Preliminary Draft Text for a Business and Human Rights Treaty Based on the UN Guiding Principle

2020 ◽  
Author(s):  
Claire Methven O'Brien
Jurnal HAM ◽  
2019 ◽  
Vol 10 (1) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Yesaya Sandang

Sebagai salah satu sektor pembangunan yang terus berkembang pesat di Indonesia, kepariwisataan tidak terpisahkan dari pembahasan hak asasi manusia. Oleh karena itu, artikel ini berupaya untuk mengulas lebih jauh hubungan antara pariwisata dan hak asasi manusia serta mengkategorikan berbagai ranah pembahasannya secara sistematis. Dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan, artikel ini secara sistematis mengulas berbagai kelompok pembahasan pariwisata dan hak asasi manusia serta mengaitkan salah satunya dengan perkembangan terkini dalam area bisnis dan hak asasi manusia, yakni Guiding Principle on Business and Human Rights (UNGPs). Artikel ini memiliki tujuan untuk memperkenalkan hubungan prinsip-prinsip bisnis dan hak asasi manusia ke dalam sektor pariwisata sembari membahas peluang dan tantangan pengarusutamaan prinsip-prinsip tersebut bagi kepariwisataan di Indonesia. Kesimpulannya, mengelola dimensi HAM dalam hubungannya dengan kepariwisataan membutuhkan pendekatan yang saksama (prinsip kehati-hatian). Perhatian utama perlu diberikan terhadap sejauh mana terdapat ketegasan untuk mengarusutamakan implementasi bisnis dan HAM bagi usaha pariwisata. Singkatnya, apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang kepariwisataan masih perlu dielaborasi lebih jauh pada berbagai jenjang regulasi (hingga ke tingkat destinasi) dan subsektor usaha pariwisata. Pada akhirnya, diajukan beberapa rekomendasi strategis dalam upaya mengarusutamakan prinsip-prinsip bisnis dan HAM bagi sektor pariwisata di Indonesia.


2020 ◽  
Vol 20 (1) ◽  
pp. 153-179
Author(s):  
Alessandro Suppa ◽  
Pavel Bureš

SummaryNowadays, an important role in the world is played by Multinational Corporations (MNCs). They hire, produce, and influence the international economy, but also, they exploit, pollute. Their business activities might have a worldwide effect on human lives. The question of the responsibility of MNCs has drawn the attention of many scholars, mainly from the study field labelled “Business and Human Rights”. The present paper does not examine the topic under the same approach. The authors aim at presenting the issue in a broader perspective, exploring the concept of due diligence both in international and corporate law. In this paper, authors strategically use the uniformity of national legislations as a possible and alternative solution to the issue. They are aware of three fundamental factors: 1) the definition of MNCs needs to be as clear as possible, so to avoid any degree of uncertainty; 2) the outsourcing phenomenon interacts with that definition; 3) in case of no possibility to include outsourcing in the definition of MNC, the original question arises in a significant way.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document