scholarly journals JUAL BELI RUMAH DINAS PT. PLN (PERSERO) DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

2020 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 115-136
Author(s):  
Henggar Prasetyo ◽  
R Kartikasari ◽  
Yani Pujiwati

ABSTRAKPenghuni sebagai pembeli perlu memperoleh kepastian atas penyerahan hak milik rumah dinas sebagai kewajiban PT PLN (Persero) berdasarkan perjanjian sewa beli. Hal tersebut karena telah disepakati dalam perjanjian sewa beli dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa hak milik rumah dinas wajib diserahkan setelah harga dibayar oleh penghuni kepada PT PLN (Persero. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan jual beli rumah dinas milik PT PLN (Persero) dihubungkan dengan asas kepastian hukum? dan Bagaimana perlindungan bagi pembeli atas penyerahan hak milik rumah dinas PT PLN (Persero) dihubungkan dengan asas kepastian hukum? Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data-data dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Di dalam penelitian ini digunakan analisa data dilaksanakan dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli rumah dinas dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat berdasarkan perundang-undangan. Pembeli PT PLN (Persero) memiliki jaminan kepastian penyerahan hak milik berdasarkan alas hak yang timbul dengan telah dilaksanakannya pembayaran harga rumah dinas. Kata kunci: jual beli; kepastian hukum; rumah dinas ABSTRACTLegal occupants as buyers need to obtain certainty over the transfer of ownership rights to the official residence as an obligation of PT PLN (Persero) based on the lease and purchase agreement. This is because it has been agreed in the lease and purchase agreement and has been regulated in the laws and regulations that the property rights of the official residence must be submitted after the price is paid by the legal occupants to PT PLN (Persero. Based on these things, the following problems can be identified: How the implementation of the sale and purchase of official houses owned by PT PLN (Persero) is connected with the principle of legal certainty? and How is the protection for buyers of the transfer of property rights to the official residence of PT PLN (Persero) related to the principle of legal certainty? This research is a descriptive-analytical study with a normative juridical approach. The data in this study are in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. In this study, data analysis is carried out using a qualitative normative method. The results show that the sale and purchase of official houses are carried out based on agreements made based on legislation. PT PLN (Persero) has a guarantee of certainty of transfer of ownership rights based on rights arising from the payment of official housing prices. Keywords: legal certainty; sales; official residence

Author(s):  
I Made Aryawan Saddewa

This journal shall be entitled as "The Depreciation of the Land Area by Matters Beyond the Will of the Holder of Property Rights". Land is a non-renewable natural resource, so that the ownership of a plot of land in Indonesia becomes every society’s desire. The magnitude of the desire to own a plot of land should be followed by the rule of law that protects the holders of the land rights as aspired in Law No. 5 of 1960. The legal issues, which is also the purpose of this journal shall be about the legal consequences caused to the rights of the land that has been depreciated data due to things beyond the will of the holder (such as natural influences) and the legal steps that can be done between the parties (the holders of the property rights and government) in enforcing the principle of legal certainty and to discover the strongest owner of the property rights within the scope of this research. This journal’s preparation is done by legal research, and the approach method being used in this journal shall be used is the combination of the statute approach and the conceptual approach. The author’s conclusion is that the depreciation data of the land area of ??this property may result in the eradication of ownership rights to the land as regulated in Article 27 of the Law No. 5 of 1960, as there is no explanation regarding the scope of the destruction of the land in that article. Legal steps that can be done to enforce the legal certainty and to verify the strongest and the most fulfilled party of the property rights is through the deliberation and procurement of land as compensation from the land dispute. Jurnal ini mengambil judul “Berkurangnya Luas Tanah Diakibatkan Oleh Hal-Hal Di Luar Kehendak Pemegang Hak”. Tanah merupakan suatu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sehingga kepemilikan atas sebidang tanah di Indonesia menjadi keinginan setiap masyarakat. Besarnya keinginan memiliki sebidang tanah ini harus diikuti pula dengan aturan hukum yang melindungi para pemegang hak atas tanah tersebut sebagaimana yang dicita-citakan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Makalah ini mengangkat permasalahan yang juga menjadi tujuan penulisan yaitu tentang akibat hukum yang ditimbulkan terhadap hak atas tanah yang mengalami Perubahan Data Fisik tanahnya akibat hal-hal di luar kehendak seperti pengaruh alam, dan terkait langkah hukum yang dapat dilakukan antara para pihak (pemegang hak atas tanah dan pemerintah) dalam hal mewujudkan asas kepastian hukum dan sifat hak milik atas tanah yang terkuat dan terpenuh dalam lingkup penelitian ini. Penyusunan jurnal ini dilakukan dengan tipe penelitian hukum yaitu jenis penelitian normatif, dan metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hingga tercapainya suatu kesimpulan bahwa dengan adanya Perubahan Data Fisik tanah hak milik ini dapat mengakibatkan hapusnya hak milik atas tanah tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 27 UUPA, karena belum adanya penjelasan terkait batasan lingkup dari musnahnya tanah dalam pasal tersebut. Langkah hukum yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kepastian hukum dan bukti sifat terkuat dan terpenuh pada hak milik ialah melalui langkah musyawarah dan pengadaan tanah sebagai ganti kerugian dari tanah tersebut.


Jurnal Akta ◽  
2018 ◽  
Vol 5 (4) ◽  
pp. 857
Author(s):  
Fery Harjanto ◽  
Gunarto Gunarto

Land registration is held to ensure legal certainty. The absence of legal certainty in land ownership rights will lead to the deed of sale of land that is unlawful, because it is made without going through the procedures of land deed that has been determined. The purpose of this study was to analyze the causes of the Deed of Sale and Purchase of Land that is not in accordance with the procedures of the Land Deed-making event and to analyze the legal consequences Deed of Sale and Purchase of Land that is not in accordance with the procedure of making the show. This study using sociological juridical approach with analytic descriptive data analysis techniques. Data collection was done by using the study of literature. The results showed that the factors causing the deed of sale of land that does not follow the procedure of deed of land caused by the confidence that is too high between the parties with PPAT, too many employment PPAT so the time to investigate is limited, lack of understanding PPAT to the provisions of the law, the value of the transaction so that PPAT follow the will of the parties, relationships and friendship factor. Based on data analysis concluded the legal consequences of land purchase deed which is not in accordance with the procedures of a deed is PPAT be dishonorably discharged, the deed of sale published degraded proof strength be deed under the hand and third parties can use this for their own interests.Keywords: Deed of Sale and Purchase of Land; Procedure for the Deed; Effects.


Author(s):  
Jawakil Butarbutar

This research is related to the Basic Agrarian Law which regulates land rights including property rights by registering the rights to their land to obtain ownership rights intended for maintain legal certainty and legal protection for holders of property rights over land. For this reason, it is important to socialize the importance of registering uncertified land to become certified land for legal certainty and protection of holders of property rights on the land to avoid land problems in the community. For this reason legal certainty and protection are needed so that the status of land owned by the people is clear as well as all actions taken relating to the land such as transfer, inheritance, transfer of rights, revocation / exemption and abolition of the land rights. With the certificate, the government has a definite role to provide legal protection to the  holders of property rights because the certified land has been registered at the landoffice and it becomes an obligation for the government to protect it. Keywords: Legal Certainty and Protection, Holders of Certificates of Ownership,  Agrarian Basic Law.


2018 ◽  
Vol 20 (2) ◽  
pp. 203-218
Author(s):  
Ilham Abbas ◽  
Marten Bunga ◽  
Salmawati Salmawati ◽  
Nurson Petta Puji ◽  
Hardianto Djanggih

Penelitian ini bertujuan mengkaji upaya hukum istri untuk mendapatkan kepastian hukum pemberian mahar Sompa yang berasal dari calon suami sebelum terjadinya proses perkawinan berdasarkan proses perkawinan adat Bugis Makassar. Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah upaya hukum istri untuk mendapatkan kepastian hukum atas mahar Sompa pada perkawinan adat Bugis Makassar. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan mengkaji putusan PA. Bulukumba Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim pengadilan memutus permohonan istri terhadap tanah mahar Sompa merupakan hak milik istri sepenuhnya, dan mendasar bagi istri untuk mendapatkan status tanah. Dengan dasar keputusan pengadilan, maka istri dapat mendaftarkan kepada Badan Pertanahan untuk proses balik nama sertifikat yang berasal dari orang tua suaminya. Setelah mendapatkan status hak milik dari Badan Pertanahan, maka tanah tersebut menjadi hak pribadi istri, sehingga istri dapat melakukan perbuatan hukum untuk status hak milik tanah tersebut.  The Wife’s Rights Over Mahar Sompa of Traditional Marriage in  Bugis Makassar (The Analysis of PA Decission Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk) This study aims to examine the wife's legal efforts to obtain legal certainty of giving the dowry sump from the prospective husband before the marriage process based on the customary marriage process of Bugis Makassar. The research problem is, how the wife's legal efforts to obtain legal certainty over Mahar Sompa on Bugis Makassar Customary Marriage. This study uses normative research, namely by examining the decision of PA. Bulukumba Number 25/Pdt.P/2011/PABlk. The result of the research shows that the decision of the court judge to decide the wife's application to the dowry is the right of wife's property completely, and fundamental for the wife to get the status of the land. On the basis of the Court's decision, the wife may register to the Land Board to process the name of the certificate originating from her husband's parents. After obtaining the status of property rights from the Land Agency then the land becomes the private rights of the wife, so the wife can perform legal acts for the status of the land ownership rights.


2021 ◽  
Vol 6 (2) ◽  
pp. 59-80
Author(s):  
Irma Garwan ◽  
Zarisnov Arafat ◽  
Yola Ardila

Tanah merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Selain sandangdan pangan, manusia juga membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal mereka. Untukmemberikan kepastian hukum dan menjamin kepemilikan tanah kepada pemegang hak atastanah, maka mereka harus mempunyai bukti yang disebut sertipikat. Bahwa rumah tinggaldiperlukan masyarakat, maka tanah digunakan sebagai rumah tinggal dari status HakGuna Bangunan menjadi Hak Milik untuk rumah tinggal. Masalah yang dikaji dalampenelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan peningkatan Hak Guna Bangunan menjadiHak Milik untuk rumah tinggal di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang? dan apa sajasyarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran peningkatan Hak Guna Bangunanmenjadi Hak Milik untuk rumah tinggal?. Berkaitan dengan masalah tersebut, penelitianini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peningkatan Hak Guna Bangunan menjadiHak Milik untuk rumah tinggal di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Metodependekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis empiris yaitu pendekatanyang menitik beratkan pada pengumpulan data dari studi lapangan sebagai data utama danstudi kepustakaan sebagai data pelengkap. Adapun hipotesa dari penulis adalah perihalpelaksanaan Peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik adalah seringditemuinya pemohon yang mendaftarkan peningkatan dengan berkas yang kurang lengkapdikarenakan kurangnya pengetahuan terkait proses tersebut sehingga menunda prosespeningkatan hak dan membutuhkan waktu yang lama. Kata Kunci : Peningkatan Hak, Hak Guna Bangunan, Hak Land is a very important factor in people's lives. In addition to clothing and food, humansalso need land as their residence. To provide legal certainty and guarantee ownership ofland to holders of land rights, they must have evidence called certificates. Whereas aresidence is needed by the community, the land is used as a residence from the status ofBuilding Use Rights to become Ownership Rights for the residence. The problem examinedin this study is how to implement an increase in Building Use Rights to Property Rights forresidences in the Karawang Regency Land Of ice? and what are the conditions that must bemet in registering an increase in the Right to Build into Ownership Rights for residences?In connection with these problems, this study aims to determine the implementation of theincrease in Building Use Rights to Property Rights for residences in the Karawang RegencyLand Of ice. The method of approach used in this study is empirical juridical, which is anapproach that focuses on collecting data from field studies as the main data and librarystudies as supplementary data. The hypothesis of the author is that regarding theimplementation of the Improvement of Building Rights to Ownership Rights, it is often thecase that an applicant registers an increase with an incomplete file due to lack ofknowledge related to the process, thus delaying the process of increasing rights and takes along time. Keywords: Increased Rights, Building Rights, Ownership Right


2018 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 89-107
Author(s):  
Cheri Bayuni Budjang

Buying and selling is a way to transfer land rights according to the provisions in Article 37 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration which must include the deed of the Land Deed Making Official to register the right of land rights (behind the name) to the Land Office to create legal certainty and minimize the risks that occur in the future. However, in everyday life there is still a lot of buying and selling land that is not based on the laws and regulations that apply, namely only by using receipts and trust in each other. This is certainly very detrimental to both parties in the transfer of rights (behind the name), especially if the other party is not known to exist like the Case in Decision Number 42 / Pdt.G / 2010 / PN.Mtp


2021 ◽  
pp. 1-2
Author(s):  
Mangal Supe ◽  
Anup Arun Gundecha

Background: Dysfunctional uterine bleeding is dened as abnormal uterine bleeding not caused by any pelvic pathology, medications, pregnancy related complications or any systemic disease. It is the most common cause of abnormal uterine bleeding. It affects pubertal adolescents and perimenopausal women and is associated with considerable morbidity and affects patient’s family, personal and social life. Patient presents as menorrhagia, polymenorrhea, metrorrhagia or intermenstrual bleeding. It has great variations in endometrial patterns each deciding treatment modality. Objective: To determine frequency of various types of abnormal uterine bleeding and analyze the histopathology of endometrial curettage samples. Method: A prospective analytical study was conducted from Jan 2018 to Dec 2019 on sample of 650 patients between 20-70 years of age with symptoms of dysfunctional uterine bleeding presenting to medical college and hospital, Pimpri. Their endometrial samples were obtained by dilatation and curettage. To have a broader analysis the endometrial histopathology on hysterectomy specimens where the clinical diagnosis was DUB were also included in the study. Data obtained was tabulated and analyzed. Conclusion: The age group 31-40 and 41-50 years was the most common age group presenting with DUB. The predominant pattern of presentation was menorrhagia. The most common endometrial pattern on histopathology was proliferative type.


2014 ◽  
Vol 22 (2) ◽  
pp. 204-210 ◽  
Author(s):  
Denize Bouttelet Munari ◽  
Cristina Maria Garcia de Lima Parada ◽  
Francine de Lima Gelbcke ◽  
Zenith Rosa Silvino ◽  
Luana Cássia Miranda Ribeiro ◽  
...  

OBJECTIVE: to analyze the production of knowledge resulting from the professional master's degree programs in Nursing and to reflect about their perspectives for the area.METHOD: descriptive and analytical study. Data collected from the dissertations of three educational institutions that graduated students in programs of professional master's degree in Nursing between 2006 and 2012 were included.RESULTS: most of the 127 course completion studies analyzed were developed within hospital contexts; there was a focus on the organizational and healthcare areas, in the research fields care process and management, and predominance of qualitative studies. There are various products resulting from the course completion studies: evaluation of services/healthcare programs and development of processes, care or educational protocols.CONCLUSION: the programs of professional master's degree in Nursing, which are undergoing a consolidation stage, have recent production under development and there is a gap in the creation of hard technologies and innovation. They are essential for the development of innovative professional practices that articulate the healthcare and educational areas.


Jurnal Akta ◽  
2019 ◽  
Vol 6 (2) ◽  
pp. 277
Author(s):  
Muhammad Madih ◽  
Munsharif Abdul Chalim

Marriage is a bond between man and woman which is also the religion of Islam is a way of worship, that in the community there is monogamy: one husband and one wife, but there are also polygamous marriage is one man with more than one wife with their applicable laws and regulations for implementation. The purpose of this study was to: 1) To determine the function of the marriage covenant can provide legal protection of the rights wife and children in polygamous marriages. 2) To determine the right of wife and children in polygamous marriages. 3) To know the legal remedies can be done to determine the rights of wives and children in polygamous marriages. Based on the results of data analysis concluded that: 1) The function of the marriage contract may provide legal protection of the rights of the wife and children in polygamous marriages as a certainty or limitation of rights received by his wife and children during the marriage took place and as a measure for husbands to act fairly in polygamous marriages , 2) The position of the right wife and children in polygamous marriages, namely the right wife by the husband proportionate balanced well after their second marriage and so are the rights of children still get their right in accordance with the provisions of the Act. 3) Remedies that can be done to determine the right istir and children in polygamous marriages with authentic mating agreements made governing the boundary between the rights and obligations of husband and wife in a polygamous marriage.Keywords: Marriage; Polygamy; Marriages Agreement; Wife and Children's Rights.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document