E-Government in the Caribbean, United Nations E-Government Development Index, 2018

Tingkat EGDI (E-Government Development Index) di Indonesia mengalami penurunan peringkat sehingga dari hal tersebut mencerminkan kondisi perkembangan E-Government di Indonesia masih belum maksimal meliputi: tingkat layanan umum, terjadi ketidak seragaman layanan umum di desa, dukungan perangkat teknologi informasi masih terbatas, belum adanya pengelolaan arsip desa, belum adanya sistem yang bisa mengelola pengetahuan, belum adanya sinergi antar perangkat desa. Desa Dukuh Karya merupakan desa yang termasuk kedalam Kabupaten Karawang, Kecamatan Rengasdengklok. Desa Dukuh Karyamemiliki penduduk sekitar 6000 dan sebagian penduduknya memiliki penghasilan dari hasil pertanian. Perlunya pengelola pengetahuan yang ada di desa sehingga bisa dikelola dengan baik dan menerapkan Knowledge Management System (KMS) berbasis sistem informasi desa bisa meningkatkan layanan umum di desa Dukuh Karya. Dengan menerapkan konsep KMS untuk bisa menghimpun dan mengelola semua pengetahuan yang ada. Membangun Knowledge, menghimpun, menyimpan dan menggunakannya sehingga pemerintah desa lebih transparan dan akuntable sehingga meningkatkan layanan public. Implementasi KMS merupakan suatu cara bagi perangkat desa untuk mengidentifikasi, membuat, merepresentasikan, mendistribusikan, dan memungkinkan pengadaptasian wawasan dan pengalaman yang terdiri dari pengetahuan, baik yang dimiliki oleh individu maupun pengetahuan yang melekat pada proses atau standar prosedur pelayanan yang mempunyai Tujuan utama untuk memelihara dan mentransfer dengan efektif pengetahuan yang penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan perangkat pemerintah desa kepada warganya.

Download Full-text

Caribbean Commission

International Organization ◽

10.1017/s0020818300014314 ◽

1949 ◽

Vol 3 (1) ◽

pp. 166-166

Keyword(s):

Dominican Republic ◽

United Nations ◽

West Indies ◽

West Indian ◽

The West ◽

French West Indies ◽

The Third ◽

The Caribbean ◽

The United Nations

The third session of the West Indian Conference opened at Guadeloupe, French West Indies on December 1, 1948 and closed on December 14, after considering policy to be followed by the Caribbean Commission for the next two years. The Conference was attended by two delegates from each of the fifteen territories within the jurisdiction of the commission and observers invited by the commission from Haiti, Cuba, the Dominican Republic, and the United Nations and its specialized agencies.

Download Full-text