyek dampingan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul, adanya perilaku yang kurang tepat dari masyarakat bokor yang membuang sampah sembarangan. Mereka membuang sampah di sungai, dan pekarangan sehingga bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan sekitar. Metode yang dipakai dalam pengabdian ini adalah PAR (participation action research). Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengabdian ini diawali FGD dengan Pemerintahan Desa, Stake holder dan masyarakat itu sendiri, dilanjutkan dengan sosialisasi dan pendampingan perilaku masyarakat desa Bokor dengan memilah sampah organik dan unorganik, serta memberikan fasilitas tong sampah yang didistribusikan ke warga desa Bokor warga agar terjadi perubahan membuang sampah tidak disungai tapi dibuang pada tong sampah yang yang sudah disediakan. Sehingga mereka tidak lagi membuang sampah rumah tangganya di sembarang tempat dan sungai. Mitra kerja dalam pengabdian ini adalah karang taruna serta ibu PKK yang didukung sepenuhnya oleh Kepala desa dan perangkatnya.Abstract: This community service activity was carried out in Bokor Village, Tumpang District, Malang Regency. The condition of the assisted object can be identified several problems that arise, the existence of inappropriate behavior from the bokor community who littering. They throw garbage in rivers and yards so that it can cause pollution to the surrounding environment. The method used in this service is PAR (participation action research). The steps taken in this service began with an FGD with the Village Government, Stakeholders, and the community itself, followed by socialization and mentoring the behavior of the Bokor village community by sorting organic and unorganic waste, as well as providing trash can facilities that were distributed to residents of the village of Bokor. There has been a change in disposing of garbage, not in the river but discarded in the trash can that has been provided. So that they no longer throw their household waste in any place and river. The partners in this service are youth organizations and PKK mothers who are fully supported by the village head and his apparatus.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document