Pengelolaan perikanan di Indonesia saat ini belum sepenuhnya mampu mengatasi motivasi perlombaan menangkap ikan. Kondisi yang dikenal sebagai open access ini, perlu segera diatasi untuk mencegah berlanjutnya tangkap lebih. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan konsep Hak Pengelolaan Perikanan (HPP), yang berpotensi diterapkan sebagai alat pengelolaan perikanan termasuk yang berada dekat pantai di Indonesia untuk mengatasi masalah perikanan open access. Metoda qualitative content analysis yang ditriangulasi melalui diskusi kelompok terfokus melibatkan para ahli, pengambil keputusan dan praktisi, digunakan untuk menjelaskan konsep HPP di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan pengelolaan HPP melegitimasi entitas pemegang HPP mengamankan kesempatannya menangkap ikan secara ekslusif dengan mencegah pihak lain mengeksploitasi sumber daya ikan secara berlebihan. Pembelajaran dari negara lain menunjukkan bahwa HPP yang diintegrasikan kedalam kerangka rencana pengelolaan perikanan, bisa mengatasi permasalahan perikanan open access, karena mampu meredam motivasi dan tindakan nelayan dalam melakukan perlombaan menangkap ikan. Penggunaan ilmu pengetahuan kontemporer dan kearifan lokal dalam menentukan batasan tangkapan lestari dibarengi dengan upaya pemantauan dan penegakan aturan menentukan keberhasilan penerapannya. Terlihat juga bahwa praktek tradisional seperti Sasi di Maluku yang dimungkinkan oleh adanya pengakuan hak ulayat ‘petuanan laut’ merupakan konsep pemanfaatan sumber daya alam secara eksklusif yang selaras dengan esensi dari HPP. Direkomendasikan agar model pengelolaan berbasis HPP ini dilegitimasi kedalam peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perikanan Republik Indonesia. The existing management measures of Indonesian fisheries has not yet successfully resolved the overfishing. Fishers are still motivated to race for fish resources as typically occurs in an open access fisheries. This circumstance must be addressed immediately to prevent fisheries collapse. This research aims to describe a concept of Fisheries Management Rights (FMRs) as a management tool. This concept is potentially applicable in Indonesia, especially for near-shore fisheries. A qualitative content analysis method, triangulated through focus group discussions that involved experts, decision makers and practitioners was used to describe FMRs concept. The results indicated that this approach legitimizes the entities of the right holders to secure their exploitation right and to prevent others from over exploiting their fisheries resources. Lessons learnt from other countries showed that this approach that have been integrated within fisheries management plan, successfully addressed open access problem as it prevents fishers’ motivation to the race for fish. This approach need the contemporary and traditional sciences to inform allowable catch to ensure the success implementation. For instance, “Sasi”, traditional fishing right in Maluku is have similar framework with the contemporary FMRs. Therefore, FMRs should be acknowledged and adopted into Indonesian’ regulations to prevent the over-exploitation
An Indigenous-led Community Challenge to Fisheries Management in New Zealand: the Revival of Regional Scale Management Practices?