scholarly journals HUMAN RIGHTS PROTECTION FOR INDONESIAN MIGRANT WORKERS: CHALLENGES FOR ASEAN

2017 ◽  
Vol 29 (1) ◽  
pp. 123
Author(s):  
Win Sherly Tan ◽  
Rina Shahriyani Shahrullah
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Migrant Workers ◽  
Research Method ◽  
Good News ◽  
The Political ◽  
Political Commitment ◽  
Legal Research ◽  
Human Rights Protection ◽  
Rights Protection ◽  
Asean Countries

AbstractThe AEC is good news for Indonesian migrant workers wanting to work overseas. Unfortunately, many Indonesian migrant workers have been deported from ASEAN countries because of having problems. This study adopts the normative legal research method. It argues that AICHR may be slow in resolving the problems of human rights. It is also argued that the ASEAN Committee on Migrant Workers works in the absence of the political commitment of ASEAN leaders to implement the Cebu Declaration. Therefore, the best solution is public participation in the ASEAN countries to protect migrant workers.IntisariKomunitas Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah berita baik untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri. Namun, banyak TKI yang kembali dari negara-negara ASEAN dikarenakan mendapatkan berbagai permasalahan. Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa AICHR lamban dalam menyelesaikan permaslahan tentang hak asasi manusia. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa komunitas ASEAN tentang Pekerja Migran bekerja dengan tidak adanya komitmen politik dari para pemimpim ASEAN dalam menerapkan Deklarasi Cebu. Oleh sebab itu, dibutuhkan partisipasi ASEAN dalam melindungi TKI.

scholarly journals PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN SOUTHEAST ASIA WITH SPECIAL REFERENCE TO THE ROHINGYA IN MYANMAR: A CRITICAL STUDY OF THE EFFECT OF ASEAN’S POLICY AND ACTION ON ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS (AICHR)

2019 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 161-180
Author(s):  
Rachminawati ◽  
Khairil Azmin Mokhtar
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Critical Study ◽  
South East Asia ◽  
Legal Research ◽  
Member States ◽  
Human Rights Protection ◽  
Rights Protection ◽  
Protection Of Human Rights ◽  
Asean Countries ◽  
Rights Issues

AbstractSince its inception over four decades ago ASEAN has always worked towards improving the lives of its citizens. Year 2009 has opened another chapter with the inauguration of AICHR pursuant to Article 14 of the ASEAN Charter at the 15th ASEAN Summit. Since then AICHR has conducted various activities. In the midst of these ‘progress’ the vital question remains unanswered; To what extent AICHR has been successful in protecting human rights of citizens in ASEAN countries? This shall be answered through qualitative legal research. This study serves as an analytical basis to predict the future development of the AICHR as well as human rights protection in South East Asia. Furthermore, it contributes to the reform of both ASEAN and AICHR toward implementation of human rights in the region. This research focuses on human rights issues of the Rohingya in Myanmar whereby ASEAN’s policy and action relating to the issue are examined. The finding shows that the policy and action of ASEAN does not provide much support in protecting the rights of the Rohingya. On the contrary, the policy has hindered the effort of AICHR in protecting human rights. AICHR is considered not independent since it almost completely relies on ASEAN. As therefore, it is recommended that ASEAN and its member states take real and concrete measures to protect human rights. Hence, to achieve AICHR and ASEAN’s objectives, lASEAN and its member states must respect human rights and support AICHR with necessary power and measure. Keywords: AICHR, ASEAN, Human Rights, Myanmar, Rohingya.   Abstrak Sejak kelahirannya empat dekade yang lalu, ASEAN selalu berupaya meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Tahun 2009 membuka lembaran baru ASEAN dengan adanya inaugurasi AICHR berdasarkan Pasal 14 dari Piagam ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-15. Semenjak itu, AICHR telah melaksanakan berbagai kegiatan. Dalam perkembangannya, masih terdapat pertanyaan penting yang belum terjawab; sejauh mana keberhasilan AICHR dalam melindungi hak asasi dari warga negara-negara di ASEAN? Untuk menjawabnya, pertanyaan ini akan dijawab melalui penelitian hukum kualitatif. Penelitian ini berfungsi sebagai dasar analisis untuk memprediksi perkembangan AICHR juga perlindungan HAM di ASEAN. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan berkontribusi terhadap reformasi ASEAN dan juga AICHR dalam perlindungan HAM di ASEAN. Penelitian ini memfokuskan pada isu HAM kelompok Rohingya di Myanmar dengan menelaah kebijakan dan tindakan ASEAN terhadap isu tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan tindakan ASEAN tidak memberikan cukup dukungan dalam perlindungan HAM terhadap Rohingya, namun sebaliknya, kebijakan-kebijakan yang ada telah menghalangi upaya AICHR dalam melindungi HAM. Sehingga AICHR tidak benar-benar independen sebab AICHR bergantung nyaris sepenuhnya pada ASEAN. Oleh karenanya, ASEAN dan negara-negara anggotanya sebaiknya melakukan berbagai upaya yang nyata dan konkret untuk melindungi HAM. Agar AICHR bisa merealisasikan maksud dan tujuannya, ASEAN dan negara-negara anggotanya harus menghormati HAM dan mendukung AICHR melalui berbagai upaya dan kekuatan yang diperlukan. Kata Kunci: AICHR, ASEAN, Hak Asasi Manusia, Myanmar, Rohingya

scholarly journals Kekerasan pada Setiap Tahap Penempatan TKI Asal Propinsi Sumatera Barat Tahun 2006

2007 ◽  
Vol 1 (4) ◽  
pp. 168
Author(s):  
Helfi Agustin
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Migrant Workers ◽  
Health Impact ◽  
Political Commitment ◽  
Human Right ◽  
Human Rights Protection ◽  
Interview Method ◽  
Rights Protection ◽  
Depth Interview ◽  
Human Rights Violation

Peningkatan jumlah tenaga kerja Indonesia yang diberangkatkan keluar negeri seiring dengan kebijakan nasional diikuti oleh peningkatan berbagai masalah yang mengarah pada pelanggaran hak azasi manusia. Penelitian ini bertujuan mengetahui berbagai kekerasan yang menyertai setiap tahap penempatan tenaga kerja Indonesia dan dampaknya terhadap kesehatan. Penelitian ini menggunakan metoda kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan metoda analisis tema. Penelitian diadakan di Propinsi Sumatera Barat, pada bulan April-Mei 2006. Hasil penelitian menemukan semua TKI berangkat pada usia muda. TKI dengan tingkat pendidikan/ akses informasi terbatas mudah terjebak dalam pemberangkatan ilegal. Semua TKI mengalami beberapa bentuk kekerasan secara bersamaan dan berulang Besar dan besar dampak kekerasan bergradasi menurut jenis kelamin. TKI legal mengalami eksploitasi karena peraturan dan mekanisme penempatan yang belum melindungi hak azasi manusia. Kekerasan tidak hanya terjadi ketika TKI bekerja di luar negeri, tetapi sejak pra pemberangkatan sampai saat pemulangan. TKI ilegal menghadapi resiko pelanggaran hak azasi manusia yang lebih besar dan mengalami kekerasan dengan gradasi dampak yang lebih berat. Untuk menghentikan pemberangkatan ilegal, disarankan pada Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang aspek migrasi internasional melalui informasi publik. Kepada Depnakertrans RI diharapkan dapat merevisi peraturan dan melakukan upaya diplomasi yang berorientasi pada perlindungan hak azasi manusia dengan merujuk pada kesepakatan internasional.Kata kunci : Kekerasan, kualitatif, TKI, Sumatera BaratAbstractIndonesian government has determined a policy of employment placement as national program. With the raising number of Indonesian migrant workers, the related problems are also raising. The research is qualitative research and data were taken by in-depth interview method. The aim of this study is to know the form of abuse of Indonesian migrant workers in all placements and its health impact. Thematic analysis was used in this study. The study was held in West Sumatera Province in April –May 2006. The research finds that all of Indonesian Migrant Workers left the country at young ages. Those workers with low education level or had limited access to information were easily trapped in illegal departure. The form and magnitude of abuse were gradual according to sex. All Indonesian migrant workers experienced various kind of abuses simultaneously and repeatedly. Illegal Indonesian migrant workers are exploited because of the rule and mechanism of placement do not comply to human rights protection. Abuse does not only happen when Indonesian migrant workers are abroad but also before leaving and after coming home. Illegal Indonesian migrant workers faced higher risk of human rights violation and undergo abuse with greater impact. Government should improve citizen awareness to prevent abuse through elimination of illegal departure by giving information to wider public, and to have strong political commitment to revise rules related to migrant workers as well as to foster diplomatic efforts towards human right protection of Indonesian migrant workers.Keywords: Violence, qualitative, Indonesian migrant workers, West Sumatera

scholarly journals Perbandingan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dengan Pengadilan HAM

2019 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 109-120
Author(s):  
Danel Aditia Situngkir
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Migrant Workers ◽  
Research Method ◽  
The State ◽  
Community Research ◽  
Labor Rights ◽  
Economic Community ◽  
Legal Research ◽  
Research Problems ◽  
Asean Economic Community

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional dengan Pengadilan HAM Indonesia. Masalah penelitian Bagaimana yurisdiksi dibandingkan dengan pengadilan kriminal internasional dan pengadilan HAM di Indonesia? dan Apa Peluang untuk Pengenaan Yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional di Indonesia? Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional dan Pengadilan Hak Asasi Manusia dapat dilihat dari yurisdiksi pidana, pribadi, temporal dan teritorial. Indonesia bukan negara pihak dan bukan negara yang menerima yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Meski begitu, Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dapat diterapkan di Indonesia mengingat perbedaan yurisdiksi pidana kedua pengadilan tersebut, karena ada 2 (dua) kejahatan yaitu kejahatan perang dan kejahatan agresi yang tidak diatur dalam Pengadilan HAM Indonesia. , jika ada situasi di Indonesia yang dirujuk oleh Dewan PBB dan keamanan Indonesia dianggap tidak mau dan tidak dapat membawa para pelaku kejahatan untuk diadili di pengadilan. This study aims to analyze the protection of labor rights in this case Indonesian migrant workers abroad within the framework of the ASEAN Economic Community and Law no. 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers' labor rights within the framework of the ASEAN Economic Community. Research problems, First, What is the Form of Protection for Indonesian Migrant Workers, Second, What is the Form of Legal Efforts for Indonesian Migrant Workers who are disadvantaged? The research method uses socio-legal research by observing the ASEAN Declaration of Human Rights and Law No. 18 of 2017, as well as other Indonesian Laws and Regulations. The results showed that the Protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) is all efforts to protect the interests of prospective PMI and their families in realizing guaranteed fulfillment of rights in all their activities. The author will analyze the issue of the extent to which the state protects labor rights in this case Indonesian migrant workers abroad within the framework of the ASEAN Economic Community and Law No. 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers.

scholarly journals PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK POLITIK PEREMPUAN OLEH NEGARA

2015 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
Author(s):  
Yosefina Daku
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Legal Protection ◽  
The State ◽  
The Political ◽  
Political Rights ◽  
Political Field ◽  
Human Rights Protection ◽  
Rights Protection ◽  
The Law

As the law states, Indonesia  provide the protection of the rights for of all people without the discrimination. By the basis of the mandate of the Preamble to the Constitution of 1945 that "a just and civilized humanity," the Indonesian state guarantees of a society that is fair. Political rights granted by the country with regard to discrimination is legal protection by the state against women's political rights. By participating in the convention and recognized in the form of Law Number 7 Year of 1984 on Ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, an attempt by the state to remove the problems in realizing the equality of women and men. Therefore  the  problem  that  can  formulated are: 1) how the legal protection of women's political rights in Indonesia? 2) how the implementation of Law Number 7 Year of 1984 on Ratification of the Convention on the Eliminationof All Forms of Discrimination Against Women Related Political Rights of Women?. The purpose of this study was to examine the legal protection by the state against the ful fillment of women's political rights in Indonesia and the implementation of protection of women's political rights pursuant of Law Number7 Year of 1984. This research is a normative law. The technique used in this research is to use the concept approach and statutory approach to reviewing the legislations and legal literatures. Rights protection as a form of justice for each person more specifically regulated in Law about Human Rights. Protection of the rights granted to women by the state including the protection of the political field regulated in some provisions of other legislation. By removing discrimination against women in it’s implementation still look at the culture and customs which is certainly not easy to do and the state is obliged to realize the objectives of the convention

scholarly journals Perlindungan Hak Buruh Dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN

2019 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 121-127
Author(s):  
Posma Ramos Sitompul
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Migrant Workers ◽  
Research Method ◽  
The State ◽  
Community Research ◽  
Labor Rights ◽  
Economic Community ◽  
Legal Research ◽  
Research Problems ◽  
Asean Economic Community

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak buruh dalam hal ini Pekerja Migran Indonesia di luar negeri dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN dan UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia hak buruh dalam kerangka masyarakat Ekonomi ASEAN. Permasalahan penelitian, Pertama, Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia, Kedua, Bagaimanakah Bentuk Upaya Hukum Pekerja Migran Indonesia yang dirugikan? Metode penelitian menggunakan penelitian Sosio-Legal dengan mengamati dokumen Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN dan Undang Undang No. 18 tahun 2017, serta Peraturan Perundang-undangan Indonesia lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon PMI dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak dalam keseluruhan kegiatannya. Penulis akan menganalisis permasalahan sejauhmana negara melindungi hak buruh dalam hal ini Pekerja Migran Indonesia di luar negeri dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN dan UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. This study aims to analyze the protection of labor rights in this case Indonesian migrant workers abroad within the framework of the ASEAN Economic Community and Law no. 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers' labor rights within the framework of the ASEAN Economic Community. Research problems, First, What is the Form of Protection for Indonesian Migrant Workers, Second, What is the Form of Legal Efforts for Indonesian Migrant Workers who are disadvantaged? The research method uses socio-legal research by observing the ASEAN Declaration of Human Rights and Law No. 18 of 2017, as well as other Indonesian Laws and Regulations. The results showed that the Protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) is all efforts to protect the interests of prospective PMI and their families in realizing guaranteed fulfillment of rights in all their activities. The author will analyze the issue of the extent to which the state protects labor rights in this case Indonesian migrant workers abroad within the framework of the ASEAN Economic Community and Law No. 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers.

scholarly journals Akomodasi Politik Hukum di Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya

2017 ◽  
Vol 14 (1) ◽  
pp. 168
Author(s):  
Jefri Porkonanta Tarigan
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Civil Rights ◽  
First Generation ◽  
Treatment Compliance ◽  
The Political ◽  
Political Rights ◽  
Human Rights Protection ◽  
Rights Protection ◽  
The Reformation ◽  
Political Configuration

Keberadaan jaminan atas perlindungan HAM telah menjadi unsur penting dalam negara hukum yang demokratis dan berdasarkan konstitusi. Indonesia sebagai negara hukum, telah mewujudkan jaminan perlindungan HAM yang tertuang dalam konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun demikian, pencantuman jaminan HAM di Undang-Undang Dasar tidaklah cukup, melainkan harus diikuti pula oleh Undang-Undang yang berlaku sebagai bentuk politik hukum perlindungan HAM di Indonesia. Muatan suatu produk hukum termasuk akomodasi HAM akan sangat ditentukan oleh visi politik kelompok penguasa. Akomodasi politik hukum di Indonesia terhadap konsepsi HAM berdasarkan generasi pemikirannya terus mengalami perkembangan sejak memasuki era reformasi. Produk hukum mengenai HAM menjadi lebih banyak dihasilkan dibandingkan sebelum reformasi. Konfigurasi politik pada saat dimulainya reformasi tahun 1998 dan peralihan dari rezim otoriter ke alam demokrasi turut melatarbelakangi produk hukum mengenai HAM. Pada era demokrasi, produk hukum yang dihasilkan pun didominasi oleh akomodasi terhadap HAM generasi pertama yakni hak sipil dan hak politik yang dipandang sebagai suplemen utama bagi penyelenggaraan negara demokrasi. Meskipun demikian, adanya pembagian generasi HAM bukan berarti membedakan perlakuan pemenuhan dan perlindungannya karena masing-masing saling berkaitan dan dibutuhkan.The guarantee of human rights protection has become an important element in a democratic and contitutional law state. Indonesia as a law state, has put human rights protection guarantees enshrined in its constitution, UUD 1945. However, the inclusion of human rights guarantees in the constitution is not enough, but must be followed by the Act in force as a law politics of human rights protection in Indonesia. Accomodation of human rights protection will be determined by the political vision of the ruler. Accommodation of law politics in Indonesia for the conception of human rights based on the generation have been developing since the reformation era. Act of human rights became more widely produced than before the reformation era. Political configuration at the 1998’s reformation and the transition from an authoritarian regime to democracy era is background of human rights protection development. In the era of democracy, law product is dominated by the accommodation on the first generation of human rights like civil rights and political rights. They are seen as a major supplement for the holding of democratic countries. Nevertheless, the distribution of generation of human rights does not mean differentiating treatment compliance and protection because they each are related and necessary.

scholarly journals Mainstreaming Human Rights in the Asian Judiciary

2018 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 77
Author(s):  
Desi Hanara
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Constitutional Court ◽  
Legal Research ◽  
Constitutional Courts ◽  
Human Rights Protection ◽  
Rights Protection ◽  
Leading Role ◽  
Protection Of Human Rights ◽  
Enforcement Mechanisms ◽  
The Guardian

Human rights protection in Asia is hindered by the absence of binding human rights instruments and enforcement mechanisms, including the lack of human rights mainstreaming into the works of relevant stakeholders, notably the judiciary. Judiciary plays key roles in the realization and protection of human rights. As the guardian of the Constitution, the Indonesian Constitutional Court (‘the Court’) is mandated to protect the human rights of the citizens. This paper argues that the Court, which previously served as the President of the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC), has the potential to play a leading role in mainstreaming human rights in the region. Using normative and comparative legal research methodologies, the paper identified the Court’s mandates on human rights at the national, regional and international levels; assessed the need for human rights mainstreaming in the Asian judiciary; and examined the significant potential of the AACC to house the mainstreaming project. Finally, it proposes several recommendations for the Court’s consideration, namely to encourage judicial independence, recommend human rights incorporation into judicial discussions and decisions, suggest the establishment of a platform to enhance human rights expertise of the judiciary, as well as facilitate a platform for the development of binding human rights instruments and the establishment of an Asian Human Rights Court.

Using detention to talk about the elephant in the room: the Global Compact for Migration and the significance of its neglect of the UN Migrant Workers Convention

2020 ◽  
Vol 16 (3) ◽  
pp. 287-303
Author(s):  
Mariette Grange ◽  
Izabella Majcher
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
International Migration ◽  
Migrant Workers ◽  
International Norms ◽  
Global Compact ◽  
Double Standards ◽  
Human Rights Protection ◽  
Rights Protection ◽  
Global Agenda ◽  
Migratory Movements

AbstractThe paper discusses the (unsteady) evolution of multilateral processes on migration since the 1980s, with a focus on immigration detention as a growing response to migratory movements. It identifies distinct periods leading up to the Global Compact for Migration (GCM). The paper exposes double standards in the treatment of migration at the UN and beyond, connected with states’ view of migration as a toxic topic. While the GCM put the issue of migration back on the global agenda, the paper argues against the claim that the GCM is the first-ever inter-governmentally negotiated agreement covering all dimensions of international migration. This description better fits the 1990 Migrant Workers Convention. Furthermore, the paper illustrates how the GCM poses a threat to human rights protection in the area of migration: given its focus on co-operation and a state-led non-binding approach, it may overshadow existing international norms and widely endorsed standards monitored by UN bodies.

scholarly journals Analysis of Factors Affecting the Development of Prostitution Services in the Cianjur Regency

2018 ◽  
Vol 34 (2) ◽  
pp. 486-493
Author(s):  
Mia Amalia
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Data Collection ◽  
Research Method ◽  
Social Economic ◽  
Analytical Techniques ◽  
Education Level ◽  
Qualitative Approach ◽  
Factors Affecting ◽  
Human Rights Protection ◽  
Rights Protection

Construction of villas in the Puncak Cipanas area of Cianjur Regency turned out to cause problems in the practice of prostitution which was increasing, so that the prostitutes did not only come from outside the Cianjur district, even many prostitutes came from abroad. The purpose of this article is to analyze the factors that led to the development of prostitution services in Cianjur Regency. The research method used in this article is a qualitative approach. Data collection techniques used are interview techniques conducted on 50 CSWs. With analytical techniques developed by Straruss and Corbin. The conclusion of this article is the factors of poverty, unemployment, education level, consumerism and the construction of villas, hotels and the like are factors that cause the development of prostitution in Cianjur district. The efforts made by the Cianjur Regency Government to eradicate the practice of prostitution are still not effective. Efforts to prevent and eliminate the practice of prostitution cannot only be from a policy, legal and moral approach but also through social, economic, cultural and human rights protection approaches.

scholarly journals From Italian Pushbacks to Libyan Pullbacks: Is Hirsi 2.0 in the Making in Strasbourg?

2018 ◽  
Vol 20 (4) ◽  
pp. 396-426
Author(s):  
Annick Pijnenburg
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Case Law ◽  
Coast Guard ◽  
The Political ◽  
Control Policies ◽  
Human Rights Protection ◽  
Rights Protection ◽  
European Court ◽  
Migration Control ◽  
First Time

Abstract This article discusses the application that was recently lodged with the European Court of Human Rights alleging that Italy is responsible for its involvement in pullbacks by the Libyan coast guard. It places the case in the wider context of migration control policies and the Hirsi case in particular. The article examines different pullback scenarios which feature in the application lodged with the Court, and discusses different ways in which the Court can address the issues raised. The analysis focuses particularly on the question whether the Court is likely to find that Italy exercises jurisdiction and whether Italy could incur derived responsibility for its involvement in the pullbacks. The article concludes by suggesting that holding Italy responsible would require the Court to move beyond established precedent in its case-law. Although this is a move which can be difficult to make given the political tide in Europe, it would not be the first time that the Court takes its case-law, and thereby human rights protection, a step further.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document