scholarly journals Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Beberapa Undang-Undang Terkait Kesehatan

2020 ◽  
Vol 16 (4) ◽  
pp. 763
Author(s):  
Ade Irawan Taufik
Keyword(s):  
Judicial Review ◽  
Paradigm Shift ◽  
Legal Rights ◽  
Constitutional Court ◽  
Constitutional Rights ◽  
Human Right ◽  
Health Related ◽  
Private Matter ◽  
The Right ◽  
Material Tests

 Timbulnya pengakuan kesehatan sebagai hak asasi menunjukan perubahan paradigma yang luar biasa, karena kesehatan tidak lagi dipandang hanya sebagai urusan pribadi namun sebagai bentuk tanggung jawab negara dan hak hukum (legal rights). Tujuan diberlakukannya berbagai undang-undang terkait kesehatan adalah untuk memberikan jaminan konstitusionalitas hak atas kesehatan, namun dengan diberlakukannya berbagai undang-undang tersebut tidak berarti terjaminnya hak konstitusional atas kesehatan, hal ini tergambar dengan banyaknya uji materi terhadap berbagai undang-undang tersebut. Banyaknya permohonan uji materi tersebut menarik untuk diteliti terhadap prinsip-prinsip atau asas-asas yang melandasi materi muatan berbagai undang-undang terkait kesehatan dan konsistensi antar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan konsistensi Putusan MK dengan prinsip atau asas yang melandasi materi muatan undang-undang terkait kesehatan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan bahwa prinsip-prinsip atau asas mempunyai arti penting sebagai landasan materi undang-undang sehingga dapat dijadikan sebagai batu uji dalam melakukan pengujian undang-undang. Kesimpulan lainnya yakni terdapat inkonsistensi antar putusan MK dan inkonsistensi putusan MK dengan prinsip atas asas yang melandasi materi muatan berbagai undang-undang terkait kesehatan.The emergence of the recognition of health as a human right shows an extraordinary paradigm shift, because health is no longer seen only as a private matter but as a form of state responsibility and legal rights. The purpose of the enactment of various laws related to health is to provide a constitutional guarantee of the right to health, however, the enactment of these various laws does not mean the guarantee of constitutional rights to health, this is showed by the number of judicial review of various laws. The number of requests for material tests is interesting to be examined on the principles that underlie the contents of various health related to laws and consistency between decisions of the Constitutional Court (MK) and consistency of decisions of the Constitutional Court to the principles that underlie the content of laws related to health. By using the normative juridical research method, it can be concluded that principles have an important meaning as a basis for the material of the law so that they can be used as a touchstone in conducting the testing of laws. Another conclusion is that there are inconsistencies between the Constitutional Court's decisions and the inconsistency of the Constitutional Court's decision to the principle on the basis of the material content of various laws related to health.

scholarly journals Menyoal Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama Di Indonesia

2015 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 195-212
Author(s):  
Yayan Sopyan
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Judicial Review ◽  
Religious Beliefs ◽  
Freedom Of Expression ◽  
Freedom Of Speech ◽  
Constitutional Court ◽  
Constitutional Rights ◽  
Reform Era ◽  
The Republic ◽  
The Right

Abstract: Questioning the Religious Freedom and blasphemy in Indonesia. The presence of the Constitutional Court in the reform era is the strengthening of the foundations of constitutionalism in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. The Court in this case a role to enforce and the protector of the citizen's constitutional rights and the protector of the human rights. Including in this case, the right to religion and religious practices and teachings of their respective religions, in accordance with the constitutional mandate. However, on the other hand there is the discourse of freedom of expression and freedom of speech includes freedom to broadcast religious beliefs and understanding of the "deviant" and against the "mainstream" religious beliefs and understanding in general, as in the case of Ahmadiyah. The Court in this case is required to provide the best attitude when faced judicial review in this case still required in addition to guarding the constitution in order to run properly.   Abstrak: Menyoal Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia. Kehadiran lembaga Mahkamah Konstitusi di era reformasi merupakan upaya penguatan terhadap dasar-dasar konstitusionalisme pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MK dalam hal ini berperan menegakkan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara (the protector of the citizen’s constitutional rights) dan pelindung HAM (the protector of the human rights). Termasuk dalam hal ini, hak untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah serta ajaran agamanya masing-masing, sesuai dengan amanat konstitusi. Namun, disisi lain ada wacana kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat termasuk didalamnya kebebasan untuk menyiarkan keyakinan dan pemahaman keagamaan yang “menyimpang” dan bertentangan dengan “mainstream” keyakinan dan pemahaman keagamaan pada umumnya, seperti dalam kasus Ahmadiyah. MK dalam hal ini dituntut untuk mampu memberikan sikap terbaik saat dihadapkan judicial review dalam kasus ini selain tetap dituntut untuk mengawal konstitusi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. DOI: 10.15408/jch.v2i2.2314

scholarly journals Penegakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Mengenai Hak Mendapatkan Pekerjaan dan Hak Membentuk Keluarga

2019 ◽  
Vol 15 (4) ◽  
pp. 858
Author(s):  
Muhammad Reza Winata ◽  
Intan Permata Putri
Keyword(s):  
Qualitative Research ◽  
Judicial Review ◽  
Industrial Relations ◽  
Constitutional Court ◽  
Constitutional Rights ◽  
Freedom Of Contract ◽  
Legal Power ◽  
The Supreme Court ◽  
The Republic ◽  
The Right

Jaminan konstitusi terkait hak konstitusional untuk mendapatkan pekerjaan dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 dan hak konstitusional untuk membentuk keluarga dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 telah dibatasi dengan adanya ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Keberadaan perjanjian kerja menghalangi hak pekerja untuk menikah dalam satu institusi karena pekerja harus mengalami pemutusan hubungan kerja untuk dapat melaksanakan haknya membentuk keluarga yang sebenarnya dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang- undangan. Pengujian Pasal 153 ayat (1) huruf f UU No 13 Tahun 2003 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 telah menyatakan frasa "kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan Perusahaan, atau perjanjian kerja bersama" bertentangan dengan UUD 1945. Artikel ini hendak menjawab kekuatan mengikat dan akibat hukum putusan, sekaligus Penegakan putusan dengan memetakan penyelesaian terkait peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja yang tidak tidak sesuai dengan putusan dan bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak. Penelitian ini didasarkan pada penelitian kualitatif, dimana sumber analisis yakni Putusan MK terkait permasalahan yang diangkat, peraturan perundang-undangan, buku dan artikel ilmiah. Artikel ini hendak memetakan penyelesaian yang sesuai terkait kepada perjanjian kerja yang tidak menjamin hak pekerja yang dijamin dalam konstitusi, serta bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak. yakni: pertama, penyelarasan peraturan perundang undangan di bawah Undang-undang judicial review di Mahkamah Agung, kedua, penyelesaian perselisihan hak melalui Pengadilan Hubungan Industrian yang akan menguji penegakan putusan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.The constitutional guarantee regarding constitutional rights to obtain employment in Article 28 D paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the constitutional rights to form a family in Article 28 B paragraph (1) of the 1945 Constitution has been limited by the provisions of Article 153 paragraph (1) letter f Law No. 13 of 2003 concerning Labor. The existence of a work agreement prevents the right of workers to get married in one institution because workers must experience termination of employment to be able to exercise their rights to form a family which is actually guaranteed in the constitution and legislation. Testing Article 153 paragraph (1) letter f of Law No. 13 of 2003 in the Decision of the Constitutional Court Number 13/PUU-XV/2017 has stated the phrase "except as stipulated in work agreements, company regulations, or collective labor agreements" contrary to the 1945 Constitution. This article is about to answer the binding and consequent legal power of the decision, as well as Enforcement of decisions by mapping out solutions related to legislation and work agreements that are not incompatible with decisions and are contrary to the principle of freedom of contract. This research is based on qualitative research, where the source of analysis is the Constitutional Court Decision related to the issues raised, legislation, scientific books, and articles. This article intends to map appropriate solutions related to work agreements that do not guarantee workers’ rights guaranteed in the constitution, as well as contrary to the principle of freedom of contract. namely: first, alignment of legislation under the judicial review law in the Supreme Court, secondly, settlement of rights disputes through the Industrial Relations Court which will test enforcement of decisions in work agreements, company regulations, or collective labor agreements.

scholarly journals THE RIGHT TO HUMAN DIGNITY IN THE SYSTEM OF CONSTITUTIONAL RIGHTS OF UKRAINE AND GERMANY

2020 ◽  
pp. 27-32
Author(s):  
O. Kosilova
Keyword(s):  
Human Dignity ◽  
Human Life ◽  
Legal Framework ◽  
Fundamental Rights ◽  
Constitutional Court ◽  
Constitutional Rights ◽  
Eral Republic ◽  
Human Right ◽  
Fundamental Value ◽  
The Right

The article analyzes human dignity as a legal category and fundamental natural human right. The place and role of the right to human dignity in the system of constitutional rights of Ukraine and Germany are compared. The scientific substantiation of the right to human dignity in Ukraine and Germany, its normative protection in both countries, is investigated. The approaches to defining and interpreting the right to human dignity in the practice of the Constitutional Court of Ukraine and the Federal Constitutional Court of Germany are compared. The relationship between the right to human dignity and other human rights is determined, as well as the sphere of protection of this right. In particular, there are parallels between the right to life and the right to human dignity, and their relationship is determined. It is substantiated that the human life and dignity of each person enjoy the same constitutional protection regardless of the duration of the individual's physical existence. It is established that among Ukrainian scholars there is no unified view of the right to dignity as a fundamental natural right. The right to human dignity in Ukraine is enshrined in the norms of constitutional, civil and criminal law. For the most part, the protection of the right to human dignity is correlated with the right to the protection of honour and goodwill. The right to human dignity and honour are not clearly distinguished. The legisla- tion of Ukraine does not contain a legal norm defining the concept of the right to human dignity. The case-law of the Constitutional Court of Ukraine in this area is not sufficiently developed and does not constitute a proper legal framework. In Germany, the right to human dignity is a decisive and fundamental human right that is fundamental to all other rights. Human dignity is the supreme fundamental value and the root of all fundamental rights. The right to human dignity enshrined in Article 1 of the Constitution of the Fed- eral Republic of Germany defines it as an absolute value, which means that it cannot be restricted by any other norm, even by another fundamental right that follows from human dignity.

scholarly journals JUDICIAL REVIEW SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HAK-HAK ASASI WARGA NEGARA

2015 ◽  
Vol 11 (22) ◽  
pp. 170-181
Author(s):  
Safi’ Safi’
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Judicial Review ◽  
Recent Time ◽  
Public Acceptance ◽  
Constitutional Court ◽  
Constitutional Rights ◽  
Community Groups ◽  
The Supreme Court ◽  
The Right ◽  
Laws And Regulations

Observing the development of public acceptance of the substance of the laws that were generated in recent time, the right of judicial review of an option that can not be avoided for the 'correct' errors that might occur in a legal product to guarantee the protection of constitutional rights of citizens. The tendency in this direction can be seen from the desire of some community groups to apply for judicial review and claim that they are legal products containing controversial value both to the Supreme Court nor the Constitutional Court. If prior to the amendment of the 1945 Constitution, laws and regulations that can be petitioned for review of material just under the Act against the Constitution, but after the 1945 amendment, the legislation level as the Act was that the Act and also Perpu material can be petitioned for review to the Constitutional Court.

scholarly journals Constitutional Complaint Sebagai Penambah Kewenangan Baru Dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

2020 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
Author(s):  
Nurul Komariah ◽  
Muhammad Romadhoni Nur Matori Ridwan ◽  
Alivia Vabesta ◽  
Ginanjar Damayanti ◽  
Siti Nariyah
Keyword(s):  
Judicial Review ◽  
Quality Data ◽  
Constitutional Court ◽  
Constitutional Rights ◽  
Applicable Law ◽  
Secondary Sources ◽  
The Subject ◽  
The Republic ◽  
The One ◽  
The Right

Guarantee the rights of every citizen for violations of constitutional rights by seeking to increase the authority of the Judicial Review Request by every justice seeker for violations of constitutional rights, but not at least the petition was granted.  The Mahkarnah of the Constitution, which checks what the petition is made of, often considers that what the Judicial Review proposes is not the subject of acknowledgment.  Constitutional Court Judges considered it to be a Constitutional complaint in which this constitutional complaint was not part of the Court's authority in accordance with the Constitution of the Republic of Indonesia and the applicable Law on the Understanding of the Constitution.  As a legislative body, the DPR is the one who has the right to change the Constitutional Court Law by including the authority of Constitutional complaint to the Constitutional Court. In this paper the author uses a research method in the form of quality data analysis with secondary sources of literature and deductive logic analysis.  Consitional Complaint to the Constitutional Court.

The Human Right to Water in South Africa and the Mazibuko Decisions

2011 ◽  
Vol 51 (3-4) ◽  
pp. 521-540 ◽  
Author(s):  
Tracy Humby ◽  
Maryse Grandbois
Keyword(s):  
South Africa ◽  
South African ◽  
Constitutional Court ◽  
The South ◽  
Human Right ◽  
Lower Courts ◽  
Access To Water ◽  
South African Constitution ◽  
The Right ◽  
Right Of Access

The right of access to sufficient water in the South African Constitution has for long been regarded as progressive in a global context where the human right to water is still a subject of contention. In its recent decision handed down in the Mazibuko matter, the South African Constitutional Court interpreted the right of access to sufficient water for the first time and clarified the nature of the State’s obligations which flow from this right. It also commented upon the role of the courts in adjudicating the human right to water. This article describes the passage of the Mazibuko matter and the manner in which the lower courts interpreted the right of access to “sufficient water” as well as outlining the Constitutional Court’s decision in the context of access to water services provision in South Africa.

scholarly journals POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP ANAK LUAR NIKAH

2021 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 114-126
Author(s):  
Muammar Rachman
Keyword(s):  
Judicial Review ◽  
Islamic Law ◽  
Legal Protection ◽  
Research Problem ◽  
Research Approach ◽  
Constitutional Court ◽  
Constitutional Rights ◽  
Marriage Law ◽  
The Public ◽  
The Status

The formation of the 1974 Marriage Law is based on Islamic Law, which became a problem when the Constitutional Court gave a decision on the judicial review of the Marriage Law with a decision that was considered by the public that the decision was against Islamic law. The research problem in this article is, How is the Politics of Law in the Reform of Legislation in the Post-Constitutional Court Ruling on Marriage related to the status of children outside of marriage? Does the Constitutional Court Decision No 46 / PUU-VII / 2010 contradict Islamic law?The research approach used in this research is normative juridical. The results of the study indicate that children who are born must receive legal protection. If this is not the case, then the children who are born outside of marriage will suffer losses. The relationship between the child and the father does not only occur because of a legal marriage, but can also be based on evidence of a blood relationship between the child and the boy as the father. This is because birth is a legal result of a legal relationship in which there are reciprocal rights and obligations between the child, mother and father. This decision refers, because there is a relationship that is carried out without any legal conditions for marriage, both religiously and in a state, so that it does not cause harm which implies a child who has not done anything wrong. In conclusion, the Constitutional Court granted the renewal of the norm in article 43 of the Marriage Law No. 1 of 1974, which is to provide constitutional rights for children born out of wedlock whether born from a legally valid marriage or not. The decision of the Constitutional Court related to the addition of article 43 paragraph (1) of this marriage law is still in the spirit of Islam as the struggle of Muslims to be able to apply their religious values in this law is not only legally religiously or nationally. Abstrak Pembentukan Undang-Undang (UU) Perkawinan Tahun 1974 berdasarkan Hukum Islam, menjadi permasalahan saat Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan judicial review atas UU perkawinan, bagi masyarakat bertentangan dengan hukum Islam. Permasalahan penelitian ini,  Bagaimana Politik Hukum dalam Pembaharuan Peraturan Perundang-Undangan dalam UU Perkawinan Pasca Putusan MK terkait dengan status anak diluar nikah? Apakah Putusan MK No 46/PUU-VII/2010 bertentangan dengan hukum Islam? Pendekatan penelitian ini yuridis normatif. Hasil penelitian menguraikan, anak yang lahir harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak, yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan. hubungan anak dengan bapak tidak semata-mata terjadi karena adanya sebuah perkawinan yang sah, tapi berdasar pembuktian adanya hubungan darah antara anak dan laki-laki sebagai bapak. Hal ini karena kelahiran adalah akibat hukum dari hubungan hukum yang terdapat hak dan kewajiban secara timbal balik. Putusan ini mengacu, sebab adanya hubungan yang dilakukan tanpa adanya syarat pernikahan yang sah, baik secara agamadan negara, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang berimplikasi pada anak yang tidak melakukan kesalahan. Pembaharuan norma dalam pasal 43 UU  Perkawinan No. 1 Tahun 1974, memberikan hak konstitusional  anak yang dilahirkan di luar nikah baik yang lahir dari pernikahan yang sah secara agama atau tidak. Putusan MK terkait penambahan pasal 43 ayat (1) UU perkawinan masih bernafaskan Islam sesuai perjuangan ummat Islam untuk dapat menjalankan nilai-nilai agamanya dalam UU ini hannya tidak sah secara agama  dan Negara.

scholarly journals The Enforceability of Illegal Employment Contracts according to the Labour Appeal Court Comments on Kylie v CCMA 2011 4 SA 383 (LAC)

2017 ◽  
Vol 14 (2) ◽  
pp. 206
Author(s):  
Kobolo J Selala
Keyword(s):  
Full Range ◽  
Case Note ◽  
Constitutional Court ◽  
Constitutional Rights ◽  
Employment Contracts ◽  
Sex Worker ◽  
Appeal Court ◽  
Vexed Question ◽  
The Right

The Labour Appeal Court in Kylie v CCMA decided the vexed question as to whether or not the CCMA has jurisdiction to resolve a dispute of unfair dismissal involving a sex worker. Both the CCMA and the Labour Court had declined to assume jurisdiction to resolve the dispute on the basis that the employee’s contract of employment was invalid and therefore unenforceable in law. The Labour Appeal Court, on the other hand, overturned the Labour Court’s decision and held that the CCMA has jurisdiction to resolve the dispute, regardless of the fact that sex work is still illegal under the South African law. For this decision, the Labour Appeal Court relied on section 23(1) of the Constitution, which provides that everyone has the right to fair labour practices. According to the Labour Appeal Court the crucial question for determination by the court was if a person in the position of a sex worker enjoyed the full range of constitutional rights including the right to fair labour practices. In the court’s reasoning the word everyone in section 23(1) of the Constitution is a term of general import and conveys precisely what it means. In other words everyone, including a sex worker, has the right to fair labour practices as guaranteed in the Constitution. A critical analysis of the judgment is made in this case note. The correctness of the court’s judgment, particularly insofar as it relates to the approach to and the determination of the issue of jurisdiction, is questioned. It is argued that the Court lost focus on the main issue in the appeal, namely jurisdiction, and instead proceeded to place heavy emphasis on the employee’s constitutional rights. Relying on a handful of cases of the Supreme Court of Appeal and the Constitutional Court, the case note concludes that the approach adopted by the Labour Appeal Court in the determination of the appeal was incorrect - hence its decision. Given the critical importance of the matter, and the attendant implications of the judgment for labour litigation in South Africa, it is hoped that a similar case will soon come to the attention of a superior court and that a definitive pronouncement will be made.

scholarly journals URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG HAK ANGKET DPR RI (THE URGENCY OF MAKING THE LAW ON THE RIGHT OF INQUIRY OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA)

2017 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 177-194
Author(s):  
Novianto Murthi Hantoro
Keyword(s):  
Judicial Review ◽  
House Of Representatives ◽  
Constitutional Court ◽  
Current Regulation ◽  
Presidential System ◽  
Subject And Object ◽  
The Subject ◽  
The Law ◽  
The Republic ◽  
The Right

Prior to the decision of the Constitutional Court (MK), the implementation of the right to inquiry was regulated in two laws, namely Law No. 6 of 1954 on the Establishment of the Rights of Inquiry of the House of Representatives (DPR) and Law No. 27 of 2009 on MPR, DPR, DPD, and DPRD. Through proposal for judicial review, MK decided the Law on the Rights of Inquiry was null and void because it was not in accordance with the presidential system adopted in the 1945 Constitution. Today, the exercise of the right of inquiry is only based on Law on MPR, DPR, DPD, and DPRD. Nonetheless, the Amendment of Law No. 27 of 2009 into Law No. 17 of 2014 could not accommodate some substances of the null and void Law on the Rights of Inquiry. The urgency of the formulation of the law on the right to inquiry, other than to carry out the Constitutional Court’s decision; are to close the justice gap of the current regulation; to avoid multi-interpretation of the norm, for example on the subject and object of the right of inquiry; and to execute the mandate of Article 20A paragraph (4) of the 1945 Constitution. The regulation on the right to inquiry shall be formulated separately from the Law on MPR, DPR, DPD and DPRD, with at least several substances to be discussed, namely: definition, mechanisms, and procedure, as well as examination of witnesses, expert, and documents. AbstrakSebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pelaksanaan hak angket diatur dalam dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR (UU Angket) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Melalui permohonan pengujian undang-undang, MK membatalkan keberlakuan UU Angket karena sudah tidak sesuai dengan sistem presidensial yang dianut dalam UUD 1945. Pelaksanaan hak angket saat ini hanya berdasarkan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Penggantian UU No. 27 Tahun 2009 menjadi UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ternyata tidak mengakomodasi beberapa substansi UU Angket yang telah dibatalkan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat urgensi untuk membentuk Undang-Undang tentang Hak Angket DPR RI. Urgensi tersebut, selain sebagai tindak lanjut putusan MK, juga untuk menutup celah kekosongan hukum pada pengaturan saat ini dan untuk menghindari multi-interpretasi norma, misalnya terhadap subjek dan objek hak angket. Pengaturan mengenai hak angket perlu diatur di dalam undang-undang yang terpisah dari UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dengan materi muatan yang berisi tentang pengertian-pengertian, mekanisme, dan hukum acara. Pembentukan Undang-Undang tentang Hak Angket diperlukan guna memenuhi amanat Pasal 20A ayat (4) UUD 1945.

scholarly journals Principle of Equality in Decisions of the Constitutional Court of Ukraine

2020 ◽  
pp. 45-58
Author(s):  
Мariana АNDRYTS
Keyword(s):  
Civil Rights ◽  
Public Space ◽  
Social Life ◽  
Legal Regulation ◽  
Legal Rights ◽  
Labor Rights ◽  
Constitutional Court ◽  
Judicial Process ◽  
Substantive Content ◽  
The Right

The article analyzes the implementation of the principle of equality in the constitutional legal proceedings of Ukraine nowadays. It has been established that this principle is reflected in the decisions of the Constitutional Court of Ukraine: 1) equality of citizens before the law, which does not exclude differentiation of legal regulation, is guaranteed by the prohibition of «negative discrimination» and is not absolute in scope; 2) equality of everyone (i.e. citizens of Ukraine, foreigners, stateless persons) before the court, including equality of all participants of the judicial process; 3) equality of citizens in duties, which means their equal subordination to the laws of Ukraine; 4) equality (equal significance) of rights and freedoms, the manifestation of which is the equality of material and procedural rights, the equality of positive and negative rights. On the basis of the analysis of the decisions of the Constitutional Court of Ukraine, a number of «ontological factors» that determine the principle of equality and are considered methodologically important for legal characterization, have been identified. The first of the proposed factors is the sphere of social life, i.e. the part of the public space that has become «discriminatorily vulnerable», and in light of this the legal positions of the Constitutional Court of Ukraine in respect of the principle of equality in the sphere of realization of electoral rights, labor rights, property rights etc. have been systematized. The second factor can be considered the peculiarities (nature) of legal rights that are «in the area of discriminatory risk», which affects the functions of certain legal means of ensuring equality, in particular, the functions of the so-called legislative qualifications. A third reviewed factor is the relationship between human and civil rights. The dependence of the content and scope of the principle of equality on the joint realization of the right to education and the right to free development of one’s personality; the right to housing and freedom of movement and free choice of place of residence. The fourth factor of the substantive content of the principle of equality is the criteria of differentiation of legal regulation, namely, «appropriateness» (economic, political, social), «justifiability in a democratic society» and «relevance». The fifth factor is associated with the specificity of guarantees of ensuring the principle under consideration, among which — «accessibility», «free-of-charge» basis of education and health care. As the sixth factor, the correlation of the principle of equality with other principles of law, in particular, with the principles of justice, freedom, presumption of innocence and inadmissibility to hold a person responsible for refusing to testify against him/her, has been substantiated. Keywords: rule of law, legal principles, human rights and freedoms, The Constitutional Court of Ukraine, principle of equality.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document