scholarly journals Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi di Bidang Pengujian Undang-Undang terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan Perubahan KUHAP

2019 ◽  
Vol 16 (3) ◽  
pp. 466
Author(s):  
Muhammad Fatahillah Akbar
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Criminal Law ◽  
Secondary Data ◽  
Constitutional Court ◽  
Court Decisions ◽  
Library Research ◽  
Procedural Code ◽  
Research Tools

The article aims to examine all relevant constitutional court decisions which have impacts on criminal laws, especially in substantive, procedural, and penitentiary law. The article is based on a legal normative research employing secondary data, including primary legal sources, secondary legal sources, and tertiary legal sources. The method in collecting the data is library research. The research tools is documentary study. The analysis is qualitative which is strengthened by descriptive analysis.There are two conclusive statements of this research. Firstly, the finding on constitutional court decisions showed that 32 (thirty two) decisions were made for procedural criminal law, but only 13 (thirteen) decisions were in line with the applicants’ objectives which are mainly related to Criminal Procedural Code (KUHAP). Secondly, Supreme Court produced Perma or SEMA which overruled the Constitutional Court decisions.  

ANALISIS HUKUM PIDANA DENDA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA BENGKULU (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN)

2019 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 24-33
Author(s):  
Apen Diansyah
Keyword(s):  
Death Penalty ◽  
Criminal Law ◽  
Secondary Data ◽  
Criminal Code ◽  
Primary Data ◽  
Economic Factors ◽  
Inhibiting Factors ◽  
Library Research ◽  
The Law ◽  
The City

ABSTRAKPenelitian ini ditujukan untuk mengetahui penerapan denda terhadap pelanggar berlalu lintas di kota Bengkulu ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, serta untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan pidana denda terhadap pelanggar barlalu lintas di Kota Bengkulu. Penelitian dilaksanakan disatuan lalu lintas Polres dan Polda Kota Bengkulu. Adapun data yang didapatkan adalah data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, kemudian data dianalisis dengan cara deskriptif. Peraturan yang tertera pada undang-undang yang tertera sepenuhnya untuk meningkatkan kesadaran untuk setiap pelanggar yang melakukan pelanggaran, tetapi pada kota Bengkulu undang-undang tersebut tidak sepenuhnya berjalan efektif. Menurut pandangan Undang-undang 22 Tahun 2009, penerapan pidana denda masuk dalam kategori pidana pokok (sesuai Pasal 10 KUHP) sebagai urutan terakhir atau keempat, sesudah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Selain dari itu, faktor penghambat keefektifan Undang-undang seperti faktor ekonomi, faktor kedekatan emosional dan faktor kekebalan institusional.Kata kunci: tindak pidana; hukum pidana; dendaABSTRACTThis study aims to determine the application of violators from cities in Bengkulu in terms of Law Number 22 of 2009, and to find out the inhibiting factors in the application of fines to traffic violators in the city of Bengkulu. The research was carried out in the traffic city of the City Police of the City of Bengkulu. The data obtained are primary data and secondary data used for library research and research, then the data are analyzed descriptively. The regulations stated in the law that are fully stated to increase awareness for every offender who commits an offense, but in the city of Bengkulu the law is not fully effective. According to the view of Law 22 of 2009, the application of criminal fines falls into the main criminal category (according to Article 10 of the Criminal Code) as the last or fourth order, after the death penalty, imprisonment and imprisonment. Apart from that, factors inhibiting the effectiveness of the law such as economic factors, emotional proximity factors and institutional immune factors.Keywords: crime; criminal law; fines

scholarly journals TERORISME DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (FIQIH JINAYAH)

2020 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 25-36
Author(s):  
Zulkifli Zulkifli ◽  
Muh. Syarif Hasyim ◽  
Hamiyuddin Hamiyuddin
Keyword(s):  
Qualitative Research ◽  
Data Collection ◽  
Literature Review ◽  
Criminal Law ◽  
Secondary Data ◽  
Data Sources ◽  
Theory Approach ◽  
Library Research ◽  
Data Collection And Analysis ◽  
Secondary Data Sources

The discussion in this research is terrorism from the perspective of Islamic criminal law (fiqih jinayah). The problem that becomes the focus of research is how terrorism is in the review of Islamic criminal law or jinnayah fiqh. Qualitative research, the source of which is library research, is the method used in research. There are two kinds of data sources in this research, namely primary and secondary data sources, while the data collection and analysis uses literature review research. The data were analyzed using the Islamic criminal law theory approach. So as a result of this research that acts of terrorism are not justified in Islamic teachings. The birth of this action is because the perpetrators have shallow thoughts or have very minimal thoughts and have political goals to harm themselves and others. They even consider this act as Jihad, even though in fact it is not a jihad but an act that brings fear to potential victims.

scholarly journals PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI TERHADAP CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMILU (Accountability of Party Against Legislative Candidates Who Conduct Criminal Act of Election)

2016 ◽  
Vol 16 (1) ◽  
pp. 27
Author(s):  
Mohd Din ◽  
Ida Keumala Jeumpa ◽  
Nursiti Nursiti
Keyword(s):  
Key Words ◽  
Criminal Law ◽  
Criminal Responsibility ◽  
Field Research ◽  
Secondary Data ◽  
Legal Research ◽  
Library Research ◽  
Depth Interview ◽  
Key Informant ◽  
Two Stages

This research aimed to study how the party`s accountability for offences committed by legislative candidates. What action that taken by a party of electoral violations and whether the party can be charged for. In the doctrine of Criminal Law known by criminal responsibility related to offenders, and in progress subject to criminal law, not only individual but institution or agency or corporation/firms. So, they should be responsible for it. It was a normative legal research, studying the principles of law related to criminal responsibility. Collecting data were done by two stages that were literature and field research. The first aimed to obtain secondary data namely, law material ;primary, secondary and tertiary. And then, the second, collecting data with an in-depth interview with certain key informant. It used a qualitative method.The result showed that party never asked for their responsibility related to offences by legislative candidates who committed election crime because the act did not rule it. The party had not take action associated with offences were done by them. Politic party as cooperation/firms ideally should take account to candidates who conducted the crime. It was a necessary regulation that managed its accountability as in cooperation. Besides, the party should give politics education and strict sanctions to them who did despicable manners. Key words: accountability, party, election of criminal act, legislative ABSTRAK Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana pertanggungjawaban partai terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif, Apa tindakan yang diambil oleh partai terhadap pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Calon Anggota  Legislatif dan apakah  partai dapat dipersalahkan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Anggota legislatif. Hal ini dilatarbelakangi oleh karena di dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya pertanggungjawaban pidana yang dikaitkan dengan pelaku, dan dalam perkembangannya subyek hukum pidana bukan hanya orang perorangan, malainkan juga suatu badan atau korporasi. Sehingga yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah juga suatu badan atau korporasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengkaji asas hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana, namun demikian diperlukan data lapangan sebagai pelengkap. Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian Kepustakaan (library research), untuk memperoleh data sekunder  berupa bahan hukum; primer, sekunder dan tertier. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara mendalam (deptintevew) dengan narasumber yang ditentukan. Data yang terkumpul baik dari hasil penelitian lapangan maupun dari penelitian kepustakaan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai tidak pernah dimintai pertanggungjawaban sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh calon anggota legislatif yang melakukan tindak pidana Pemilu, karena Undang-undang  tidak mengatur pertanggungjawaban Partai terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh calon anggota ligeslatif. Partai tidak pernah melakukan tindakan terkait dengan calon legislatif yang melakukan pelanggaran. Partai Politik sebagai Korporasi idealnya juga harus bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh calon anggota legislatif. Diperlukan regulasi  yang mengatur pertanggungjawaban partai terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Calon anggota legislatif sebagaimana pertanggungjawaban dalam tindak pidana korporasi. Di samping itu, hendaknya partai melakukan pendidikan politik kepada anggotanya dan memberikan sanksi tegas kepada anggota partai politik yang merlakukan perbuatan yang tercela. Kata Kunci: Tindak pidana Pemilu

scholarly journals Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Eksekutabilitas Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

BESTUUR ◽  
2020 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 36
Author(s):  
I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani ◽  
Lego Karjoko ◽  
Abdul Kadir Jaelani
Keyword(s):  
Secondary Data ◽  
Time Limit ◽  
Data Type ◽  
Constitutional Court ◽  
Court Decisions ◽  
Grace Period ◽  
The Future

<p><em>This research is motivated by the number of unimplemented Constitutional Court decisions, although the nature of the Constitutional Court 's rulings is final and binding. This form of work is ethical normative. That investigation is descriptive. The data type used is the secondary data. Secondary techniques for the processing of data were obtained through library work. Primary and secondary data were qualitatively analysed. The results of the study show that, first, the decision of the Constitutional Court, which is not implementing the compilation of its decision, does not include a time limit for its implementation, while the decision of the Constitutional Court, which contains a grace period, is quickly followed through the establishment of an invitation regulation. Second , the model of the future functional decision of the Constitutional Court is the decision of the Constitutional Court which contains a period of grace and the institutionalization by constitutional permit of constitutional questions.</em></p><p><em> </em></p><p><strong>Keywords</strong>: <em>Constitutional Court, time of grace and Issue of the Constitution.</em></p>

scholarly journals Implikasi Putusan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotika

2019 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 129-146
Author(s):  
Endy Ronaldi ◽  
Dahlan Ali ◽  
Mujibussalim Mujibussalim
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Criminal Law ◽  
Research Method ◽  
Court Decisions ◽  
The Supreme Court ◽  
The Law ◽  
The One ◽  
Principle Of Legality

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa sehingga menjadi prioritas pemerintah untuk diperangi. Penanggulangan tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Salah satu pengaturan dalam undang-undang tersebut adalah pemberian sanksi di bawah minimum melalui putusan hakim. Sebagaimana kasus yang terjadi dalam Putusan Nomor 64/PID/2012/PN Sigli, Putusan No. 1/pid.sus/2016/PN Cag. (narkotika) dan Putusan No. 14/pid.sus/2016/PN Cag. Adapun permasalahan yang dikaji yaitu faktor penyebab hakim memutuskan sanksi di bawah minimum kepada pelaku narkotika dan implikasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan mengkaji aspek normatif atas permasalahan yang dikaji. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kasuistik dengan menelaah putusan pengadilan. Putusan pengadilan dengan penetapan sanksi di bawah minimum disatu sisi bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Sehingga hal ini diakomodir dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015. Narcotics crimes are extraordinary crimes so that become government priorities to be minimized. Tackling narcotics crime is regulated in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. One of the regulations in the law is to impose sanctions below the minimum through a judge's decision. As the case with is the Decision Number 64/PID/2012/PN Sigli. The problems studied are the factors that cause the judge to decide the minimum sanctions for narcotics and their implications. The research method used is a normative juridical method by examining the normative aspects of the problem under study. The approach taken is a casuistic approach by examining court decisions. Court decisions with the determination of sanctions below the minimum on the one hand are contrary to the principle of legality in criminal law. So that accommodated in the Supreme Court Circular No. 3 of 2015.

scholarly journals Comparasion Of Insult Regulation Towards President/Vice President In The Decree of The Constitutional Court

2021 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 27-38
Author(s):  
Robinsius Asido Putra Nainggolan
Keyword(s):  
Legal Protection ◽  
Secondary Data ◽  
Vice President ◽  
Criminal Code ◽  
Policy Formulation ◽  
Research Data ◽  
Constitutional Court ◽  
Court Judge ◽  
Library Research ◽  
The Government

The reform of criminal law in Indonesia, which has become one of the discourses, is the Article regarding insults to the President and Vice President in the 2019 RUUKUHP. The government re-included several articles of insulting the president in the Draft Criminal Code formulation, which the Constitutional Court deleted through Decision Number: 013.022/PUU IV/2006. So the problem in this research is how the policy formulation of offense against the President and Vice President is following the formulation of the RUUKUHP and how the comparison of articles on insulting the President and Vice President in the formulation of the Draft Criminal Code with the Constitutional Court Judge Decision No: 013.022/PUU IV/2006. The research method used is juridical normative based on secondary data through library research data collection and data analysis. The discussion results show that the policy for the formulation of offense against the President/Vice President following the formulation of the RUUKUHP is an effort to provide legal protection to the President/Vice President as a symbol in state life. Comparing articles regarding insults to the President and Vice President in the formulation of the RUUKUHP with the Constitutional Court Decision No: 013.022/PUUIV/2006 have both similarities and differences.

scholarly journals MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA BERBASIS NILAI-NILAI KESEIMBANGAN

2016 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 138
Author(s):  
Taufiqurrohman Abildanwa
Keyword(s):  
Criminal Law ◽  
Qualitative Data ◽  
Secondary Data ◽  
The Other ◽  
Law Reform ◽  
Primary Data ◽  
Traditional Values ◽  
Library Research ◽  
Traditional Societies ◽  
Court Process

The purpose which would be expected in ”Penal Mediation” in positive criminal law which is to root the values   promoted by restorative justice is rooted in traditional values   in traditional societies such as the value of balance, harmony and peace in society. This study used library research (library research) with normative approach to determine the policy of the criminal law in the prevention of criminal acts through efforts to settle outside the court process in order to reform the criminal law in Indonesia. Analysis of the data used in this study is qualitative data analysis of the primary data and secondary data. Results of this study were (1) the criminal law policy in combating criminal acts through efforts to resolve extrajudicial positive today only a small part, while others are still oriented to the formal completion. (2) Policy criminal law in combating criminal acts through the efforts of  a settlement Penal Mediation in the framework of criminal law reform in Indonesia should be arranged in an integrated manner, and the required type of criminal that could compromise or take advantage of the positive aspects (the reverse also means, avoid negative terms) on the other side of the prison and criminal surveillance sector on the other side.

scholarly journals ANALISIS YURIDIS PENGATURAN IDEAL PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013

2018 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
Author(s):  
Agung Barok Pratama ◽  
Aminah . ◽  
Mohammad Jamin
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Rule Of Law ◽  
Judicial Review ◽  
Secondary Data ◽  
Court Decision ◽  
Constitutional Court ◽  
Court Decisions ◽  
Literature Study ◽  
Law Enforcement Officials ◽  
The Ideal

<p>Abstract<br />This article  discusses the ideal setting reconsideration after the Constitutional Court decision No. 34/PUU-XII/2013. This research is legal (judicial) normative, namely by reviewing library materials (literature study). Therefore, the data used in this research is secondary data, which includes the primary legal materials, secondary, and tertiary. The results of this study showed that realizing an ideal regulatory application for review should be conducted, first, the MA should retract SEMA 7 2014 it is necessary to avoid confusion law enforcement officials and people seeking justice so as to interfere with the judicial system. If want to make additional rules to facilitate the course of justice, the MA should be poured in the form of PERMA. Second, by accelerating the process of PK and execution. Thirdly, provision PK in the future submission must be adapted to the Constitutional Court decision No. 34/PUU-X/2013. That way the material truth and justice will actually be realized.</p><p>Keywords: Judicial Review; Justice; Rule of Law; Supreme Court Decisions.</p><p>Abstrak<br />Artikel ini meneliti tentang pengaturan ideal peninjauan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XII/2013.Penelitian ini merupakan penelitian hukum (yuridis) normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan). Karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yang mencakup bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa, demi menwujudkan suatu peraturan yang ideal permohonan peninjauan kembali maka perlu dilakukan, pertama, MA harus menarik kembali SEMA No.7 Tahun 2014 hal ini ini diperlukan agar tidak terjadi kebingungan aparat penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan sehingga dapat mengganggu sistem peradilan. Kedua, dengan mempercepat proses PK dan eksekusinya. Ketiga, ketentuan pengajuan PK kedepanya harus disesuaikan dengan putusan MK No. 34/PUU-XI/2013. Dengan begitu keadilan dan kebenaran materiil akan benar-benar dapat diwujudkan.<br />Kata kunci: Peninjauan Kembali, Keadilan, Kepastian Hukum, Putusan Mahkamah Agung</p>

scholarly journals THE LEGAL PROTECTION FOR REAL LAND RIGHT HOLDER IN CASE OF FORGED RINCIK

2017 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 184
Author(s):  
Nirwana Nirwana ◽  
Farida Patittingi ◽  
Sri Susyanti Nur
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Research Result ◽  
Legal Protection ◽  
Secondary Data ◽  
The Real ◽  
Land Title ◽  
Library Research ◽  
Qualitative Descriptive ◽  
The Right ◽  
Land Sale

The legal Protection For Real Land Right Holder in Case of Forged Rincik. The research aimed to investigate (1) the legal protection for the land owner whose possession was based on rincik evidence, and (2) the legal protection on the good-will buyer based on the forged rincik document used in the land sale transaction. This was the normative legal research, also called the library research or documentary study because the research was only conducted on the written regulations or other legal materials or secondary data consisting of the primary and secondary legal materials. The interview was performed to strengthen the theories and opinions in the research. The research also used the Secondary data. the data were analysed and presented using the qualitative descriptive method. The research result indicate that: (1) the real land owner with rincik possession issued after the year 1960 based on the decision of Indonesian Supreme Court No. 560K / PID / 2008 has not been fully protected due to the fact that the seller is funished for forging the rincik., returning the right to the land owner can not be carried out due to the decision of Indonesian Supreme Court Number. 482 / PK / Pdt / 2014 which make the buyer win, while the real land owner is the directed to sue the land seller to give the compensation: and (2) the legal protection on the good faith buyer based on forget rincik in the land sale transaction has been fully protected and has the ringt to possess the land based on the decision of Indonesian Supreme Court Number. 482/PK/Pdt/2014 because the buyer has bought the land in the presence of Temporary Land Title Registar.

scholarly journals Relevant Issues of the Legal Treatment of Abduction

Russian judge ◽  
2020 ◽  
Vol 12 ◽  
pp. 45-50
Author(s):  
Svetlana V. Kornakova ◽  
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Russian Federation ◽  
Criminal Law ◽  
Criminal Code ◽  
Court Decisions ◽  
Legal Norms ◽  
The Supreme Court ◽  
The Russian Federation ◽  
Cis Countries ◽  
Definition Of

The article critically assesses the absence of a definitive provision in the Russian criminal law that does not meet the criterion of legality, revealing the qualifying features of kidnapping. Examples of contradictory court decisions resulting from this are given. The relevant legal norms of some CIS countries are analyzed. It is concluded that the definition of kidnapping developed by judicial and investigative practice and reflected in the decisions of the Supreme Court of the Russian Federation is more specific. It is argued that it should be fixed in art. 126 of the Criminal Code of the Russian Federation.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document