scholarly journals Migrant worker policies and national privilege: A UK case study

2021 ◽  
pp. 13-36
Author(s):  
Pier-Luc Dupont

After a long period of decline in the Global North, migrant worker policies are making a comeback on the agenda of the European Union and several of its member states. Inspired by Iris Marion Young and Nancy Fraser’s accounts of structural injustice, this article argues that such policies cannot be reconciled with the principle of equality between migrant and national workers enshrined in international legal instruments such as the Convention on Migrant Workers and the EU Seasonal Workers Directive. To make this point it draws on a selection of UK based empirical literature as well as primary data from a recent study on domestic workers admitted to the UK under temporary visas since 1998. Results suggest that such visas tend to push migrants’ working conditions downwards (exploitation); prevent them from changing employer, enforcing rights in court or mobilising in unions (domination); and ultimately exacerbate racial conflict and stereotyping (stigmatisation). Received: 10 February 2021Accepted: 14 May 2021

2019 ◽  
Vol 15 (2) ◽  
pp. 107-120
Author(s):  
Nurul Aeni

ENGLISHDecision of being woman migrant workers brings both positive and negative consequeces for the woman workers as well as their families live behind. This study aimed: (1) to describe the decision making of being migrant workers among the applicants of woman migrant workers from Pati District; (2) to explain the factors correlate to the migrate decision making, and (3) to explain factors correlate to destination country choosing. It used quantitave approach. The primary data were obtained by spreading questionnaires among women migrant worker applicants at four labour supply companies. Meanwhile the secondary data get through desk review. Then, the data were analysed descriptively using chi square and correspondence analysis. The study resulted: (1) economic was the main factor of decision making for being woman migrant workers; (2) the factors correlated to the decision making for being woman migrant workers were the position in household, previous income, and decision making process; (3) high salary was the main factor on choosing the destination country. The factors correlated to destination country preferences were: the reasons for choosing the destination countries, age, previous job, previous salary, and husband’s age. INDONESIAKeputusan menjadi pekerja migran perempuan dapat berkonsekuensi positif maupun negatif bagi pekerja migran maupun keluarga yang ditinggalkan. Penelitian ini bertujuan: (1) menggambarkan pengambilan keputusan menjadi pekerja migran perempuan pada calon pekerja migran di Kabupaten Pati; (2) mendeskripsikan faktor yang berhubungan dengan pengambilan keputusan; dan (3) mendeskripsikan faktor yang berhubungan dengan pemilihan negara tujuan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Data primer didapatkan melalui pengisian kuesioner oleh para calon pekerja migran perempuan di empat PPTKIS. Sementara data sekunder didapatkan melalui review penelitian terdahulu dan dokumen yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif menggunakan chi square dan analisis korespondensi. Hasil penelitian adalah: (1) ekonomi adalah faktor utama pengambilan keputusan menjadi pekerja migran perempuan; (2) faktor yang berhubungan dengan pengambilan keputusan menjadi pekerja migran adalah posisi dalam rumah tangga, pendapatan sebelumnya, dan proses pengambilan keputusan; (3) gaji yang tinggi merupakan alasan utama pemilihan negara tujuan migrasi. Adapun faktor yang berhubungan dengan pemilihan negara tujuan migrasi adalah alasan pemilihan negara, usia, pekerjaan sebelumnya, pendapatan sebelumnya, dan usia suami.


2010 ◽  
Vol 26 (1) ◽  
pp. 27-40
Author(s):  
José Carlos Pina Almeida ◽  
David Corkill
Keyword(s):  

2020 ◽  
Vol 30 (5) ◽  
pp. 528-542
Author(s):  
Alexandre Afonso ◽  
Samir Negash ◽  
Emily Wolff

This paper explores trade union strategies to protect wages in the face of EU migration after the enlargement of the European Union. We argue that unions have three instruments at their disposal to deal with the risks linked to downward wage pressure: closure through immigration control, equalisation through collective bargaining and minimum wages, and the organisation of migrant workers. Using comparative case studies of Sweden, Germany and the UK, we show how different types of power resources shape union strategies: unions with substantial organisational resources (in Sweden) relied on a large membership to pursue an equalisation strategy and expected to be able to ‘afford’ openness. German unions with low membership but access to the political system pushed for a mix of closure and equality drawing on political intervention (e.g. minimum wages). British unions, unable to pursue either, focused their efforts on organisation.


2021 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 131
Author(s):  
Rohimi Rohimi

<p><em>In this study, researchers examined the role of the Village Care for Migrant Workers (Desbumi) program in mentoring female migrant workers in Darek Village, Praya Barat Daya District, Central Lombok Regency. This research is field research with data collection steps, namely interviews, documentation and observation. Therefore, this research aims o find out female migrant worker assistance patterns through the Desbumi program in Darek Village, Praya Barat Daya District, Central Lombok Regency. The results and discussion in this study are that the Desbumi program has three roles. First. Information center provides information to migrant workers about safe and legal migration (safety migrations). Second is the mobility data center, which assists prospective migrant workers in arranging migration filings at the village office. Third, the center for case advocacy, namely the role in providing protection and assistance to migrant workers who experience problems abroad.</em> <em>Meanwhile, the pattern of assisting female migrant workers in the Desbumi program approach is namely. First, pre-work mentoring, namely conducting socialization to the community by bringing migration flyers that have been given by Migrant Care and from the BNP2TKI office in Central Lombok Regency. It then provides an opportunity for people to ask questions about safe migration. Second, after work assistance, the Desbumi program can carry out consolidation and integration with Migrant Care, PPK and BNP2TKI if they encounter problems with migrant workers abroad. Furthermore, they confirm through social media with the Desbumi program in Darek Village, Praya Barat Daya District, Central Lombok Regency. Third, post-work mentoring, where former migrant workers are empowered in the village with various empowerment approaches. These approaches included making crackers, chips, sewing training and soft skills activities supported by the village government, Migrant Care, the Mataram City Panca Karsa Association (PPK), and BNP2TKI Central Lombok Regency </em></p><p> </p><p>Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji peran dari program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) dalam pendampingan buruh migrant perempuan di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan langkah pengumpulan data yakni wawancara, dokumentasi dan observasi. Oleh karenaitu, tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana pola pendampingan buruh migrant perempuan melalui program Desbumi di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yakni, bahwasannya program Desbumi memiliki tiga peran seperti. Pertama. Pusat Informasi yakni untuk memberikan informasi pada buruh migrant tentang bermigrasi yang aman yang legal. Kedua, pusat data mobilitas yakni untuk membantu calon buruh migrant mengurus pemberkasan migrasi di kantor desa. Ketiga, pusat advokasi kasus yakni peran dalam memberikan perlindungan dan pendampingan pada buruh migran yang mengalami permasalahan di luar negeri. Sedangkan pola pendampingan buruh migrant perempuan dalam pendekatan program Desbumi yakni. Pertama, pendampingan sebelum bekerja yakni melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan membawa pamphlet migrasi yang sudah diberikan oleh pihak Migrant Care serta dari kantor BNP2TKI Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya tentang migrasi yang aman. Kedua, pendampingan setelah bekerja yakni program Desbumi dapat melakukan dengan konsolidasi dan integrasi dengan Migran Care, PPK dan BNP2TKI jika menerima problematika buruh migran di luar negeri, dan melakukan konfirmasi melalui media social dengan adanya program Desbumi di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Ketiga, pendampingan purna bekerja yakni mantan buruh migrant diperdayakan di desa dengan berbagai pendekatan pemberdayaan yakni pembuatan kerupuk, keripik, pelatihan menjahit dan kegiatan soft skill yang di dukung oleh pemerintah desa, pihak Migran Care, pihak Perkumpulan Panca Karsa (PPK) Kota Mataram, dan BNP2TKI Kabupaten Lombok Tengah. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji peran dari program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) dalam pendampingan buruh migrant perempuan di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan langkah pengumpulan data yakni wawancara, dokumentasi dan observasi. Oleh karenaitu, tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana pola pendampingan buruh migrant perempuan melalui program Desbumi di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yakni, bahwasannya program Desbumi memiliki tiga peran seperti. Pertama. Pusat Informasi yakni untuk memberikan informasi pada buruh migrant tentang bermigrasi yang aman yang legal. Kedua, pusat data mobilitas yakni untuk membantu calon buruh migrant mengurus pemberkasan migrasi di kantor desa. Ketiga, pusat advokasi kasus yakni peran dalam memberikan perlindungan dan pendampingan pada buruh migran yang mengalami permasalahan di luar negeri. Sedangkan pola pendampingan buruh migrant perempuan dalam pendekatan program Desbumi yakni. Pertama, pendampingan sebelum bekerja yakni melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan membawa pamphlet migrasi yang sudah diberikan oleh pihak Migrant Care serta dari kantor BNP2TKI Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya tentang migrasi yang aman. Kedua, pendampingan setelah bekerja yakni program Desbumi dapat melakukan dengan konsolidasi dan integrasi dengan Migran Care, PPK dan BNP2TKI jika menerima problematika buruh migran di luar negeri, dan melakukan konfirmasi melalui media social dengan adanya program Desbumi di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Ketiga, pendampingan purna bekerja yakni mantan buruh migrant diperdayakan di desa dengan berbagai pendekatan pemberdayaan yakni pembuatan kerupuk, keripik, pelatihan menjahit dan kegiatan soft skill yang di dukung oleh pemerintah desa, pihak Migran Care, pihak Perkumpulan Panca Karsa (PPK) Kota Mataram, dan BNP2TKI Kabupaten Lombok Tengah. </p>


2005 ◽  
Vol 19 (3) ◽  
pp. 463-480 ◽  
Author(s):  
Jane Holgate

The structural position of black and minority ethnic workers (BME) and migrant workers in the UK labour market is relatively well known. Many workers in these groups find themselves in low-paid, low-skilled jobs primarily because of their ethnicity and regardless of their skills. This racialization of the labour market has been well documented - particularly since the ‘large-scale’ BME immigration in the post-war period. What is less well known is what it is like to work in these increasingly segmented sections of the economy where white workers have abandoned jobs in favour of (slightly) more lucrative work. Adopting a case-study approach, this article follows a trade union’s attempt to organize a sandwich factory of 500 workers, where most of the workforce was made up of BME migrant workers.


2017 ◽  
Vol 32 (5) ◽  
pp. 811-830 ◽  
Author(s):  
Chris Dawson ◽  
Michail Veliziotis ◽  
Benjamin Hopkins

Over the last decade, the UK has experienced unprecedented increases in migration associated with the 2004 A8 expansion of the European Union. These migrant workers have been praised by managers in the UK, who have frequently stated that they perceive these workers to have a strong ‘work ethic’ when measured on aspects such as absence from work rates. This article examines this perceived migrant ‘work ethic’ by analysing worker absence data from the UK Quarterly Labour Force Survey for the period 2005–2012. Regression analysis reveals that when A8 migrant workers first arrive in the UK, they record substantially lower absence than native workers, but that these migrant absence levels assimilate within two to four years. If employers use this information to make hiring decisions, this may have negative implications for native workers, but, importantly, only in the short run.


2021 ◽  
Vol 4 (5) ◽  
pp. 2023
Author(s):  
Rosalinda Chandra Yulianita

AbstractBecoming an Indonesian Migrant Worker is one solution to reduce unemployment at home. But this has instead become a new problem. This relates to the lack of protection from the government due to the lack of coordination between the government and the private sector as a party that bridges Indonesian Migrant Workers and Employers. This is because of the many problems in the Placement Agreement. This is also because the Laws that have been made by the Central Government do not immediately have new implementation rules in accordance with what was promised. The purpose of this research is to find out and analyze what sanctions will be obtained by the Indonesian Migrant Worker Placement Company if the Placement Agreement is not carried out also whether it is permissible if Indonesian Migrant Workers can work if it is not in accordance with their placement. To answer these problems, the authors use legal research with a Conceptual Approach, and Case Approach, and Case Study.Keywords: Indonesian Migrant Worker; Indonesian Migrant Worker Placement Company; Placement Company.AbstrakMenjadi Pekerja Migran Indonesia adalah salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran di dalam negeri sendiri. Namun hal ini malah menjadi sebuah masalah baru. Hal ini berkaitan dengan perlindungan yang kurang dari pihak pemerintah karena kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan pihak swasta sebagai pihak yang menjembatani Pekerja Migran Indonesia dengan Pemberi Kerja. Hal ini dikarenakan banyaknya masalah dalam Perjanjian Penempatan. Hal ini juga dikarenakan Undang-Undang yang sudah dibuat oleh Pemerintah Pusat tidak segera memiliki aturan pelaksanaan yang baru sesuai dengan yang diperjanjikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sanksi apa yang akan didapatkan oleh pihak Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia apabila Perjanjian Penempatan tidak dilaksanakan, juga apakah diperbolehkan apabila Pekerja Migran Indonesia dapat bekerja jika tidak sesuai dengan penempatannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan penelitian hukum dengan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach), dan Studi Kasus (Case Study).Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia; Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; Perjanjian Penempatan.


2017 ◽  
Vol 25 (1) ◽  
pp. 5-10 ◽  
Author(s):  
Steven Globerman

Purpose The paper aims to provide an updated broad assessment of the environment for foreign direct investment (FDI) in light of the referendum vote in the UK to exit the European Union (Brexit), the election of Donald Trump as President of the USA and growing nationalist movements in Europe. Design/methodology/approach The paper uses an essay format to set out the main issues linking recent political developments to FDI. It reviews some relevant empirical literature to assess the identified linkages. Findings It seems reasonable to argue that there will be a reduction in FDI intensity on a global basis over the foreseeable future. It is also likely that the nature of FDI will move more toward being a substitute rather than a complement to trade. Originality/value The essay is original and valuable in the sense of offering a contemporary assessment of how important the recent political events may affect the FDI process.


2017 ◽  
Vol 25 (2) ◽  
pp. 196-208 ◽  
Author(s):  
Peter Yeoh

Purpose This paper aims to examine the key regulatory challenges impacting blockchains, innovative distributed technologies, in the European Union (EU) and the USA. Design/methodology/approach A qualitative perspective underpins the study. This paper relies on primary data from applicable statutes and secondary data from the public domain including relevant case study insights. Findings The smart regulatory hands-off approach adopted in the EU and the USA to a large extent bodes well for future innovative contributions of blockchains in the financial services and related sectors and toward enhanced financial inclusiveness. Practical implications The paper’s findings provide support for blockchain technology to advance with minimum regulatory brakes for greater value-adding and efficiency advancement, especially for financial services, thereby expanding accessibility and therefore financial inclusiveness. Originality/value This paper helps to draw greater attention to the technology underpinning virtual currencies. It also highlights other economic potentials flowing from blockchain advancement.


Author(s):  
Eva A. Duda-Mikulin

Finally, this ultimate chapter offers conclusions and policy implications that are relevant to EU migrant workers who are women within the context of Brexit. The book’s contribution to migration theory, economic migration, gendered migration and debates on Brexit from social policy perspective is offered here. This book offers important insights in relation to EU women migrants in light of Brexit. Policy recommendations with reference to British authorities but also the authorities of migrants’ sending countries are outlined. These are also relevant to the authorities of other EU member states, particularly the EU8 and EU2 countries. This research is relevant to a wider European context for several reasons. The potential break-up of the UK is one of them. Other European countries have also experienced deep divisions and consider holding a referendum about independence. In some EU countries anti-EU sentiment has increased and thus their future in the EU is uncertain and perhaps also depends on how the UK manages this transition. These divisions and increased hostility directed towards the European Union demonstrate that Europe is divided and many countries look inwards for protectionist measures hence nationalism is on the rise.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document